JAKARTA- Pemerintahan Jokowi akan melakukan perbaikan dan penguatan infrastruktur minyak bumi antara lain memodernisasi kilang minyak yang ada dan membangun yang baru. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Kantor Transisi Joko Widodo – Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (24/9).
“Minyak mentah kita akan diolah di kilang dalam negeri untuk itu kita akan memperbesar dan menambah tangki-tangki penyimpan untuk memperpanjang cadangan BBM, dan menemukan sumur-sumur minyak baru untuk meningkatkan reserve replacement ratio baik di dalam maupun di luar negeri,” tegasnya.
Menurutnya, selama masih menjadi nett importer migas, Pemerintah melalui skema G to G akan bekerjasama dengan negara-negara produsen minyak untuk mengamankan impor migas Indonesia.
“Pertamina juga didorong untuk melakukan kerjasama B to B dengan pemain minyak dunia. Pertamina akan bertransformasi menjadinon listed public company untuk meningkatkan kemampuan manajerial, finansial korporasi dan SDM nasional,” tegasnya
Untuk itu menurutnya, Pertamina diminta mengambil alih pengelolaan terhadap kontrak-kontrak yang akan habis dan memprioritaskan Pertamina dalam ekplorasi dan ekploitasi migas.
“Ini semua menuntut manajemen Pertamina untuk bekerja secara lebih profesional dan berkelas dunia di bawah pimpinan para profesionalitas yang memiliki integritas dan kapasitas tinggi serta siap bekerja keras. Revolusi mental akan dilakuan bagi pegawai BUMN migas untuk memperbaiki etos kerja. Pertamina harus bebas dari campur tangan politik praktis dan menjalankan bisnisnya secara GCG,” tegasnya.
Cadangan Gas
Cadangan gas yang relatif lebih besar dibanding BBM menurutnya akan dikelola dengan peningkatan produksi dan penggunaan gas alam nasional. Ini bertujuan untuk menurunkan ketergantungan terhadap BBM dengan program konversi BBM ke gas secara besar-besaran bagi sektor industri, pembangkit listrik, transportasi dan rumah tangga.
“Pembangunan infrastruktur gas di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali akan dilakukan oleh Pertamina dan PGN. BUMN akan ditugasi membangun mobile storage untuk menjamin pasokan gas ke 4.500 MW PLTD yang telah dimodifikasi terutama di Indonesia timur sehingga mengurangi beban subsidi BBM,” jelasnya.
Percepatan konversi BBM ke Gas di Jabodetabek menurutnya akan menjadi sebagai pilot project prioritas penting untuk selanjutnya diikuti kota-kota besar lainnya. Program ini telah disinkronkan dengan Pokja Transportasi Tim Transisi.
Pernyataan ini menurut Hasto bersumber dari Forum Diskusi di Kantor Transisi Joko Widodo – Jusuf Kalla beberapa waktu lalu yang diikuti oleh lain Kurtubi, Luluk Sumiyarso, Satya Yudha, Poltak Sitanggang, Fabby Tumiwa, TN Mahmud, Suyitno Padmosukisma, Achmad Syakhroza, Suadi Marasabessy, Amy Indriyanto, dan team relawan.
Diskusi dipandu oleh Nick Nurrachman dari Pokja Energi Tim Transisi, yang dimoderatori secara bergantian oleh Ari Soemarno sebagai ketua Pokja, Fahmi Mochtar, dan Pri Agung Rahmanto.
Empat topik yang dibahas adalah empat topik yaitu; reformasi subsidi energi, pemberantasan mafia migas, mengatasi ancaman krisis listrik dan upaya mewujudkan kedaulatan – kemandirian dan ketahanan energi bangsa. (Dian Dharma Tungga)
