MEDAN- Tujuh bulan pemerintahan Joko Widodo telah mengembalikan program dan kultur Orde Baru dalam kebijakan ekonomi, politik dan sosial budaya. Dalam bidang Politik, pemerintahan Jokowi telah sukses mengintervensi dan memecah 2 Parpol yang merupakan lawan politik Jokowi. Demikian Kordinator Forum Aktifis 98 Sumatera Utara, Muhammad Ikhyar Velayati kepada Bergelora.com di Medan, Selasa (19/5).
“Ini mengingatkan kita pada kebijakan Soeharto pada masa Orde baru terhadap rival rival politiknya, yaitu PDI Mega danPPP. Selain itu, kita juga melihat kriminalisasi terhadap KPK, sehingga sekarang KPK tidak punya kekuatan dan dukungan politik. Padahal KPK merupakan lembaga dan smbol program reformasi di bidang penegakan hukum yang di perjuangkan rakyat dalam gerakan reformasi tahun 1998, ujarnya berkaitan dengan peringatan 17 tahun Reformasi 1998 pada 21 Mei.
Lebih jauh lagi mantan pimpinan Partai Rakyat Demokrati (PRD) ini mengatakan, kondisi yang terjadi sekarang justru menciderai dan melanggar visi-misi Nawacita pemerintahan Joko Widodo yang ingin melakukan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
“Justru mereka melanggar semua visi tersebut dan tidak akan ada reformasi penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya itu,” ujarnya.
Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Joko Widodo berjanji meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
“Tetapi dalam kenyataannya, Indonesia semakin terperosok dalam pusaran ekonomi neoliberalis dan mengikuti ekonomi pasar, hal ini tercermin dari kenaikan BBM sebanyak 2 kali yang membuat daya beli pendapatan rakyat Indonesia merosot tajam,” paparnya.
Indonesia menurutnya justru menjadi objek pasar produk internasional. Jangankan untuk maju dan bangkit, mendapat upah yang layak saja masih sangat sulit untuk di wujudkan.
“Sehingga menghadirkan negara yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman secara ekonomi, politik dan social budaya hanya merupakan mimpi dan jargon semata.
Sebenarnya, lanjut ikhyar untuk menciptakan negara berdaulat, berdikari dan berkepribadian Indonesia cukup dengan menjalankan secara konsisten agenda dan program reformasi 1998.
“Agenda dan program reformasi merupakan anti tesis terhadap kebijakan ekonomi dan politik rezim Orde baru yang menjalankan garis sentralisme yang otoriter,” jelasnya.
Sebenarnya, Pemerintahan Jokowi cukup meneruskan dan menyempurnakan program pemerintahan sebelumnya, yang lahir dari semangat agenda dan program reformasi yaitu di bidang politik, reformasi 1998 mengamanatkan untuk mencabut 5 Paket UU poitik dan menggantikannya dengan multi partai dan kebebasan berserikat dan berkumpul.
Dalam bidang ekonomi, reformasi 1998 mengamanatkan untuk mandiri dan bebas dari campur tangan lembaga, negara dan sistem ekonomi neoliberalis dan kembali kepada ekonomi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan dan hubungan pusat dan daerah, pemerintahan di wajibkan agar menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN dan otonomi daerah yang di perluas.
“Pemerintahan Joko Widodo harus sadar, jika kebijakan ekonomi dan politik yang di bangun sekarang tidak segera di tata ulang dan di sesuaikan dnegan semangat reformasi 1998, maka perlawanan rakyat akan kembali menggelora serta tsunami politik baru akan hadir kembali,” tegas ikhyar. (Sugianto)
