SINGAPURA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Indonesia menerima kerangka kerja untuk negosiasi Flight Information Region (FIR) yang disepakati oleh Indonesia dan Singapura.
“Indonesia menghormati posisi Singapura yang memahami keinginan Indonesia untuk mengawasi wilayah udara kami sendiri,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, di Yusof Ishak Room,The Istana, Selasa (8/10) siang.
Tim Teknis Indonesia, jelas Presiden, telah memulai negosiasi. “Kami mendorong negosiasi secara cepat untuk mencapai hasil yang kongkrit,” ujarnya.
Perkuat Komitmen
Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelumnya pada awal konperensi pers itu, Presiden Jokowi mengaku merasa terhormat dalam pertemuan kembali dengan PM Singapura Lee Hsien Loong.
“Dalam pertemuan saat ini, kami berdua memperkuat komitmen kami untuk terus melanjutkan hubungan yang kuat antara kedua negara,” jelas Presiden.
Selain itu, lanjut Presiden, Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk memperpanjang pengaturan manajemen likuiditas bilateral atau perjanjian REPO.
Presiden Jokowi juga menyambut tindak lanjut dari pertemuan kepala negara tahun lalu termasuk meningkatnya investasi di Kendal Industrial Park, pengembangan Nongsa Digital Park, dan dukungan pengembangan ekonomi Singapura untuk pembukaan operasi megatron di Batam.
“Kami juga sepakat untuk mendorong finalisasi yang cepat untuk ratifikasi investasi bilateral yang ditandatangani tahun lalu. Dengan infrastruktur, Indonesia menawarkan Singapura untuk membiayai pembangunan beberapa proyek infrastruktur di Makassar, proyek lintasan kereta api di Pare-Pare, lapangan udara di Labuan Bajo,” sambung Presiden.
Indonesia dan Singapura, lanjut Presiden Jokowi, juga sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam pendidikan kejuruan (vokasi) yang beroperasi di Politeknik Kendal, pelatihan untuk pemagang dan penggalangan dana inisiasi.
“Yang terakhir, pada digital ekonomi kita sepakat untuk meningkatkan kerjasama pada ecommerce, fintech, beta service, pengembangan dari teknopark dan inovasi regional,” sambung Presiden Jokowi.
Tambang Emas
Sebelumnya, ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna atau dikenal sebagai Flight Information Region (FIR) Natuna, masih dikelola Singapura. Hal ini disebabkan Indonesia absen pada sidang ICAO di Irlandia tahun 1946 dan saat itu Inggris ditunjuk sebagai pengelola FIR Natuna.
Saat itu, pengelolaan FIR Natuna merupakan suatu beban bagi negara, mengingat belum banyak pesawat yang melintasi kawasan tersebut. Pelayanan navigasi diselenggarakan untuk lalu lintas penerbangan yang tidak ramai.
Tujuh puluh tahun berselang, FIR Natuna telah menjelma menjadi salah satu ruang udara tersibuk di dunia. Kini rute Jakarta-Singapura merupakan salah satu rute internasional paling ramai, bahkan telah melampaui rute gemuk London-Paris.
Mengingat letak FIR Natuna yang strategis, masih terdapat banyak penerbangan lain yang melintas guna mencapai benua Asia maupun Australia. Setiap pesawat melintas di sana dikenakan pungutan, dikenal sebagai Route Air Navigation Service Charges. Pungutan (charges) ketimbang pajak (taxes) dimaksudkan agar pemasukan dari pelayanan navigasi ruang udara dikembalikan untuk fungsi yang sama. Hal ini lumrah dan berlaku di seluruh dunia.
Di Indonesia, pungutan tersebut masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Untuk kasus FIR Natuna, jumlah pendapatan per tahun mencapai jutaan dollar AS. Sayangnya, Indonesia hanya mendapatkan “uang sewa” dari Singapura.
Bayangkan, betapa besar potensi PNBP jika FIR Natuna dikelola sendiri secara profesional. Pada September 2015, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pengambilalihan pengelolaan ruang udara tersebut dipercepat. Mengingat FIR Natuna telah menjadi salah satu tambang emas di udara, sangat logis jika pemerintah Indonesia mengupayakan pengambilalihan secepat mungkin. (Alexander Simatupang)
