JAKARTA – Indonesia adalah satu-satunya negara diantara 5 negara asia terbesar yang melakukan import lebih besar daripada ekspor, sehingga jika luar negeri bergejolak maka akan berpengaruh besar terhadap Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Agus DW Martowardojo saat membahas Rancangan APBN 2017 dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (7/9).
“Andai Indonesia dapat melakukan ekspor lebih besar dari impor maka Indonesia akan punya daya tahan yang lebih baik,” ujar Agus DW Martowardojo.
Hal lain yang diperhatikannya adalah ekspor dari Indonesia masih mengandalkan komoditi mentah, padahal saat ini harga komidoti mentah dunia melemah.
Agus juga menghimbau agar masyarakat jangan konsumtif, “Jangan jadi negara yang hanya konsumtif dan tidak berproduksi, jangan hanya jual komoditi mentah yang mana sampai sekarang juga masih, kita harus lakukan nilai tambah untuk kedepan,” tukasnya
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Gubernur BI Agus memaparkan bahwa Indonesia bukan negara yang gagal.
“Ditengah ekonomi dunia yang lemah, kinerja Indonesia miliki pertumbuhan ekonomi yang baik karena 5,8 % dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan Rusia minus 7,3%, Brazil minus 4,8 %. Kita masih baik karena kekuatan kita penduduknya besar dan saat itu kita punya harga komoditi yang tinggi,” jawabnya
Namun menurut pandangan BI, Indonesia juga harus tetap hati hati karena tax amnesty belum mencapai target, sehingga berdampak kepada pemotongan anggaran APBN.
“BI juga menghimbau agar sistem perpajakan progresif harus dijaga. Bagi yang berpenghasilan besar harus dikenakan pajak yang besar, tapi bagi yang punya penghasilan kecil dikasih kebebasan untuk nominal tertentu,” ungkap Agus.
Dalam pemaparannya Gubernur BI Agus menyampaikan bahwa Indonesia memiliki image positif diluar negeri.
“Uang masuk ke Indonesia dari 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Agustus 2016 itu ada Rp. 160 triliun. Uang dana asing untuk beli saham, obligasi korporasi, dan sebagainya pada tahun lalu untuk periode yang sama hanya 45 triliun, ini menunjukkan image positif Indonesia diluar negeri,” paparnya.
Tentang Tax Amnesty, Agus menjelaskan, “Diasumsikan bahwa tebusan tax amnesty 165 triliun kalau diterima sepertiganya bagaimana, nah sampai semester satu itu rata rata 5%, untuk semester 2 penerimaan pajak kita tidak seperti direncanakan. Dan memang ekonomi dunia sedang mengkoreksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,8 % menjadi 3,2% bahkan di world bank diturunkan 2,8%, dan kami melihat jika di semester 2 dipotong anggaran sampai 200 triliun maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang melemah.”
Terkait dengan reformasi struktural Gubernur BI meminta agar membenahi diri, “Kita mesti perbaiki 3 hal yaitu pangan, energi dan air, dan kita perbaiki daya saing industri kita, bayangkan 15 tahun kita mengalami penurunan industri karena infrastruktur dan sumber daya manusia jelek yang minta kenaikan gaji dan tidak diikuti oleh kinerja yang baik. Infrastruktur harus dibangun pemerintah dan swasta, kita perbaiki daya saing dan industrialisasi yang dapat menyerap tenaga kerja, industri yang bisa bersaing dengan negara lain di dunia,” jelas Agus.
Pariwisata dan Kelautan
Sektor lain yang bisa mendongkrak perekonomian Indonesia menurut Agus salah satunya adalah Pariwisata.
“Kalau kita bisa kelola pariwisata dengan baik maka bisa berdampak besar di pertumbuhan ekonomi, lapangan udara harus bisa 24 jam, turis bebas visa misalnya maka itu bisa menaikkan pendapatan Indonesia secara signifikan dari sektor pariwisata,” ungkapnya.
Diakhir pemaparan Agus menyampaikan bahwa Indonesia juga harus berbenah di bidang kelautan.
“Indonesia 75% wilayahnya laut jadi industrialisasi perikanan juga harus bangkit, perbaikan perijinan, perbaikan penggunaan teknologi, perbaikan sumber daya manusia dan ketersediaan dana untuk pembangunan juga diperlukan agar saling mendukung,” tutupnya.
Di kesempatan yang sama, senator Jawa Tengah Ahmad Muqowam menanyakan soal pemangkasan anggaran.
“Soal pemangkasan, MPR, DPR dan DPD tidak akan dipangkas, yang sebelumnya dipangkas 226 T. Saya kira ini harus menjadi perhatian. Dan kemudian kualitas regulasi kita adalah peringkat 78 dari 128 negara. Padahal kita berinteraksi dengan internasional. Jika target tax amnesty sampai bulan maret 2017 kita dapat 165 triliun itu sepertinya hal yang agak mustahil. Hal ini akan berakibat kepada Pemotongan gelombang ketiga karena masih mungkin terjadi,” katanya, dirinya melanjutkan bahwa salah satu dari 13 poin negara gagal adalah masalah keuangan. (Calvin G. Eben-Haezer)
