Selasa, 22 Juni 2021

GITU DONG…! Dorong Jalan Perdamaian, Gereja Siap Jadi Mediator Dialog Pemerintah dengan KKB

GITU DONG…! Dorong Jalan Perdamaian, Gereja Siap Jadi Mediator Dialog Pemerintah dengan KKB

Mantan Uskup Agung Merauke (2004-2020) Mgr. Nicolaus Adi Seputra, MSC (Ist)

JAYAPURA – Konflik berkepanjangan di Papua dinilai gereja sebagai komplikasi berbagai faktor yang tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Ketua Komisi HAAK Keuskupan Agung Merauke, Romo Anselmus Amo menyebut gereja siap menjadi jembatan di Papua.

Romo Ansel melihat masalah Papua disebabkan komplikasi sejumlah faktor yang rumit. Pertama, sejarah integrasi politik tahun 1960-an yang masih menyisakan masalah.

“Kedua, kekerasan politik dan pelanggaran HAM yang tidak tuntas. Ketiga, kegagalan pembangunan yang berkeadilan. Keempat, marginalisasi orang Papua, salah satunya akibat inkosistensi kebijakan otonomi khusus,” katanya dalam keterangan, Minggu (9/5).

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Romo Ansel menegaskan bahwa pilihan terbaik untuk menyelesaikan konflik Papua ialah jalan perdamaian. “Jalan senjata ditambah label teroris dikuatirkan akan memperburuk situasi seperti semakin banyak warga Papua yang mengungsi karena ketakutan,” ucapnya.

Romo menjelaskan jalan perdamaian itu meliputi tiga langkah. Pertama, menghindari perang karena perang hanya akan menambah luka yang akan semakin sulit disembuhkan. Kedua, membangun masyarakat Papua, bukan sekadar membangun Papua. Ketiga, dialog kemanusiaan yang tulus.

“Dialog terpenting justru dengan KKB. Gereja siap menjadi jembatan perdamaian lewat dialog itu jika mendapat kepercayaan dari pihak Pemerintah dan pimpinan TNI/Polri maupun oleh pihak KKB,” ujar Romo.

Hal senada diungkapkan oleh mantan Uskup Agung Merauke (2004-2020) Mongsinyur Nicolaus Adi Seputra, MSC. Menurutnya konflik berkepanjangan di Papua, termasuk kini oleh KKB, adalah letupan-letupan kekecewaan dan penderitaan Panjang warga Papua sejak thn 1960an.

“Saya cukup lama tinggal di Papua, hidup bersama warga di sana. Saya menyaksikan dan sangat yakin bahwa orang Papua itu cinta damai. Namun, kehidupan damai itu mulai terusik Ketika banyak yang datang dari luar dengan berbagai kepentingan,” ujar Mgr. Nico

Uskup Nico mencontohkan, kekayaan alam Papua yang berlimpah di darat, di perut bumi, hingga di laut yang tak pernah habis adalah hak bersama warga Papua. “Ketika para pendatang (domestik dan global) terus datang bergelombang, lama-lama milik bersama itu terlepas satu per satu. Mereka tak berdaya karena keterbatasan mereka,” ucapnya

Hukum yang Tegas Terhadap KKB

Sementara itu, Guru besar UI Hikmahanto Juwana mendukung pendekatan hukum yang tegas terhadap kelompok yang menebarkan suasana teror di masyarakat.

“Di negara Bagian Texas, ada kelompok yang ingin keluar dari AS. Skotlandia ingin keluar dari Inggris. Begitu juga Catalonia di Spanyol. Bahkan empire-empire Nusantara itu juga masuk kategori separatis,” ujarnya.

Menghadapi gerakan separatis, kata Hikmahanto, bisa memakai cara damai dan cara kekerasan. Jika mereka pakai kekerasan, maka negara harus melawan dengan kekerasan juga.

“Begitu juga dengan gerakan teroris. KKB di Papua itu juga merupakan kelompok kriminal yang menebarkan suasana teror di tengah masyarakat di sana. Karena itu, mereka harus ditindak tegas. Itu bentuk tanggung jawab negara dan Pemerintah,” pungkas Hikmahanto. (Sam Awom)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

6FansSuka
7PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terbaru