JAKARTA- Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa permasalahan pembangunan Papua bukanlah masalah cukup atau tidaknya anggaran yang ada. Dalam satu tahun anggaran 2016 saja, total dana yang dialokasikan untuk Papua, baik dana di kementerian, di lembaga, di dana transfer ke daerah ke Provinsi Papua maupun Papua Barat besarnya mencapai 85,7 triliun. Pembangunan di Papua juga diminta menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Ini jumlah yang cukup besar. Namun, anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin kita capai. Artinya, permasalahan bukan semata-mata pada besaran dana, bukan pada besaran anggaran, tapi pada proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terpadu, terintegrasi dengan baik. Sehingga, belanja pembangunan tidak efektif. Demikian kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Review Program Pembangunan Papua, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/11) sore.
Kepada Bergelora.com dilaporkan bahwa Presiden menyampaikan dirinya mendapatkan informasi bahwa 46 persen program kementerian dan lembaga cenderung memilih lokasi yang mudah, yang gampang implementasinya.
“Karena kita tahu memang daerah-daerah kabupaten-kabupaten di Papua memang banyak yang sulit dijangkau. Tapi ini juga tidak benar kalau ini kita lakukan terus-menerus. Oleh sebab itu, perlu segera kita benahi, perlu segera kita perbaiki. Untuk itu saya minta setiap kementerian maupun pemerintah daerah tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri, harus fokus, harus terpadu dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial,” tegasnya.
Presiden meminta agar setiap kementerian dan lembaga fokus pada upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
“Meski tahun 2015 sudah mengalami peningkatan 0,50 poin, indeks pembangunan manusia di Papua saat ini masih di bawah 60, artinya masih pada posisi yang rendah,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga minta dilakukan percepatan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan konektivitas antarwilayah, antarkabupaten, antarkota. Percepatan konektivitas ini sangat penting untuk terwujudnya pemerataan pembangunan serta memberikan keadilan pada rakyat Papua.
“Penetapan BBM satu harga merupakan upaya kita bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita harapkan kebijakan satu harga ini akan membantu pertumbuhan ekonomi, biaya transportasi yang lebih murah, biaya logistik yang lebih murah, dan harga-harga yang bisa diturunkan,” tegasnya.
Dalam rapat terbatas itu juga Presiden Jokowi menegaskan agar semua pelaksaan pembangunan di Papua tidak melanggar hak asasi manusia, melibatkan rakyat Papua dan menghormati adat dan budaya rakyat Papua.
“Terakhir, saya ingatkan agar pelaksanaan pembangunan di Papua juga harus memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Papua. Rakyat Papua harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan jangan sampai justru rakyat hanya menjadi penonton saja. Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan menempatkan rakyat Papua menjadi subjek yang penting dalam pembangunan di tanah Papua.
Rapat Terbatas itu dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menaker Hanif Dhakiri, Menristek Dikti M. Nasir, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Bey Machmudin)
