JAKARTA– Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) tinggal sehari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilpres harus netral dan transparan. Kecurangan yang terjadi saat pemilihan legislatif (pileg) lalu jangan terulang lagi.
KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa meyakinkan seluruh kontestan dan masyarakat bahwa pelaksanan pilpres 2014 berjalan jujur, adil dan transparan sebagaimana diamanahkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Namun demikian, diharapkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi KPU dan Bawaslu sebelum pencoblosan, saat pencoblosan dan setelah pencoblosan. Kecurangan pilpres sangat potensial terjadi.
“Mari kita awasi penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, mulai dari TPS, PPS di kelurahan/desa, PPK di kecamatan hingga KPU pusat. Perlu diingat, kecurangan yang paling potensial terjadi justru di tingkatan TPS, PPS dan PPK” Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus kepada Bergelora.com di Jakarta Selasa (8/7).
Akademisi di Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat ini menjelaskan, sebagaimana hasil riset FAIT terhadap hasil pileg (9/4) lalu, ditemukan kecurangan berupa pemindahan suara baik antar caleg dalam satu partai maupun antar caleg antar partai. Selain itu, ditemukan pula C1 yang direkayasa dan inilah yang digunakan sebagai acuan rekapitulasi penghitungan suara di PPS.
“Mengawasi TPS itu penting, tetapi mengawasi apa yang tidak kelihatan adalah
lebih penting, sebab di sanalah peluang terbesar kecurangan dilakukan. Yang tidak kelihatan yang dimaksudkan adalah bagian dari proses pilpres di mana peranan para saksi dibatasi atau tidak ada.” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa setidaknya ada 2 (dua) bagian yang tidak kelihatan berpotensi untuk direkayasa yaitu proses transmisi (pemindahan) hasil perhitungan dari TPS ke PPS.
“Sertifikat C1 sangat potensial direkayasa. Modus rekayasa adalah memanfaatkan suara golput dan memindahkan suara antar kandidat capres,” katanya.
Selain itu menurutnya, perangkat bantu rekapitulasi penghitungan suara berupa formula excel. Formula ini dapat direkayasa dengan tujuan mengatur distribusi suara.
“Selain penyelenggara pemilu, saksi-saksi di pilpres juga sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pilpres itu sendiri,” jelasnya.
Â
Langkah Antisipatif
Untuk itu dirinya memberikan langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan saksi-saksi saat mengawasi pilpres. Pertama, Periksa C1 yang digunakan di TPS, pastikan keasliannya dengan hologram yang menyatu dengan lembar C1, bukan hologram tempelan.
Kedua, saksi di TPS harus menandatangani C1 dan menerima foto kopiannya. Ketiga, saksi di PPS harus memeriksa C1 yang dimiliki PPS sebelum melakukan rekapitulasi. C1 harus berhologram asli, bukan hologram tempelan, atauÂ
mencocokkan tandatangan saksi dengan C1 foto kopian yang dimiliki.
Keempat, saksi di PPS harus mengikuti rekapitulasi di PPS dengan cermat, periksa
penghitungan perolehan suara kedua kandidat, suara tidak sah dan suara
golput dan mencocokkannya dengan data dari TPS. Kelima, saksi di PPS wajib mendapatkan soft copy excel yang digunakan sebagai perangkat rekapitulasi penghitungan suara di PPS. Keenam, Saksi di PPK dapat mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh saksi di PPS.
Sementara itu, Sekjen DPP FAIT, Janner Simarmata mengatakan, FAIT sangat
peduli agar pelaksanaan Pilpres berjalan dengan jujur, adil dan transparan
seperti diamanatkan di dalam UUD 1945.
“Kami akan tetap fokus mengamati penggunaan C1 di TPS dan penggunaan
perangkat IT rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang digunakan. Di
sinilah potensi kecurangan tersangat besar dan masuk akal.” Lanjut Janner
Simarmata.
Oleh karena itu menurutnya, KPU harus netral. Apabila terjadi kecurangan, FAIT siap
membantu pihak yang akan mempidanakan penyelenggara pemilu yang curang
dalam penyelenggara pilpres nanti. (Calvin Garry Eben-Haezer)
