JAKARTA – Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin meminta tak ada lagi pihak yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dihentikan. Dia meminta aksi itu dihentikan agar marwah Nahdlatul Ulama tetap terjaga karena merupakan kantor yang banyak membesarkan para tokoh.
“Kemarin cukup yang terakhir, kita jaga Marwah NU. Ini adalah kantor kita semua. Dari sini kita dididik, dibesarkan hingga menjadi seperti ini,” kata Addin dalam keterangan pers, Senin (5/8/2024).
Dia menilai, aksi terakhir kemarin sudah kelewat batas dan melanggar etika NU. Selain itu, Addin juga meminta agar Barisan Serba Guna (Banser) GP Ansor bisa membantu pengamanan jika terjadi kembali aksi demonstrasi.
“Siapa pun yang demo depan PBNU, apa pun urusannya, maka akan berhadapan dengan kami,” katanya.
Mantan Ketua Umum PB PMII dan Sekjen KNPI ini menegaskan bahwa gedung NU adalah gedung keramat, tempat para ulama berkhidmat.
“Wajib kita jaga. Ansor Banser akan siaga menunggu perintah ketua umum PBNU,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur menggelar demonstrasi di depan Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jumat, 2 Agustus 2024.
Dalam aksi yang dipimpin koordinator aksi Muhammad Sholihin tersebut, para pedemo menuntut agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf mundur dari jabatannya karena dianggap telah menyimpang dari tujuan besar PBNU. Poster-poster yang dibawa di antaranya berbunyi, ’’Ketum PBNU dan Sekjen PBNU harus mundur.’’
Kedua Pihak Saling Tuding
Kepada Bergelora.com di Jakarta sebelumnya dilaporkan, konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin memanas. Kedua pihak saling menuding satu sama lain. Mulanya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa PBNU dan PKB ibarat pabrik dan mobil yang dihasilkan. Jika terjadi kerusakan pada mobilnya, maka pabrik harus melakukan penarikan.
“Kemarin ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) Ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya,” ujar Gus Yahya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/8/2024).
Pernyataan itu seakan menjadi narasi penguat upaya PBNU untuk merebut PKB dari kepemimpinan Muhaimin melalui pembentukan Tim Lima.
Tak tinggal diam, melalui akun X miliknya @cakimiNOW, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan respons.
Ia meminta agar PKB tak perlu diseret dalam situasi yang kontraproduktif. Muhaimin menganggap, Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul justru menjadi pihak yang selama ini selalu berupaya merusak PKB.
“Omongan Yahya dan Saipul (Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf) gak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa gak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU?” ucap Muhaimin dikutip, Minggu (4/8/2024).
Saling tuding antar kedua pihak pun tak bisa dihindarkan. Muhaimin mengatakan bahwa selama ini Gus Yahya dan Gus Ipul berupaya mempolitisir NU namun mengalami kegagalan. Maka, saat ini keduanya berusaha untuk mengganggu PKB.
Ia juga menyebutkan bahwa keduanya adalah pihak yang berusaha mendegradasi PKB.
“Prestasi perolehan PKB pada Pemilu 2024 diakui semua pihak dan kita syukuri sebagai keberhasilan kader-kader yang tidak lagu bergantung pada siapa pun,” ujarnya.
“Digembosi Yahya dan Saipul di pemilu malah membuat perolehan PKB meningkat tajam,” sambung Muhaimin.
Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Suleman Tanjung menuding PKB menjadi dalang dibalik aksi demonstrasi yang terjadi di depan Kantor PBNU, Senen, Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Ia mengungkapkan, massa dikoordinir oleh seseorang bernama Muhamad Solihin yang merupakan pengurus DPW PKB Jawa Barat serta mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu. IKLAN
“PCNU Indramayu juga telah mengkonfirmasi bahwa massa ini digerakkan oleh beberapa orang PKB dari Indramayu,” tuturnya melalui keterangan tertulis, Minggu.
Saat itu, massa aksi mengatasnamakan diri sebagai “Aliansi Santri Gus Dur Menggugat”.
Dalam orasinya, massa meminta Gus Yahya dan Gus Ipul mundur dari jabatannya di PBNU.
Suleman pun mempertanyakan penggunaan peserta aksi. Baginya, massa tak semestinya menggunakan nama tersebut karena Muhaimin adalah figur yang berseberangan dengan Presiden ke 4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Mereka ini aneh, mengatasnamakan santri Gus Dur tapi malah membela Muhaimin. Masak pecinta Gus Dur bela musuh Gus Dur, kan tidak masuk akal,” ucapnya.
Saling Tuding
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, konflik PBNU dan PKB kerap terjadi semenjak Yahya terpilih menjadi Ketua PBNU 2021 lalu.
Namun konflik hari ini kembali muncul dan terus memanas dipicu oleh pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 yang dilakukan oleh DPR RI. Pansus itu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam melaksanakan ibadah haji.
Para anggota pansus menganggap ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas karena membagi rata kuota haji tambahan pada program haji reguler dan program haji khusus.
Proses pengesahan pansus dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung 4 Juli 2024. Setelah semua fraksi partai politik (parpol) DPR RI setuju, Muhaimin sebagai Wakil Ketua DPR RI yang memimpin rapat mengetok persetujuan.
Tak lama, Gus Yahya mengeluarkan statemen, bahwa Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 dibentuk untuk menjegal Yaqut yang merupakan adik kandungnya. Ia menganggap penjegalan itu dilakukan oleh Muhaimin yang memiliki persoalan pribadi dengannya. (Web Warouw)
