JAKARTA- Gerakan Kebhinnekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKBP) meminta agar Prabowo Subianto segera mengganti Manifesto Perjuangan partai Gerindra dengan menghapus pokok-pokok perjuangan Partai di bidang agama yang hendak menciptakan fasisme agama di Indonesia yang bertentangan dengan semangat demokrasi.
“Prabowo juga harus menghapus pokok-pokok perjuangan Partai Gerindra di Bidang HAM yang memilih membangun nasionalisme sempit bangsa ini dengan menolak HAM,” demikian Pakar Komunikasi Universitas Indonesia dan Konsorsium Belajar Islam, Ade Armando dalam rilis yang diterima begelora.com, di Jakarta, Rabu (30/4).
Ia menjelaskan bahwa dalam pokok-pokok perjuangan partai di bidang HAM halaman 34, Gerindra lebih menempuh jalan politik untuk mengucilkan Indonesia dari pergaulan internasional dengan menghindari mekanisme hukum internasional yang menuntut ditegakkannya Pengadilan HAM jika negara dan aparaturnya melanggar HAM berat.
“Partai Gerindra sejelas-jelasnya juga menolak isu HAM dan prinsip-prinsip universal yang dikandungnya,” jelasnya.
Untuk itu GKBP juga menuntut penyelenggara dan pengawas Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) untuk mengevaluasi Gerindra dan rencana pencalonan Prabowo sebagai presiden dalam Pemilu Presiden 2014 karena UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 huruf M terkait ketentuan calon presiden secara tegas dinyatakan harus tunduk pada konstitusi.
[testimonial author=”Ade Armando” position=”Pakar Komunikasi Universitas Indonesia” avatar=”images/ade2.jpg”] Prabowo juga harus menghapus pokok-pokok perjuangan Partai Gerindra di Bidang HAM yang memilih membangun nasionalisme sempit bangsa ini dengan menolak HAM[/testimonial] GKBP mengajak segenap masyarakat untuk mawas dan kritis dengan tidak memilih calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2014 yang melawan Konstitusi Indonesia atau hukum serta menentang demokrasi dan HAM;
“Masyarakat harus memilih calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2014 yang merawat kebhinnekaan, mendorong toleransi, dan merayakan fakta keberagaman Indonesia,” tegas Armando. (Web Warouw)
