JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengancam akan mengevaluasi izin tambang perusahaan yang enggan membangun fasilitas smelter (pemurnian). Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo saat peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (23/9/2024).
“Besok pengusaha-pengusaha nasional ini, Pak, yang sudah dikasih izin-izin tambang, kalau tidak bangun smelter, saya (minta) izin saya akan tinjau saja, Pak,” tegas Bahlil, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Bahlil menekankan, tanpa adanya ketentuan yang ketat, perusahaan-perusahaan tambang cenderung memilih untuk menjual bahan mentah atau raw material, yang dianggap tidak memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
“(Izin tambang) harus dipakai dulu untuk membangun smelter, kalau tidak izinnya dipakai untuk jual-jual saja,” tambahnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, dalam peresmian smelter Amman ini, Bahlil memberikan contoh mengenai sejumlah rintangan yang dihadapi perusahaan ketika menerima instruksi dari Jokowi untuk melaksanakan proyek hilirisasi senilai investasi Rp 21 triliun.
Meskipun begitu, pemerintah memberikan kelonggaran agar proyek ini dapat berjalan lancar, termasuk insentif fiskal berupa tax holiday selama 20 tahun.
“Tapi saya bilang ini perintah Bapak Presiden, kalau tidak tunduk tidak dapat lagi pengiriman ekspor,” ucap Ketua Umum Partai Golkar itu. (Web Warouw)
