PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengatakan, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), bisa menggerakkan potensi masyarakat Suku Dayak se Kalimantan untuk tujuan pragmatis.
“Tapi itu tidak akan saya lakukan. Kalau itu saya lakukan, sama saja dengan memperalat masyarakat tidak berdosa untuk kepentingan jangka pendek. Jangan sekali-kali menggunakan masyarakat untuk tujuan politik tertentu,” kata Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis dalam silarutahmi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (23/11).
Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Andika Perkasa, Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, M. Kebing Lyah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Warih Sadono, dan Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat, Wadjidi.
Silaturahmi FKUB Provinsi Kalimantan Barat, mensikapi situasi politik yang berkembang di Jakarta, pasca demonstrasi besar-besaran Umat Islam, Jumat, 4 Nopember 2016.
Dampak demonstrasi ditindaklanjuti keputusan Polisi Republik Indonesia menetapkan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka, Rabu, 16 Nopember 2016.
Ahok yang beragama Kristen Protestan, dituding melakukan penistaan terhadap Agama Islam, berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Direncanakan pula, pada Jumat, 25 November 2016 atau Jumat, 2 Desember 2016, digelar lagi demonstrasi besar-besaran susulan. Targetnya menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Dikatakan Cornelis, kondisi yang terjadi di Jakarta, setelah muncul teriakan di forum terbuka, di luar Islam otomatis kafir, lalu tolak calon pemimpin kafir, telah membuat situasi tidak nyaman di kalangan masyarakat.
Karena itu, dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengaku, telah berkoordinasi dengan Pangdam XII/Tanjungpura dan Kapolda Kalbar, untuk tidak terpancing mengeluarkan pernyataan yang hanya akan mengeruhkan suasana di daerah.
Kegaduhan politik di Jakarta, ujar Cornelis, tidak boleh merembes ke daerah. Daerah tidak boleh ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Karena konteks di daerah, sangat lain dengan di Jakarta.
“Saya tegaskan, kalau sampai terjadi anarkis di Kalimantan, saya langsung berlakukan situasi darurat, sehingga nantinya pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat diambil alih Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri),” kata Cornelis.
Cornelis menuturkan, dalam berpolitik tidak boleh mengorbankan masyarakat banyak untuk tujuan tertentu. Tidak boleh memperalat masyarakat untuk kepentingan pragmatis, karena akan merugikan semua pihak. (Aju)
