test
Minggu, 26 Mei 2024

Tingkatkan SDM Desa, Mendes Eko Ikut Galakkan Kembali Keluarga Berencana

JAKARTA – Pembangunan desa tidak hanya pembangunan fisik dan ekonomi, tapi juga dari sisi kemanusiaan. Percuma bangun ekonomi kalau SDM-nya (Sumber Daya Manusia) tidak mendukung. Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo usai menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala BKKBN, di Auditorium BKKBN Jakarta, Jum’at (4/11).

“Dari sisi SDM inilah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bisa masuk. Kita langsung masukkan ke program desa, BKKBN sudah punya banyak program. Semoga bisa disinergikan dengan program Kementerian Desa,” ujarnya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Menteri Eko mengakui saat ini program-program di desa masih fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas ekonomi. Meski demikian, tidak dengan melupakan sisi pemberdayaan masyarakat.

“Karena faktor ekonomi tidak melulu menjadi penyebab tingginya anak stunting. Contohnya saja Sleman yang merupakan daerah lumbung pangan Jogja, tapi stunting-nya hingga 26 persen. Ini masalah ada pada edukasi dan sanitasi air bersih terutama,” ungkapnya.

Menteri Eko melanjutkan, BKKBN dapat menjadi salah satu yang memberikan pemahaman kepada pendamping desa dan kepala desa, yang berkaitan dengan program-program BKKBN. Sehingga, masyarakat desa menjadi lebih memahami pentingnya program-program yang dijalankan BKKBN, misalnya aturan minimal usia remaja yang menikah.

“Kita punya pendamping desa, saat pelatihan kita masukkan materi-materi BKKBN. Saat pelatihan kepala-kepala desa juga. Kita sepakat untuk membicarakan program-program dengan kementerian dan lembaga terkait agar tidak ada duplikasi program,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menjelaskan, selain program kampung KB, program yang bisa dikerjasamakan dengan Kementerian Desa adalah program  Genre (Generasi Berencana). Menurutnya, jika selama ini program Genre berbasis mahasiswa dan pelajar, maka ke depan akan dikembangkan menjadi berbasis masyarakat desa.

“Kalau saat ini kampung KB dibentuk 1 kabupaten 1 kampung KB, 2017 akan dibuat per 1 kecamatan. Kita datang dan kita fasilitasi Kepala desa dan warga, terutama di daerah tertinggal, kampung nelayan dan kawasan transmigrasi,” paparnya. (Andreas Nur)

 

 

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru