KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengharapkan Presiden RI Joko Widodo membahas kasus Montara, pencemaran Laut Timor dalam rencana kunjungannya untuk bertemu Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull.
“Kasus pencemaran Laut Timor sudah berlangsung lama dan kita berharap agar pemerintah pusat serius membahas untuk langkah penanganannya,” katanya saat dihubungi wartawan di Kupang, Kamis (4/11).
Kepada Bergelora.com dilaporkan, pencemaran Laut Timor sudah belangsung sekitar tujuh tahun sejak meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009.
Atas malapetaka Montara itu, lebih dari 13.000 petani rumput laut asal Nusa Tenggara Timur telah melakukan gugatan class action yang dilakukan terhadap PTTEP Australasia, perusahaan minyak asal Thailand yang mengelola kilang Montara di Pengadilan Federal Australia di Sydney pada Agustus 2016 lalu.
Gubernur NTT dua periode itu berharap agar masalah tersebut bisa dibahas oleh Pemerintah Indonesia dengan Asutralia dan jug perlu menyertakan perusahaan PTTEP Australasia sebagai pengelola minyak Montara.
Dia mengakui bahwa memang ada tim dari presiden yang ikut menentukan materi-materi apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan antara pemerintah kedua negara.
“Kita berharap agar masalah ini ini dibahasa bersama sehingga cepat ditangani,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT H Abdul Kadir Makarim juga meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membahas kasus pencemaran Laut Timor itu dalam agenda kunjungannya ke Australia.
“Jika Presiden Jokowi mengetahui kasus Montara maka kita minta agar masalah ini dibahas bersama Pemerintah Australia,” katanya saat dihubungi secara terpisah di Kupang.
Dia mengatakan, pada dasarnya MUI NTT tetap mendukung pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.
“Pencemaran Laut Timor itu bukan merupakan perkara kecil dan biasa. Ribuan nelayan sudah menderita kerugian selama bertahun-tahun oleh karena itu negara harus memainkan perannya,” katanya.
Untuk itu, kata dia, kementerian terkait maupun pihak pemerhati harus memberikan informasi dan data yang memadai kepada presiden agar bisa diketahui dan dibahas dalam agenda kunjungannya tersebut.
“Kita berharap agar Presiden Jokowi memahami dengan jelas kasus pencemaran tersebut dan mengambil langakh atau kebijakan untuk melindungi masyarakat nelayan yang menderita selama ini,” demikian H Abdul Kadir Makarim.(Leo).
Â
