JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sampai dengan April 2024 mencapai Rp 591,7 triliun atau 24% dari pagu anggaran. Pertumbuhan realisasi ini utamanya dipengaruhi THR dan akan ternormalisasi pada kuartal II.
Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja kementerian/lembaga (KL) mencapai Rp 304,2 triliun atau 27,9%. Sedangkan untuk belanja non KL mencapai Rp 287,6 triliun atau 20,9% dari pagu.
Lebih lanjut ia pun merinci berdasarkan kantong-kantong belanja tersebut. Dari sisi belanja bantuan sosial (bansos), sampai April 2024 realisasinya mencapai Rp 55,5 triliun. Sri Mulyani mengatakan, angka tersebut terlihat turun 2,9% dibanding 2023.
“Belanja Bansos sampai April Rp 55,5 triliun. Kalau dilihat dibandingkan dengan tahun 2023, ini mengalami penurunan 2,9%,” kata Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Dia menjelaskan program-program Kementerian Sosial (Kemensos) reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta kelompok penerima, dan kartu sembako masih terus dilakukan. Selain Kemensos, bantuan sosial di porsi Kementerian Kesehatan realisasinya sebesar Rp 15,4 triliun untuk meng-cover PBI Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,7 peserta tidak mampu.
Dari sisi belanja barang, realisasinya mencapai Rp 109,7 triliun. Besaran ini untuk berbagai kegiatan KL, termasuk operasi sekolah hingga puskesmas. Salah satu yang tertinggi yaitu belanja KPU yang tembus Rp 19,8 triliun selaras dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Terbesar kedua ada Kementerian Pertahanan mencapai Rp 11,3 triliun.
“Ini terutama untuk pengelolaan barang-barang Kemenhan. Itu pemeliharaan, perawatan dari berbagai alutsista dan untuk belanja operasional non alutsista, serta karena kemenhan punya banyak rs untuk pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Kemudian dari sisi belanja pegawai, s.d bulan April telah dibelanjakan sebanyak Rp 92,6 triliun. Besaran tersebut digunakan untuk berbagai belanja pegawai seperti tunjangan kinerja (Tukin), gaji, dan THR. Angka tersebut naik tajam 19,5% dibanding tahun sebelumnya.
Kemudian dari sisi belanja modal, s.d akhir April realisasi mencapai Rp 42,8 triliun atau naik 19,2% dibandingkan tahun lalu yang berada di posisi Rp 35,9 triliun. Penggunaannya terutama untuk jalan irigasi dan jaringan Kementerian PUPR, lalu Kementerian Perhubungan untuk perkeretaapian sudah dibelanjakan Rp 13,9 triliun.
“Untuk peralatan mesin dan alutsista di Kemenhan, Polri, dan kejaksaan mencapai Rp 21,8 triliun.
Sedangkan belanja modal, proyek bangunan dilakukan untuk rumah sakit Kementerian Kesehatan rumah susun ASN-Hankam Kementerian PUPR terutama untuk di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan perhubungan untuk belanja bangun terminal,” jelasnya. (Calvin G Eben-Haezer)
