JAKARTA– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2026 telah mencapai lebih dari Rp 500 triliun.
Besarnya anggaran tersebut membuat pemerintah meminta masyarakat ikut mengawasi agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan anggaran perlinsos digunakan untuk membiayai berbagai program, mulai dari bantuan sosial, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
“Tahun 2026 ini anggaran perlinsos mencapai di atas Rp 500 triliun, angka yang sangat besar. Kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama mengontrol pelaksanaan program bansos ini agar yang menerima benar-benar masyarakat yang membutuhkan,” kata Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN 2027, sikutip Bergelora.com si Jakarta, Minggu (9/8/2026).
Adapun, istilah bansos ini merupakan singkatan dari bantuan sosial. Menurut dia, pemerintah menyalurkan perlindungan sosial melalui sejumlah program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pangan pemerintah, hingga bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Bantuan pendidikan tersebut antara lain diberikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga beasiswa untuk jenjang pascasarjana.
Namun, Rofyanto menilai besarnya anggaran perlinsos perlu dibarengi dengan pengawasan yang kuat.
Hal ini penting untuk memastikan anggaran negara tidak salah sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan
Selain bantuan sosial, pemerintah juga tengah mendorong reformasi skema subsidi agar distribusinya lebih tepat sasaran,” katanya.
Rofyanto mengatakan persoalan salah sasaran masih terjadi, salah satunya pada subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dengan skema subsidi yang masih terbuka, masyarakat yang tergolong mampu dan memiliki lebih dari satu kendaraan dapat menikmati subsidi dalam jumlah lebih besar.
“Skema subsidi terbuka yang selama ini berjalan membuat masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan justru memperoleh akumulasi manfaat subsidi lebih besar dibandingkan masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah menilai reformasi subsidi menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas perlindungan sosial. Pemerintah ingin anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang lebih besar kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Reformasi subsidi dan perlindungan sosial ini sangat penting agar alokasinya lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Rofyanto.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan APBN 2027 dengan tetap menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu fokus utama.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan APBN 2027 dirancang untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah, kata dia, akan tetap menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan belanja negara mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“APBN memiliki peran strategis untuk menjalankan fungsi alokasi dan distribusi, tetapi juga berperan aktif sebagai katalis pertumbuhan melalui program pemerintah, termasuk pemberdayaan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi,” ujar Sudarto.
Dengan demikian, besarnya anggaran perlindungan sosial pada 2026 tidak hanya menjadi instrumen untuk menjaga daya beli dan menekan kemiskinan, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran. (Enrico N. Abdielli)
