Minggu, 14 Juli 2024

JANGAN RAMPAS JATAH ORANG PEGUNUNGAN ..! Ribuan Pencaker Papua Pegunungan Demo Tolak 300 ASN Dari Provinsi Induk

WAMENA– Ribuan pencari kerja atau pencaker dari 8 kabupaten/kota di Papua Pegunungan, menggelar demo damai di halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan, pada Senin (1/7/2024) pagi. Mereka menolak wacana mutasi 300 ASN dari Provinsi Papua ke Papua Pegunungan.

Dalam demo damai tersebut, para pencaker meminta agar pengangkatan ASN harus memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) yang berasal dari Papua Pegunungan. Mereka juga meminta para honorer kategori 2 (K2) harus terangkat menjadi ASN, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan jangan memfasilitasi mutasi ASN dari luar.

“Maka kami minta dalam penerimaan atau pengangkatan ASN, Pemprov Papua Pegunungan harus 100 persen memprioritaskan OAP, dan jangan lagi ada pembagian kuota 80/20. Pemprov Papua Pegunungan hadir untuk masyarakat Papua Pegunungan, bukan orang luar datang merampas hak kesulungan kami yang ada di Papua Pegunungan ini,” ujarnya.

Heluka mengatakan sejak Provinsi Papua Pegunungan terbentuk, sejumlah ASN OAP banyak yang menjadi kepala OPD akan tetapi mereka tidak pernah melakukan pengkaderan.

“Karena kami lihat dan menduga bahwa honorer yang ada di setiap OPD di Provinsi Papua Pegunungan, saat ini saja masih banyak dikuasai oleh orang-orang non-OAP atau dari luar Papua, kalau ada OAP pun hanya satu dan dua orang,” katanya.

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan dari Wamena, Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai mengatakan terkait tuntutan tersebut, ASN yang sudah mengumpulkan SK untuk ditempatkan di Provinsi Papua Pegunungan akan dilihat kembali. Begitu juga dengan honorer di 8 kabupaten/kota.

“Sedangkan untuk mutasi ASN, yang benar hanya 259 yang masuk ke Papua Pegunungan, tidak [bukan] 300,” ujarnya, saat menemui para pedemo.

Wanggai menjelaskan 259 ASN dari Provinsi Papua yang akan dimutasi ke Papua Pegunungan ini, juga didominasi ASN asli Papua Pegunungan. Sebab ia sendiri telah melihat daftar ASN tersebut dan banyak marga-marga asli Papua Pegunungan seperti Wetipo, Telenggen, Tabuni, Kogoya dan lain-lain.

“Jadi mereka ini sama saja kembali ke kampung halaman, karena sudah bekerja lama 10—15 tahun di provinsi induk [Papua] dan baru diangkat menjadi ASN, dan saat ini mereka kembali kampung untuk bangun daerah mereka sendiri,” katanya.

Ia menambahkan terkait informasi bahwa ada penerimaan CPNS untuk 1.000 kuota, menurutnya hal tersebut tidak benar. Semua DOB diberikan kuota hanya 800 orang yang akan diterima, sementara regulasinya nanti akan diatur 500 untuk OAP dan 300 non-OAP, atau keseluruhan 800 jatah untuk OAP Papua Pegunungan.

“Jadi kita harus buka ruang, karena kita punya ASN ini sedikit, karena itu regulasi dari pusat sehingga kami pemerintah memikirkan untuk harus ada kerja baru, atau membuka lapangan kerja yang baru,” katanya. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru