Oleh: Nursjahbani Katjasungkana
HARI Ibu yang kita peringati pada setiap tanggal 22 Desember ditetapkan Presiden Soekarno untuk mengingat semangat Kongres Perempuan Indonesia pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres ini merupakan pertemuan pergerakan perkumpulan perempuan yang pertama dan merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyatukan semua kekuatan pergerakan dalam satu cita-cita : bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu: Indonesia.
Dari beberapa sumber tulisan mengingat sifatnya yang merujuk pada karakter pesertanya yang terdiri atas organisasi-organisasi perempuan yang pada umumnya merupakan organisasi keanggotaan, Kongres Perempuan Indonesia yang pertama ini disebut juga sebagai Kongres Pergerakan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Kongres tersebut menghasilkan berbagai keputusan antara lain :mendirikan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), menerbitkan surat kabar yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI, mendirikan Studifonds (beasiswa yang akan menolong gadis-gadis tidak mampu), memperkuat pendidikan kepanduan putri,mencegah perkawinan anak-anak, mengirimkan mosi kepada pemerintah agar secepatnya diadakan dukungan dana bagi janda dan anak-anak, tunjangan bersifat pensiun jangan dicabut, dan sekolah-sekolah putri diperbanyak.
Pada tahun 1929,keputusan pertama dilaksanakan dengan menyebutkan forum perkumpulan Gerakan perempuan itu sebagai Perikatan Perempuan Indonesia yang menjadi cikal bakal Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).
Spirit Kongres Pergerakan Perempuan tersebut intinya adalah menjadi meneguhkan kepeloporan perempuan dalam gerakan sosial dan politik menuju Indonesia merdeka, tanpa penindasan dan tanpa penghisapan manusia atas manusia yang lain. Cita-cita revolusioner inilah yang ikut mendorong Revolusi Indonesia mencapai Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.
Sejak saat itu, gerakan perempuan dipimpin oleh gerakan sosial politik dan ideologis untuk kemerdekaan dan perubahan sosial dan politik lainnya. Misalnya menuntut perubahan peraturan kawin cerai yang adil bahkan juga penghapusan poligami, kawin paksa/dini, menghapus perdagangan perempuan dan pengakuan atas hak politik perempuan. Perjuangan hak politik perempuan untuk memilih dan dipilih sangat mengemuka karena waktu itu pemerintah Belanda hanya memberikan hak pilih saja pada kaum perempuan Belanda. Dokter Aletta Jacobs, seorang pejuang hak pilih perempuan dari Belanda melakukan perjalanan ke Hindia Belanda untuk mengkampanyekan hak pilih — walau hanya untuk perempuan Belanda saja,– Sebuah komite dibentuk yang terdiri dari orang-orang Belanda dan Indonesia namun karena hanya memperjuangkan hak politik perempuan belanda saja, perempuan-perempuan Indonesia akhirnya keluar.
Karena itu pada Kongres tahun 1935, peserta Kongres menuntut hak pilih dan dipilih, sehingga perempuan Indonesia ada yang terpilih menjadi anggota Volksraad (DPRD) dan bahkan dua orang perempuan di Jawa Barat terpilih menjadi walikota. Selain itu masih banyak lagi ide-ide feminis lainnya yang menjadi keputusan Kongres untuk diperjuangkan melawan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif terhadap perempuan khususnya perempuan pribumi.
Entah kenapa Presiden Soekarno mengeluarkan Kepres 316/1959 itu menjadi Hari Ibu, padahal dalam bukunya “Sarinah” Bung Karno banyak mengutip Clara Zetkin dan Rosa Luxemburg, 2 feminis Marxis Jerman yang inspiratif. Pada dasarnya Bung Karno mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan ibarat dua sayap burung Garuda, jika satu sayap patah, khususnya sayap perempuan, maka Garuda (negeri Indonesia) tak akan bisa terbang.
Mengawal dan Mendorong Revolusi
Sejak itu satu fase perjuangan Gerakan Perempuan Indonesia telah melewati satu tahap dan masuk ditahap berikutnya yaitu mendorong revolusi yang belum selesai menuju Indonesia Merdeka, tanpa penindasan dan tanpa penghisapan manusia atas manusia yang lain.
Pada periode pasca Kemerdekaan seharusnya lebih mudah karena secara objektif situasi revolusioner terus berkobar, di hati rakyat dan penyelenggara negara. Gerakan perempuan terus mengawal revolusi dan aktif dalam berbagai perjuangan politik melawan imperialisme, dan kaki tangannya, merebut Irian Barat, menjaga persatuan memerangi penghisapan di pabrik dan lahan-lahan pertanian,-perkebunan, bahkan Perwari melawan poligami yang dilakukan Presiden Soekarno.
Dalam ranah sosial gerakan perempuan terlibat memerangi buta huruf, mengadakan pendidikan politik perempuan, melawan feodalisme dan patriarki, memerangi busung lapar dan kelaparan. Gerakan ini sangat diterima dikalangan perempuan dan rakyat bawah, sampai salah satu organisasi eksponennya yakni Gerwani, harus dibungkam dengan fitnah seksual dan dimatikan setelah peristiwa kudeta militer 1965. Ribuan aktivis perempuan ditangkap, dipenjara bahkan dibunuh bersama aktvis sektor lainnya, karena dituduh sebagai pendukung Soekarno atau terafiliasi dan atau menjadi anggota Partai Komunis Indonesia.
Gerakan Perempuan Indonesia telah melewati beberapa fase dan periode dari sebelum kemerdekaan, ikut dalam perjuangan kemerdekaan dan aktif sesudah kemerdekaan, sampai terdomestikasi dalam periode Orde Baru dan berlanjut pada periode setelah Orde Baru.Hari ini,– bahkan setelah Orde Baru tumbang dan setelah yang dikatakan Orde Reformasi,— Hari Ibu dalam pemahaman pemerintah dan mayoritas masyarakat Indonesia tak terkecuali kaum perempuan, baik yang awam dan apalagi yang menjadi pejabat negara sekalipun, tetap mendomestikasikan perempuan, meski disebut juga sebagai aktor pembangunan tapi tetap terkungkung dalam peran perempuan sebagai istri dan pengurus rumah tangga. Seolah-olah perjuangan yang menjadi nafas Kongres Pergerakan Perempuan 1928 itu sudah selesai dan perjuangan perempuan harus tetap,– mengurus anak dan suami di rumah.
Melanjutkan Spirit Perjuangan Konggres 1928
Perempuan dalam perjuangan sosial politik menjadi artifisial sehingga tujuan menjadi perjuangan membela kaum perempuan terutama dari kelompok rentan dan marginal, terlibas oleh sikap feudal dan patriarkis yang masih berkarat dalam benak para pemimpin perempuan.
Sebagai contoh, saat ini perjuangan untuk mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang telah 22 tahun diserahkan dan dibahas di DPR, selalu kandas di tangan pimpinan DPR. Perjuangan kita dibatasi menjadi sekedar mengisi kekosongan kuota perempuan di partai, di legislatif, advokasi kebijakan untuk mereka bekerja di ranah eksekutif dan yudikatif.
Meski hal ini merupakan masalah yang penting, namun jika kehadiran mereka di lembaga-lembaga pengambilan keputusan itu, tidak bermakna bagi perempuan khususnya perempuan pedesaan yang tertindas, maka perjuangan untuk memenuhi quota 30% di Lembaga pengambilan keputusan itu, seperti tidak hadir bagi kaum perempuan sendiri.
Sudah ribuan perempuan yang aktif disektor swasta menjadi CEO, enterpreneur, pengusaha dan berbagai, profesi juga diklaim sebagai bagian dari perjuangan perempuan. Namun, dibalik semua itu ada jutaan buruh perempuan di pabrik mengalami penghisapan, kemiskinan dan PHK. Jutaan perempuan ditindas dalam feodalisme dan mental patriarkis dalam keluarga. Jutaan perempuan menjadi pekerja rumah tangga (PRT) ditindas bekerja tanpa perlindungan hukum, miskin serta mengalami berbagai bentuk kekerasan yang bahkan tidak dilakukan oleh makhluk Tuhan yang lain. Tentu bukan hanya kaum.perempuan, tapi seluruh rakyat Indonesia saat ini tetap hidup dalam struktur.penghisapan dan penindasan yang memiskinkan. Perwujudan cita-cita Kongres Pergerakan Perempuan Indonesia 1928 itu terasa masih sangat jauh.
21 Srikandi Indonesia
Pada peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2025 yang lalu ditengah hujan ucapan Selamat Hari Ibu dalam pemhaman ibu yang terdomestikasi, Kompas TV mencoba membawa kembali spirit dan semangat Kongres Pergerakan Perempuan Indonesia 1928 dengan menampilkan 21 sosok perempuan yang disebut sebagai Srikandi Indonesia.
Dari para penerima penghargaan itu, tercermin juga setidaknya dua unsur utama Kongres Pergerakan Perempuan Indonesia 1928 itu. Mereka yang ditandai sebagai aktivis sosial dan gerakan politik untuk kemerdekaan dan perubahan. Saya dan dua junior saya di APIK dan Koalisi Perempuan Indonesia memperoleh penghargaan tersebut.
Untuk kategori pelopor, saya dinilai sebagai pelopor dalam memperjuagkan undang-undang dan kebijakan berperspektif perempuan. Ida Budiati mantan komisioner KPU dalam hal konsistensinya menerapkan kebijakan afirmasi untuk tercapainya 30% perempuan di semua jabatan public dan Ratna Batara Munti, junior saya yang selama 30 tahun terakhir melakukan advokasi kebijakan untuk perlindungan perempuan dari kekerasan domestic maupun kekerasan seksual, memperoleh penghargaan dalam kategori pemberdayaan perempuan.
Diantara 21 perempuan yang memperoleh penghargaan, 4 ibu yang di poster Kompas TV itu adalah penerima penghargaan dalam ketegori pengabdi negeri,– mereka adalah pejabat negara. Ada juga kategori penggerak masyarakat antara lain diberikan kepada Monica Tanuhandaru, terutama dalam aktivitasnya menggerakkan mama-mama bamboo di NTT, untuk menanam bamboo sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi perempuan. Yang lain adalah Alisah Wachid, sebagai penggerak masyarakat teruatama untuk mengikis intoleransi berdasarkan agama.
Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa Hari Ibu, sejatinya bukan tentang fungsi keibuan (mothering), seperti digambarkan dalam Panca Dharma Wanita dan 10 Program Pokok PKK,– meski dalam konteks tertentu mungkin relevan. Bung Karno sebenarnya berhasil mendefiniskan peran ibu dalam dalam pidato-pidato revolusionernya dan terutama dalam buku buku “Sarinah” (1947) tersebut di atas, menegaskan,– perempuan sebagai fondasi revolusi dan keibuan dipahami sebagai kesadaran sosial-historis, bukan fungsi domestik sebagaimana didefiniskan oleh Orde Baru Soeharto.
Hari ini ada pertanyaan besar bagi kita kaum perempuan, mampukah kita melanjutkan dan menuntaskan cita-cita revolusioner dari Kongres Pergerakan Perempuan 1928 itu: menghapus penindasan dan penghisapan yang ada di dalam masyarakat kita,– termasuk pada kaum perempuan,– menuju masyarakat adil makmur seperti yang diperintahkan oleh Mukadimah UUD’45?
Sebagai perempuan Indonesia, usai selebrasi di Kompas TV itu, saya mohon ijin mengingatkan: ada ribuan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi korban bencana alam. Pemerintah sedang bekerja berjuang menyelamatkan dan menolong rakyat kita, meski tampak hanya setengah hati dan tidak menetapkannya sebagai Bencana Nasional. Karena itu, ratusan ribu kaum perempuan dan anak-anak menunggu solidaritas kita untuk meringankan beban mereka.
Saatnya 21 perempuan Indonesia ini bangkit menggalang solidaritas nyata bagi mereka!
Tak lupa pada akhirnya,– saya ingin mengucapkan terima kasih Kompas TV khususnya Direktur Utama Kompas TV: Rosiana Silalahi dan tim yang telah melakukan redefinisi Hari Ibu dan merekognisi kerja-kerja APIK. Kepada teman-teman LBH APIK, para korban yang berani menyuarakan kekerasan dan diskriminasinya serta masyarakat pendukung kesetaraan dan keadilan gender,– penghargaan ini kami dedikasikan.
Saya dedikasikan penghargaan yang saya terima ini juga untuk ibu dan ayah saya, yang telah mengajarkan kepada saya bahwa : mencintai tanah air berarti berjuang menegakkan keadilan. Ibu saya juga selalu mengingatkan saya: kelembutan seorang perempuan adalah kekuatannya dan rasa cintanya kepada keluarga, masyarakat dan tanah air, harus diwujudkan dalam pengabdian.
Ayo semua kaum perempuan bergerak jadi pelopor,– rakyat dan bangsa ini menunggu kepemimpinan kita!
—-
*Penulis Nursjahbani Katjasungkana, aktivis gerakan perempuan Indonesia
