JAKARTA- Pencopotan Dandim Lebak oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen M. Herindra merupakan kebijakan tepat atas tindakan indisipliner menyelenggarakan kegiatan bela negara untuk FPI. Langkah ini diharapkan memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak ‘berpolitik’ di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI. Presiden Jokowi perlu segera melakukan evaluasi terhadap program bela negara. Hendardi, Ketua Setara Institute kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (9/1).
“Meskipun langkah ini positif, sulit dipahami ada tindakan satuan TNI yang tidak diketahui atasannya karena TNI adalah organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di republik ini. Tindakan di luar kendali atasan, biasanya menggambarkan ada masalah ditubuh TNI,” jelasnya.
Hendari mengatakan, tindakan pencopotan Dandim Lebak belumlah cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang destruktif pada kebhinnekaan Indonesia dan justru mengancam NKRI.
“Langkah Pangdam III Siliwangi mesti diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI karena demokrasi dan kebangsaan kita membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka ‘bermain-main’ yang berpotensi merusak demokrasi,” tegasnya.
Menurutnya, kunci utama mendisiplinkan TNI ada pada tangan Jokowi sebagai Panglima Tertinggi. Dalam situasi semacam ini, Jokowi tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meskipun tampak kecil di permukaan.
“Langkah terdekat, Jokowi mesti melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir 2 tahun dijalankan oleh Kemenhan RI dan TNI, yang dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, tapi belum tampak ada output yang jelas.
Anti Kebhinnekaan
Sebelumnya, Pangdam Siliwangi sebagai Inspektur Upacara memimpin pencopotan Dandim 0603/Lebak, Letkol Czi Ubaidillah di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten, Senin (9/1) pagi saat serah terima jabatan (Sertijab) danrem 064/Serang.
“Saya sudah periksa ternyata tidak melalui SOP. Sehingga Dandim saya copot. Seharusnya Bela Negara yang dilakukan Dandim tidak melalui ijin Danrem yang seharusnya ke saya. Sayalah yang akan menentukan boleh atau tidak dilatih bela negara,” tegas Pangdam Siliwangi Mayor Jenderal Muhammad Herindra kepada media.
Pangdam Siliwangi menegaskan bahwa pelatihan bela negara bisa dilakukan kepada setiap warga negara tetapi yang dilatih adalah LSM dan organisasi yang pro NKRI, Pro Pancasila, Pro UUD 45, Pro Bhinneka Tunggal Ika.
“Tapi kalau tidak membela bahkan anti NKRI, anti Pancasila, anti UUD’45 dan anti Bhinneka Tunggal Ika, pasti saya tolak,” tegasnya.
Sebelumnya Kolonel ARH Mokhamad Desi Ariyanto menjelaskan pencopotan dilakukan karena kesalahan prosedur dilakukan Letkol Czi Ubaidillah.
“Apa yang dilakukan tidak melalui prosedur yang berlaku di lingkungan TNI. Latihan bela negara harus memperoleh persetujuan secara hirarkis, di mana Dandim seharusnya berlapor terlebih dahulu kepada Danrem dan selanjutnya kepada Pangdam,” lanjut dia menerangkan.
Dia juga berkata bahwa, dengan adanya kesalahan prosedur itu, maka akan ada proses lebih lanjut yang akan diberikan kepada Dansat Kowil yang bersangkutan. Sehingga dilakukanlah pencopotan ini.
Di media sosial sedang ramai dipertanyakan tentang keterlibatan TNI melatih Front Pembela Islam (FPI) dalam bentuk latihan militer. Berbagai berita dan foto-foto menunjukkan adanya latihan militer bersama FPI dengan TNI di Lebak, Banten. Berita tersebut mengejutkan, karena FPI dengan Ideologi syariah Islam sudah menyusup masuk dalam lingkungan TNI. (Web Warouw)
