JAKARTA- Pemerintah diminta agar jangan memaksakan program transmigrasi ke Papua. Hal ini ditegaskan oelh politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)-Pejuangan Eva Kusuma Sundari kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (7/11) menegaskan pernyataan Menteri Pedesaan dan Transmigrasi, Marwan Jaffar yang mengatakan program transmigrasi di Papua tidak akan meminggirkan warga Papua.
“Saat ini jumlah pendatang di Papua sudah 52 persen. Stop dulu. Caranya pemberdayaan masya lokal dikencengin, waktu tidak terbatas,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pedesaan dan Transmigrasi menjamin bahwa pelaksanaan transmigrasi di Papua akan dilaksanakan setelah didahului dengan pemberdayaan masyarakat lokal.
Menteri Marwan Jaffar juga menurut Eva Sundari meyakinkan bahwa program transmigrasi akan dilakukan secara hati-hati untuk menghindarkan ekses-ekses negatif terutama bagi masyarakat Papua sendiri.
Hal itu terungkap dalam diskusi Menakertrans dengan 2 aktivis HAM dari Papua Yermias Degei dan Ruth Ogetey pada Hari Kamis, (5/11) kemarin.
Beberapa fakta dikemukakan program-program transmigrasi sebelumnya justru meminggirkan penduduk lokal secara sosial, ekonomi dan politik.
“Di Merauke, pasar-pasar dipenuhi para penjual pendatang yang juga berjualan pinang dan sirih. Mama-mama Papua tersingkir dan terdesak ke daerah pedalaman,” ujar Eva.
Lebih tragis lagi menurutnya di DPRD Kabupaten Keerom, rasio calon legislati pendatang dan lokal adalah 23:2.
“Di seluruh Papua, penduduk pendatang sudah mencapai 52% sehingga diharapkan pemerintah bijaksana mengatur perimbangan jumlah penduduk,” ujarnya.
Masyarakat Papua juga menurutnya berharap agar, kebijakan presiden juga sekaligus responsif terhadap penegakkan HAM di Papua.
“Misalnya dengan mengakhiri kebijakan menutup Papua dari wartawan asing termasuk melepas tapol (tahanan politik) yang jumlahnya masih 78 tapol. Papua harus diperlakukan sebagaimana propinsi-propinsi lainnya,” tegas Eva.
Menurutnya juga, keseriusan presiden untuk membangun ekonomi dan perdamaian perlu mendapat dukungan semua pihak.
“Tetapi harus memastikan bahwa penerima manfaat utama adalah rakyat Papua sehingga sepatutnya pelaksanaan Otsus dievaluasi secara menyeluruh. Lihat pelaksanaan otsus kan persoalannya di papua juga. Duit banyak dikorup,” jelasnya.
Eva menjelaskan bahwa harapan kepada pemeritahan baru Joko Widodo adalah jika serius mensejahterakan Papua kurangi pendekatan keamanan. (Enrico N. Abdielli)
