JAKARTA- Pemerintah harus segera mengatur dan mempersiapkan dokter-dokter Indonesia sebelum memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Jika tidak maka akan timbul persoalan karena dokter Indonesia tidak memiliki daya saing menghadapi dokter asing yang masuk Indonesia. Demikian anggota Presidium Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Dr. Agung Sapta Adi, SpAn. Kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (13/10).
“Saat ini di Indonesia terdapat setidaknya 73 Fakultas Kedokteran dengan jumlah lulusan sekitar 7.000 orang dalam setahun. Sebagian besar fakultas kedokteran tersebut masih berakreditasi C sehingga kualitas lulusan dokter baru saat ini menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut menurutnya ujian kompentensi dokter haruslah memiliki standar yang baik sehingga kualitas lulusan dapat terus dijaga. Jumlah fakultas kedokteran yang bermutu rendah harus dibatasi karena jumlahnya sudah terlalu banyak.
“Permasalahan berikutnya terkait disparitas (kesenjangan-red) yang ada antara jumlah lulusan dokter umum yang tinggi dan pusat pendidikan dokter spesialis yang masih terbatas,” ujarnya.
Kekurangan Spesialis
Ia menjelaskan, jumlah dokter spesialis di Indonesia masih kurang. Pertumbuhan dokter spesialis dokter sangat rendah. Dokter yang berniat menempuh pendidikan spesialis ini harus bersaing di 14 pusat pendidikan dokter spesialis dengan kuota hanya sekitar 300-400 orang.
“DIB mengusulkan perubahan pada sistem pendidikan kedokteran spesialis yang berbasis universitas menjadi berbasis rumah sakit,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sistem pendidikan spesialis seperti ini bukanlah hal yang baru, karena sebagian besar negara di dunia justru menganut hal tersebut.
“Dengan sistem berbasiskan rumah sakit (hospital based), pendidikan spesialis tidak lagi terkonsentasi dan membebani RS pendidikan yang jumlahnya terbatas, namun tersebar di banyak rumah sakit daerah,” ujarnya.
Apabila pemerintah terlambat mengatur kompetensi maka menurutnya, dokter Indonesia akan makin kehilangan arah ketika secara politis dan hukum dokter Indonesia lemah posisinya.
“Secara ekonomi dokter Indonesia sangat bergantung pada pasar yang dibuat oleh kapitalis maka hal ini akan menempatkan dokter Indonesia lebih rendah dari buruh yaitu profesi tanpa punya nilai tawar. Ketika dokter Indonesia tidak memiliki standar penghasilan, adanya kesenjangan yang besar antar dokter yang pada akhirnya menimbulkan kompetisi tidak sehat dalam tubuh profesi,” ujarnya. (Web Warouw)
