Oleh: Herianto, S.E. *
SELASA, 4 Agustus 2026. Kurs rupiah hari ini berada di Rp17.971 per dolar AS. Di beberapa bank bahkan sudah Rp18.240. Dalam 90 hari terakhir rupiah melemah 3,41%.x
Angka itu bukan sekadar angka di layar Bank Indonesia. Dua minggu kemudian, harganya akan muncul di warung. Minyak naik. Terigu naik. Ongkos truk naik. Dan yang pertama menjerit adalah ibu-ibu di Pasar Petisah, sopir di Binjai, dan petani di Karo.
Inilah yang kami peringatkan sejak Juni: “Doom-Loop”. Lingkaran setan ekonomi. Rupiah melemah > Harga naik > Daya beli turun > UMKM sepi > PHK > Daya beli turun lagi.
Pertanyaannya sekarang: Menunggu Jakarta atau bergerak dari daerah?
Mengapa Sumatera Harus Jadi Garda Terdepan?
Karena ada tiga luka lama yang terbuka kembali saat dolar naik.
Pertama, Luka Impor. Sebanyak 40% bahan pokok kita masih impor. Terigu, kedelai, dan BBM. Artinya, setiap dolar naik Rp500, harga roti dan tempe di warung pasti naik dalam 14 hari.
Kedua, Luka Logistik. Belum tuntasnya Tol Trans-Sumatera dan konektivitas pelabuhan membuat ongkos angkut kita paling mahal se-ASEAN. Begitu harga solar ikut dolar, ongkos Medan-Pekanbaru langsung naik 15%.
Ketiga, Luka Struktural. Sebanyak 62% tenaga kerja Sumatra bekerja di UMKM. Mereka tidak memiliki bantalan. Saat bahan baku impor naik, mereka tidak bisa menaikkan harga. Hasilnya margin habis, lalu PHK.
Total, 50 juta penduduk Sumatra berada di garis depan dampak pelemahan rupiah ini.
Bukti Di Lapangan: Uang Tidak Berputar
Lihat ke Sumatera Utara. Kita memiliki 14 Proyek Strategis Nasional senilai Rp217,4 triliun. Sebanyak 64% di antaranya terhambat.
Ambil contoh Tol Binjai-Langsa senilai Rp13,8 triliun. Progresnya baru 13%.
Akibatnya, penambang pasir Sungai Bingei kehilangan order. Quarry di Karo mesinnya mangkrak. Warung di Stabat sepi.
Total potensi uang Rp8,2 triliun tidak pernah berputar. Dengan efek multiplier 1,8 , Sumut kehilangan Rp197 miliar per hari.
Apa itu multiplier 1,8? Sederhananya begini: setiap Rp1 yang dibelanjakan untuk proyek, akan berputar 1,8 kali di masyarakat. Bayar upah pekerja, pekerja belanja ke warung, warung belanja ke pasar. Jadi Rp8,2 triliun yang macet itu efeknya bukan Rp8,2 triliun. Tapi potensi kerugian ekonomi kita hampir Rp14,7 triliun.
Saat dolar naik dan investasi dalam negeri macet bersamaan, maka daya beli akan runtuh dua kali lipat. Ini darurat.
Solusi: Lima Langkah Darurat Pemda Se-sumatra Dalam 60 Hari
Kami tidak meminta pusat menambah APBN. Kami meminta daerah menggunakan kewenangannya sekarang juga. Ini lima langkah yang bisa dijalankan Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Sumatra:
1. Operasi Pasar Serentak melalui BUMD
Gunakan dana Belanja Tidak Terduga APBD. BUMD Pangan dan Bulog wajib menggelar Pasar Murah satu kali seminggu per kecamatan. Jual lima komoditas utama 10-15% di bawah harga pasar. Ini peredam inflasi paling cepat.
2. Subsidi Ongkos Angkut “Kartu Logistik”
Ini paling krusial. Potong BBNKB atau beri subsidi solar untuk truk pengangkut beras, sayur, dan ikan. Tujuannya satu: memutus rantai kenaikan harga akibat dolar. Biar dolar naik, harga di pasar tetap.
3. Gerakan Pangan Lokal Pengganti Impor
Dorong UMKM roti menggunakan mocaf. Dorong tempe menggunakan kacang koro. Beri insentif pajak dan pelatihan. Kita harus mengurangi ketergantungan 40% impor itu mulai sekarang.
4. Jaring Pengaman Kredit UMKM
Instruksikan BPD dan BPR untuk moratorium denda selama 3 bulan dan restrukturisasi kredit. Kebut penyaluran KUR Super Mikro 3%. Jangan biarkan UMKM mati karena kehabisan modal kerja.
5. Posko Daya Beli dan Data Terbuka
Buka posko di setiap kabupaten. Pantau harga 9 bahan pokok setiap hari. Publikasikan. Sekaligus jadikan tempat pelaporan PHK dan penimbunan. Transparansi adalah vaksin melawan spekulan.
4. Pesan Untuk Jakarta: Ini Bukti Otonomi Bekerja
Kepada Bapak Presiden, Menko Perekonomian, dan Pimpinan DPR RI.
Langkah-langkah ini adalah bukti bahwa kapasitas fiskal dan kebijakan daerah terus bertumbuh. Sumatra siap menjadi benteng pertama dalam menjaga stabilitas nasional.
Jika 10 Gubernur Sumatra kompak menjalankan ini, maka kita telah menyelamatkan daya beli 50 juta orang tanpa membebani APBN pusat. Inilah bentuk nyata desentralisasi fiskal yang produktif.
Jangan Biarkan Dolar Menentukan Harga Nasi
Pelemahan rupiah adalah urusan global. Tapi harga nasi di warung, upah buruh , dan ongkos sekolah adalah urusan kita di daerah.
Kepada para kepala daerah: Rakyat tidak butuh rapat. Rakyat butuh beras murah minggu ini.
Kepada para tokoh: Kritik boleh. Tapi mari kita kawal lima langkah ini bersama.
Karena sekali lagi, ekonomi tidak pulih karena kita paling keras berteriak. Ekonomi pulih ketika Rp5.746,9 triliun investasi berjalan, dan ketika harga di pasar tidak ikut liar karena dolar.
Mari putus “Doom-Loop” itu. Mulai dari Sumatera. Mulai dari sekarang.
——–
*Penulis Herianto, S.E., Aktivis 98 Sumatera Utara
