JAKARTA- Sejumlah aktivis Hak Azasi Manusia mendesak Pemerintah, DPR dan Komnas HAM untuk segera menuntaskan semua kasus-kasus pelanggaran HAM. Para aktivis HAM menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih kandidat Presiden yang diduga kuat terlibat pelanggaran HAM.
“Dalam waktu dekat ini, kami mendesak pemerintah harus segera menemukan 13 orang yang diculik pada 1997/1998 dan segera membentuk pengadilan HAM ad-hoc terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa,” demikian Hendardi dari Setara Institut dalam peringatan 16 Tahun reformasi di Jakarta, Minggu (18/5)
Hal itu menurutnya dikarenakan adanya perkembangan baru dari kasus ini yakni adanya keterangan Mayjen (purn) Kivlan Zein yang mengetahui keberadaan 13 orang yang diculik pada 1997/1998.
“Lebih dari itu, pembentukan pengadilan HAM ad-hoc kasus penculikan adalah keharusan konstitusional yang harus di jalankan Presiden paska rekomendasi DPR lima tahun lalu,” tegasnya.
Untuk itu para aktivis HAM menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional dengan tidak memilih kandidat Presiden yang diduga kuat terlibat pelanggaran HAM.
“Untuk memastikan agar kekuasaan di masa datang dapat menuntaskan semua kasus pelanggaran HAM dan untuk memastikan agar kasus-kasus tersebut tidak kembali terulang,” tegasnya. (Web Warouw)
