Presiden Jokowi sedang gencar-gencarnya memacu pemerintahannya meningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan berbagai cara. Sasaran yang paling luas saat ini adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tentu hal ini akan lebih cepat jika masyarakat ikut serta berpartisipasi secara aktif menyambut program pemerintah 5 tahun kedepan itu. Khoerussalim Ikhs, Presdir LP Entrepreneur College menuliskannya untuk pembaca Bergelora.com. (Redaksi)
Oleh: A. Khoerussalim Ikhs.
TINGKAP Pengangguran Terbuka (TPT) dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara nasional kini pada kisaran 10,4 %. Inilah tingkat pengangguran tertinggi dari semua jenis level pendidikan. Dengan data itu artinya eksistensi SMK saat ini belum mampu menjadi solusi atas banyaknya pengangguran. Namun yang terjadi sebaliknya, SMK masih menjadi beban bagi angkatan kerja nasional. Lulusan SMK tiap tahun terus terproduksi secara masif sementara daya serap lapangan kerjanya tidak sebanding dengan jumlah penggangguran yang kian membengkak.
Demikian halnya untuk lulusan perguruan tinggi yang tidak jauh berbeda. Karena lulusan perguruan tingggi kita juga masih banyak yang menjadi pengangguran. Pengangguran terdidik ini sangat membahayakan dan mengancam kesejahteraan warga bangsa dan negara ini di masa-masa datang,– jika tidak terkelola dengan baik dan tidak diberikan solusinya dengan tepat.

Bonus demografi nasional yang seharusnya menjadi harapan untuk kemajuan bangsa akan menjadi malapetaka jika tidak terkelola dengan baik. Maka itu pemerintah selayaknya memberikan perhatian khusus kepada proses pendidikan di tingkat satuan pendidikan SMK maupun perguruan tinggi ini.
Kompetensi Dasar (KD) pendidikan PKK (Produk Kreatif dan Kewirausahaan) yang tercantum pada KTSP 2013 sepertinya masih seperti “cek kosong” yang tidak memberikan panduan secara pasti pada guru dan siswa SMK dalam berproses menjadi pengusaha. Harapannya sangat tinggi bahwa Lulusan SMK harus bisa jadi pengusaha. Tentu harapan dan cita-cita seperti itu sangat bagus dan patut disupport. Bentuk dan caranya dengan segala infrastruktur belajar mengajar yang semestinya,– seperti guru yang kompeten, peralatan praktek yang memadahi, kurikulum pendidikan yang jelas dan bisa memandu siswa untuk menjadi pengusaha dan sebagainya.
Apa yang terjadi dilapangan jauh panggang dari api. Banyak guru yang tidak kompeten mengajar PKK di SMK. Selain latar belakang guru yang tidak memiliki kompetensi dengan palajarannya, banyak guru yang mengampu pelajaran PKK ini asal comot. Bahkan yang sangat tragis mereka menjadi guru PKK, disaat yang bersamaan pengalaman bisnisnya tidak ada. Akhirnya banyak guru mengajar PKK seperti halnya mengajar mata pelajaran yang lain, seperti Biologi, Matematika, Sejarah dan lainnya. Inilah kesalahan akademik yang kini sangat memperihatinkan sedang terjadi di kalangan guru-guru SMK secara nasional, khususnya guru-guru PKK. Siswa tidak belajar kepada orang yang berkompeten untuk mencetak menjadi wirausaha karena para pengajarnya juga bukan wirausaha.

Dalam rangka menciptakan akselerasi antara kurikulum PKK yang kini diberikan porsi 7 jam pelajaran seminggunya di SMK dengan realitas implementasi bisnis bagi siswa yang sedang belajar PKK maka MGMP PKK (Musyawarah Guru Mata Pelajaran PKK) se Jawa Barat bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Entrepreneur College (LPEC) sepakat untuk bekerja sama turun ke lapangan, menyisir SMK-SMK yang secara serius ingin mencetak wirausaha-wirausaha muda sejak dini di bangku sekolah.
Dr. Teguh, Ketua MGMP PKK Jawa Barat dalam sambutannya ketika membuka workshop Penyusunan Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya serta Program Produk Kreatif dan Kewirausahaan di SMKN 10 Kota Bekasi, Senin (18/11/2019), mengatakan bahwa guru-guru PKK harus diberikan bekal yang cukup dan pengetahuan yang benar tentang bagaimana mengakselerasikan dan mengkolaborasikan antara kurikulum PKK dan implementasinya dengan para praktisi bisnis. Agar kurikulum itu tidak menjadi “cek kosong” yang tidak jelas isinya. Guru-guru PKK harus mampu membuat kurikulum itu menjadi nyata terimplentasikan di kelas-kelas 11,12 dan 13 SMK. Apalagi kini PKK diajarkan 7 jam pelajaran seminggu selama 3 tahun (kelas 11, 12 dan 13). Sungguh ini waktu yang cukup untuk mencetak wirausaha-wirausaha muda berbasisikan siswa-siswa SMK.
Lulus SMK menjadi pengusaha, itu harus menjadi jargon nyata yang terimplementasikan lewat proses belajar mengajar mapel PKK. Ketika guru tidak memiliki kemampuan mengkolaborasikan dan mengintegrasikan antara kurikulum dengan implementasi praktisnya di lapangan maka para siswa sulit untuk menjadi pengusaha sejak masih di bangku sekolah.
Seorang guru kewirausahaan sedikitnya harus memiliki tiga kemampuan dasar yang tidak boleh tidak, harus dimiliki, yaitu kemampuan transfer knowladge, kemampuan transfer spirit dan kemampuan transfer value. Seorang guru kewirausahaan tidak cukup hanya mentransfer ilmunya, namun juga harus mampu mentransfer pengalamannya, semangatnya, hiruk pikuk problematika di lapangan dalam berbisnis, pergolakan mental dan pikirannya.
Juga yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan merubah mindset dan pola pikir yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, ketulusan, kepercayaan, disiplin, tidak mudah menyerah dan lainnya. Semuanya harus ditransfer ke siswa peserta didik agar mereka mampu dan berani mengambil pilihan sebagai wirausaha saat lulus dari SMK kelak.
LPEC dan MGMP PKK Jawa Barat selanjutnya sepakat untuk menggelar program TOT (Training for Trainer) SuperCamp. Program ini dirancang untuk memberikan pembekalan secara khusus selama tiga hari tiga malam (40 jam) kepada guru-guru PKK di semua SMK se Jawa Barat. Program tersebut untuk memastikan semua guru PKK memiliki kompetensi yang maksimum lewat program shortcut atau pelatihan pendek ini.
Di forum TOT SuperCamp ini para guru akan coba diformat ulang mindsetnya dan digembleng mentalitas bisnisnya. Sehingga lulus dari program ini semua alumninya akan terukur dan memiliki kamampuan untuk menjadi mentor, inspirator dan motivator bisnis bagi dirinya dan peserta didiknya. Lebih dari itu dipastikan semua peserta juga akan memiliki kemampuan membuat bisnisnya sendiri sehingga bisa menjadi role model pendidikan kewirausahaan bagi anak didiknya di kelas SMK, tempat mereka mengajar mata pelajaran PKK selama ini.

