JAKARTA- Rencana aksi Pemerintahan Jokowi – JK disektor energi adalah memastikan kehadiran negara untuk menjadi panglima dalam pengambilan keputusan tepat, cepat dan tegas dengan reformasi tata kelola sektor energi, selain menjalankan pemberantasan mafia di seluruh sektor energi yang mengganggu perekonomian negara. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Kantor Transisi Joko Widodo – Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (24/9).
“Pemerintah akan mereformasi SKK migas dilakukan melalui revisi UU migas sesuai keputusan MK. BUMN harus menjadi motor penggerak ketahanan energi untuk membangun industri energi yang maju dan tangguh agar dapat menjadi daya tarik para diaspora energi agar mau bekerja kembali di tanah air,” tegasnya.
Pemerintah akan membangun kembali kepercayaan investor dengan menjamin iklim investasi energi yang menarik dan kondusif, menghormati kontrak migas berjalan, meninjau kembali dan memperbaiki sistim insentif fiskal migas berupa pajak, bagi hasil, dan lain-lain.
“Serta memberi kepastian hukum, kecepatan dan kemudahan birokrasi perijinan satu atap dan mengatasi ancaman krisis listrik yang di depan mata,” ujarnya.
Pemerintahan Jokowi JK menurutnya juga berkomitmen menjalankan politik energi sebagai komoditas strategis yang dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanah pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
“Namun, kami memandang pengelolaan energi di Indonesia selama ini belum mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Hal ini menurutnya karena tumpang tindih regulasi, lemahnya tata kelola dan kurangnya kehadiran negara beserta kelembagaannya sebagai regulator energi.
“Beberapa persoalan fundamental dalam policy energi seperti revisi Undang-undang Migas yang menuntut perbaikan segera,” jelasnya.
Pernyataan ini menurut Hasto bersumber dari Forum Diskusi di Kantor Transisi Joko Widodo – Jusuf Kalla yang diikuti oleh lain Kurtubi, Luluk Sumiyarso, Satya Yudha, Poltak Sitanggang, Fabby Tumiwa, TN Mahmud, Suyitno Padmosukisma, Achmad Syakhroza, Suadi Marasabessy, Amy Indriyanto, dan team relawan.
Diskusi dipandu oleh Nick Nurrachman dari Pokja Energi Tim Transisi, yang dimoderatori secara bergantian oleh Ari Soemarno sebagai ketua Pokja, Fahmi Mochtar, dan Pri Agung Rahmanto.
Empat topik yang dibahas adalah empat topik yaitu; reformasi subsidi energi, pemberantasan mafia migas, mengatasi ancaman krisis listrik dan upaya mewujudkan kedaulatan – kemandirian dan ketahanan energi bangsa. (Enrico N. Abdielli)
