JAKARTA- Indonesia tidak mampu mencapai Target Millenium Development Goals (MDGs) dalam hal Kesehatan Ibu. Berdasarkan hasil survei Demogafi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) 2012, terdapat kenaikan angka kematian ibu (AKI) yang cukup drastis dari 228 pada tahun 2007 per 100 ribu kelahiran menjadi 359 per 100 ribu kelahiran. Artinya dalam setiap 100.000 kelairan bayi yang hidup terdapat kematian ibu sebanyak 359 orang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Pengarah Konferensi Nasional Perempuan Indonesia (KNPI), Siti Rubaidah kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (13/12). Konferensi Nasional Perempuan Indonesia (KNPI) yang berlangsung 12-14 Desember 2014 di Jakarta dengan tema mewujudkan ‘Masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan’ dihadiri 500-an perempuan dari 32 kota dan kabupaten di 16 propinsi di Indonesia.
“Sebagai bagian dari bangsa dan perempuan Indonesia, Konferensi ini berusaha untuk merumuskan solusi dari persolan mendesak perempuan Indonesia,” jelasnya.
Perempuan Indonesia menurutnya pernah menunjukkan dirinya sebagai satu kekuatan politik yang signifikan dan berada diberasin terdepan dalam perubahan. Tapi kekuatan ini kemudian diberangus, tercerai berai dan perempuan kembali pada fungsi yang disebut patriarki. Perempuan kembali diposisikan tidak setara, subordinat dan tidak berdaya. Hingga akhirnya Indonesia mengalami peristiwa politik 1998, reformasi. Lepas dari kediktaktoran masuk kedalam rezim-rezim neo-liberal.
“Persoalan perempuan Indonesia dari dulu dan kini belum juga ada perubahan yang signifikan. Mulai dari poligami, perkosaan hingga diskriminasi peran dalam tata aturan hingga kehidupan sosial. Semua persoalan itu tidak dialami oleh kaum laki-laki,” jelasnya.
Menurutnya kepemimpinan nasional hasil Pemilihan Presiden 2014 memang memberikan wajah baru dengan dtambahnya menteri-menteri perempuan.
“Namun menjadi pertanyaan apakah dengan adanyan penambahan tersebut maka persoalan perempuan akan berkurang bahkan dihilangkan,” ujarnya.
Konferensi Nasional ini dihadiri oleh Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Yohana Yembise yang berasal dari Papua, anggota DPR DR Ribka Tjiptaning Proletariat, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Yuniati Chuzaifah dan aktifis perempuan senior Nursyahbani Katjasungkana. Peserta konferensi bersifat sukarela, melibatkan komunitas perempuan dan individu yang telah berkecimpung dalam berbagai lapangan sosial dan politik.
“Semua kelompok-kelompok perjuangan perempuan, sudah saatnya berhenti bertengkar dan berdebat. Sekarang saatnya kita bersatu melanjutkan perjuangan rakyat dan kaum perempuan khususnya,” tegasnya. (Tiara Hidup)
