Tanpa mengkritik negara mana pun secara spesifik, dokumen ini menjabarkan program demokrasi untuk dunia baru yang pada dasarnya bertentangan dengan paradigma sewenang-wenang dan agresif yang diikuti oleh kekuatan imperialis dan hegemonis yang dipimpin oleh Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut dimulai dengan mencatat bahwa: “Baik Republik Rakyat Tiongkok maupun Federasi Rusia memiliki sejarah dan peradaban yang panjang, merupakan anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota tetap Dewan Keamanan, serta merupakan kekuatan penting di dunia multipolar, memainkan peran konstruktif dalam menjaga keseimbangan kekuatan global dan meningkatkan sistem hubungan internasional.”
Kedua belah pihak sepakat bahwa mereka akan terus mengembangkan visi bersama untuk membangun dunia multipolar dan jenis hubungan internasional baru yang lebih adil.
Berikut ini adalah teks lengkap pernyataan bersama tersebut. Pernyataan ini awalnya diterbitkan dalam bahasa Mandarin di situs web Kementerian Luar Negeri Tiongkok dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (30/5).
Pernyataan Bersama Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia tentang Mendukung Dunia Multipolar dan Hubungan Internasional Baru
Baik Republik Rakyat Tiongkok maupun Federasi Rusia memiliki sejarah dan peradaban yang panjang. Mereka adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota tetap Dewan Keamanan. Mereka adalah kekuatan penting di dunia multipolar dan memainkan peran konstruktif dalam menjaga keseimbangan kekuatan global dan meningkatkan sistem hubungan internasional. Berdasarkan Pernyataan Bersama Sino-Rusia Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia tentang Multipolarisasi di Dunia dan Pembentukan Tatanan Internasional Baru tanggal 23 April 1997, dan Pernyataan Bersama Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia tentang Tatanan Internasional di Abad ke-21 tanggal 1 Juli 2005, serta dalam semangat Pernyataan Bersama Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia tentang Situasi Dunia Saat Ini dan Isu-isu Internasional Utama tanggal 4 Juli 2017, dan Pernyataan Bersama Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia tentang Hubungan Internasional dan Pembangunan Berkelanjutan Global di Era Baru tanggal 4 Februari 2022, kedua belah pihak menyatakan sebagai berikut:
1. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, lanskap internasional dan keseimbangan kekuatan telah berkembang dengan kecepatan yang dipercepat.
Di satu sisi, gelombang dekolonisasi dan berakhirnya Perang Dingin telah menyebabkan peningkatan signifikan jumlah negara berdaulat di seluruh dunia, komunitas internasional yang lebih beragam dan kompleks, lompatan dalam tingkat pembangunan dan pengaruh internasional negara-negara di Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin dan Karibia, serta lonjakan jumlah organisasi regional dan interregional yang mencakup berbagai bidang seperti politik internasional, keamanan, kerja sama ekonomi dan budaya, dan perannya dalam urusan global terus berkembang. Konektivitas dan saling ketergantungan di seluruh dunia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Manipulasi urusan internasional yang sembrono oleh negara-negara tertentu, pemaksaan kepentingan mereka sendiri kepada seluruh dunia dengan pemikiran era kolonial, dan pembatasan pembangunan negara-negara berdaulat lainnya telah sepenuhnya gagal.
Sistem hubungan internasional di abad ke-21 sedang mengalami perubahan mendalam dan secara bertahap berevolusi menuju multipolarisasi dan jenis hubungan internasional yang baru. Berdasarkan pengalaman sejarah mereka sendiri, sebagian besar negara telah menyadari sepenuhnya datangnya era baru, menentang pembagian dunia menjadi wilayah dan kubu yang saling bertentangan, dan menekankan perlunya membangun komunitas internasional yang lebih bersatu, menghormati kepentingan mendasar masing-masing, memperlakukan satu sama lain sebagai setara, dan bekerja sama untuk saling menguntungkan.
Di sisi lain, situasi internasional semakin kompleks, dengan paksaan sepihak, hegemoni, konfrontasi antar kubu, dan neo-kolonialisme yang semakin menguat. Hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional terus-menerus diinjak-injak. Banyak lembaga tata kelola global semakin kesulitan untuk mengoordinasikan tindakan antar negara dan menengahi sengketa internasional, sehingga menyulitkan mereka untuk beroperasi secara efektif. Terdapat risiko dan tantangan baru bagi perdamaian dan pembangunan dunia, dan ada bahaya bahwa komunitas internasional akan terpecah-pecah dan kembali ke hukum rimba.
2. Kedua belah pihak menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip utama berikut guna memperjuangkan dunia multipolar yang setara dan tertib serta membangun jenis hubungan internasional yang baru, termasuk sistem tata kelola global yang lebih adil dan rasional:
(1) Berpegang teguh pada kerja sama yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan
Kedaulatan, integritas teritorial, dan keunikan semua negara harus dihormati, begitu pula jalur pembangunan dan model pembangunan yang dipilih secara independen oleh setiap negara berdaulat. Berupayalah untuk menjembatani perbedaan dan menghilangkan hambatan transnasional di semua bidang. Tidak ada jalur pembangunan yang cocok untuk semua di dunia, dan tidak ada negara atau bangsa yang superior. Dalam situasi internasional yang kompleks, perbedaan alami antar negara tidak boleh menjadi penghalang bagi pengembangan hubungan yang setara, saling menguntungkan, dan saling menghormati antar negara. Mendemokratisasi hubungan politik internasional dan membangun ekonomi dunia yang lebih terbuka adalah kepentingan mendasar semua negara. Penggunaan cara sepihak untuk menyelesaikan masalah bersama, segala bentuk hegemoni, dan kebijakan paksaan tidak dapat diterima.
(2) Menjunjung tinggi keamanan yang setara dan tidak terbagi
Di tengah meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi umat manusia, membangun komunitas internasional yang lebih bersatu berarti bahwa keamanan suatu negara tidak dapat dikorbankan demi keamanan negara lain. Semua negara berdaulat memiliki hak yang sama untuk menjamin keamanan mereka sendiri. Kita harus memperhatikan kekhawatiran keamanan yang sah dari semua negara, memperkuat koordinasi dalam isu-isu keamanan, menolak konfrontasi antar kubu dan “permainan zero-sum”, menentang perluasan aliansi militer, perang hibrida, dan perang proksi, serta menganjurkan pembangunan arsitektur keamanan global dan regional baru yang seimbang, efektif, dan berkelanjutan. Penyelesaian perbedaan dan perselisihan secara damai melalui dialog dan konsultasi harus ditegaskan, sehingga dapat menghilangkan masalah yang menjadi akar konflik. Negara-negara berdaulat tidak dapat dipaksa untuk melepaskan netralitas.
(3) Berpegang teguh pada upaya mempromosikan demokratisasi hubungan internasional dan meningkatkan sistem tata kelola global
Semua negara dan kelompok negara bebas memilih mitra dan model kolaborasi internasional mereka. Hegemoni tidak dapat diterima dan harus ditentang. Tidak ada negara atau kelompok negara yang boleh mengendalikan urusan internasional, mendominasi nasib negara lain, atau memonopoli keuntungan pembangunan. Sistem tata kelola global harus terus ditingkatkan untuk menciptakan kondisi agar negara-negara dapat berpartisipasi secara setara dalam proses pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat bersama. Sebagai alat penting untuk mengatur sistem hubungan internasional, tata kelola global harus mengejar kesetaraan kedaulatan, mematuhi aturan hukum internasional, mempraktikkan multilateralisme, menganjurkan berpusat pada rakyat, dan berfokus pada orientasi tindakan. Menegakkan multilateralisme adalah solusi utama untuk masalah global yang kompleks, dan perannya harus diperkuat untuk mencegah melemahnya otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga multilateral lainnya harus melayani kepentingan seluruh umat manusia dan terus meningkatkan representasi dan suara negara-negara berkembang dalam sistem internasional. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah norma dasar hubungan internasional dan harus dipatuhi secara keseluruhan. Ketentuan hukum internasional yang diterima secara umum tidak dapat digantikan oleh aturan yang ditetapkan oleh beberapa negara. Negara-negara besar harus dengan sungguh-sungguh memikul tanggung jawab dan misi khusus mereka, memperkuat disiplin diri, dan tidak menyalahgunakan kekuatan mereka sendiri.
(4) Menjunjung tinggi keberagaman peradaban dan nilai-nilai dunia
Semua peradaban manusia setara dan memiliki nilai-nilai unik, dan tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah, atau antara baik dan buruk. Sistem moral dan spiritual dari suatu peradaban tidak boleh dianggap eksklusif dan lebih unggul daripada peradaban lain. Semua negara harus menganjurkan untuk menjunjung tinggi konsep peradaban berdasarkan kesetaraan, pembelajaran bersama dan dialog, meningkatkan rasa saling menghormati, pengertian, kepercayaan dan pertukaran di antara berbagai kelompok etnis dan peradaban, mempromosikan saling pengertian dan persahabatan di antara masyarakat di semua negara, dan melindungi keragaman budaya dan peradaban. Kami dengan tegas menentang penggunaan hak asasi manusia sebagai dalih untuk mencampuri urusan internal negara lain dan mempolitisasi serta memanfaatkan isu-isu hak asasi manusia. Agama adalah pembawa penting budaya manusia dan memainkan peran unik dalam mempromosikan ikatan antar masyarakat. Semua negara harus menciptakan lingkungan yang baik untuk dialog dan pertukaran keagamaan.
3. Kedua pihak akan terus membentuk visi bersama dalam membangun dunia multipolar dan jenis hubungan internasional baru yang lebih adil.
(Web Warouw)
