JAKARTA-Setelah pengumuman kabinet beberapa hari tertunda karena sejumlah tokoh yang diusulkan diberi tanda merah dan kuning oleh KPK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar jangan sampai kebobolan menteri yang anti Trisakti. Hal ini disampaikan oleh Pengurus Pusat Serikat Tani Nasional (STN), Binbin Firman Trisnadi kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (25/10).
“Kalau demikian maka omong kosong Trisakti bisa dijalankan oleh pemerintah. Malahan sebaliknya, pemerintahan Jokowi berpotensi ditunggangi kepentingan-kepentingan yang akan melanjutkan penderitaan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Penundaan pengumuman kabinet menurutnya mencerminkan perebutan posisi diberbagai kementerian diseputar elit yang mengelilingi presiden Jokowi.
“Jadi kaum relawan dan rakyat walaupun sudah bekerja keras mendukung dan memenangkan Jokowi tapi setelah Jokowi berkuasa, elit politiklah yang menjadi faktor penentu penyusunan pemerintahan Jokowi. Dari dulu mereka yang mengambil keuntungan dalam setiap pergantian kekuasaan,” ujarnya.
Menurutnya penyusunan kabinet adalah ujian awal konsistensi Jokowi terhadap kesetiaannya pada perjuangan rakyat yang telah memilihnya menjadi presiden. Untuk itu, kaum relawan Jokowi tidak bisa lepas tanggung jawab dan membiarkan Jokowi disandera kepentingan elit politik yang anti rakyat.
“Kaum relawan tidak boleh putus asa dan lari dari tanggung jawab dan harus melanjutkan perjuangan mengawal Jokowi yang telah menjadi presiden agar konsisten terhadap semua janji setianya pada rakyat dan konstitusi,” tegasnya.
Kakitangan Nekolim
Trisakti menurut Serikat Tani Nasional (STN) hanya bisa dijalankan apabila pemerintan Jokowi bisa secepatnya melakukan reforma agraria dengan menata ulang struktur kepemilikan tanah yang sudah dikuasai oleh kepentingan pemilik modal dan menggusur kepentingan pertanian Indonesia.
“Itu membutuhkan kabinet yang mengerti dan setia pada rakyat dan UUD’45. Bukan sekedar profesional tukang yang menjadi kaki tangan kepentingan kapitalisme dan nekolim,” ujarnya
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin kepada Bergelora.com secara terpisah mempertanyakan tokoh-tokoh yang diajukan oleh Presiden Jokowi untuk kedua kalinya ke KPK dan PPATK.
“Pertanyaannya kemudian apakah tokoh-tokoh yang sekarang dipanggil Jokowi untuk mengisi kabinet masih masuk dalam kategori bersih?” ujarnya.
KPA mengkuatirkan masuknya tokoh-tokoh militer yang dimasa lalu pernah diduga sebagai Pelanggar Hak Azasi Manusia (HAM).
“Apakah ini menandakan pemerintah kedepan akan mengabaikan aspek HAM. Padahal, selain pelanggaran HAM masa lalu yang masih kabur penangannya, potensi pelanggaran HAM kedepan masih tinggi jika terkait khususnya yang terkait dengan konflik agraria dan sumber daya alam ,”ujarnya.
KPA juga mengkritisi nama-nama yang diusulkan mengisi pos-pos di bidang sumber daya alam (SDA) seperti Kehutanan, Agraria, Pertanian, Perikanan dan Kelautan yang akan diisi oleh kalangan politisi dan mantan birokrat.
“Sebab, persoalan tanah dan SDA akibat tumpang tindih kewenangan dan regulasi harus ditanggulangi dengan menggabungkan kewenangan dan memperkuat tata kelola di bidang tanah dan SDA yang baik,” jelasnya.
Ia mengingatkan inilah sisi negatif dari proses yang tertutup dalam menyusun sosok kabinet kedepan. Sebab, publik tidak dapat mengkritisi dan mengusulkan arsitektur dan sosok kabinet kedepan dalam menerjemahkan Nawa Cita (9 Program Pemerintahan Jokowi-red).
Selain arsitektur yang terkait SDA menurutnya, sosok yang kompeten dan mempunyai empati yang tinggi terhadap permasalahan tanah dan SDA yang dialami rakyat adalah sangat penting.
“Dipilihnya sosok politisi dan mantan birokrat yang nilai kecakapannya rendah dan pengetahuan yang juga pas-pasan tentu mengkhawatirkan. Sebab mereka adalah representasi kelompok yang selama ini diidentifikasi sebagai bagian dari masalah,” tegasnya.
Karena Nawa Cita Jokowi menitik beratkan tentang Trisakti dalam bingkai ekonomi kerakyatan maka menurutnya, titik tekan kepada agraria, pertanian dan kelautan semestinya diisi dengan tokoh yang membawa harapan kepada kaum tani dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. (Enrico N. Abdielli)
