Oleh: Toga Tambunan
MEGAWATI SOEKARNO POETRI, Ketum PDIP sudah muncul berkomentar tentang pemilu & pilpres 2024 a.l menyebut gejala kecurangan sudah mulai terlihat.
Kehadirannya ke publik berkomentar langsung, yang selama ini ususannya Hasto atau Puan, membuka tegas situasi pertikaiannya dengan Jokowi telah digaris runyam tajam apalagi telah mengabarkan gejala kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilpres 2024. Apakah infonya benar atau dia berfantasi dikejar utopia?
Bersamaan itu pada hari sama, 12/11/2023, kyai Mustofa Bisri yang dikenal sebutannya Gus Mus, di rumah beliau Rembang menerima kunjungan silaturahmi beberapa tamu diantaranya pemilik majalah Tempo, Goenawan Mohamad sehingga terbentuk Majelis Permusyarawatan Rembang. Mereka menganalisa situasi demokrasi berayun ontang anting, namun cacad materil karena pihak berseberangan tidak turut diajak berkomunikasi langsung dan terbuka. Apakah cacad materil ini kreasi inovatif atau kelapukan fikiran linear?
Goenawan Mohamad menyampaikan info bahwa banyak kebohongan Jokowi. Entah benar atau tidak namun ucapan itu dapat memancing proses akurasi liputannya. Apakah sudah mengingkari chek dan rechek kerangka balance?
Pemilik kompleks
Salihara penggelar berbagai acara seni dan budaya ini yang dibangun dengan juga gunakan bantuan kontribusi sejumlah dana dari lembaga negara Barat, pendukungnya, berlokasi dekat termihal Pasar Minggu ini, tatkala berkata begitu sebenarnya tidak heran. Namun informasinya itu mengantar ingatan ke sikapnya selama ini, apakah pernah positif mendukung proyek hilirisasi Jokowi yang menstop kepentingan negara-negara Barat itu?
Mungkin sudah saatnya Jokowi membuka pengalamannya secara lain dari “Becik ketitik, ala ketara” melainkan secara verbal dan tidak selamanya “Mikul dhuwur mendhem jero” jika masalahnya mencakup bangsa dan negara, asal debat beretika dalam koridor narasi argumen berikut kesaksian data atau info yang wajib dibuktikan.
Jokowi memang belum bertutur riwayat relasinya dengan elite PDIP. Hanya mengingatkan masyarakat “ojo kesusu” menelan publikasi di medsos apalagi oleh saingannya.
Semula saya pun berpendapat Jokowi gegabah mengijinkan putranya Kaesang Pangarep yang masa KTA hanya dua hari tok, lanjut memangku posisi terpuncak PSI.
Begitu juga langkahnya berikut terlalu sering cawe-cawe menangani pilpres 2024. Belakangan ini baru dapat dipahami sehingga dia muncul demikian, berhubung betapa berat perjuangan dan tanggung jawabnya menghadapi elite internal.
Situasi heboh sekarang dialami PDIP: apa yang terjadi dalam relasi internal komunitasnya PDIP antara dirinya dengan elite PDIP?
Patut melirik ke belakang beberapa langkah terakhir, misalnya saja Rakernas ke IV PDIP 2023, yang dinyatakan Hasto, Sekjen PDIP adalah “mengangkat tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat, dan subtema, pangan lambang supremasi kepemimpinan negara pada dunia” tidak menyinggung perjuangan pemerintahannya menangkis tembakan nekolim yang menyerang program hilirisasi. Rakernas itu merumuskan delapan Rekomandasi. Istilah hilirisasi hanya muncul dalam Rekomandasi ke – delapan saja. Itu pun bermakna tehnis praktis yaitu peningkatan tehnis pengelolaan. Tidak dalam bahasan teori kemandirian hilirisasi selaku instrumen politik demi kepentingan NKRI yang berakibat mengeraskan jidat Uni Eropa dan nekolim lainnya itu.
Untuk periode kedua ini memangJokowi justru bekerja paling keras berfokus melaksanakan politik hilirisasi mengimplentasi prinsip Berdikari, kok Rakernas IV PDIP nggak mengangkatnya agenda tersendiri selaku orisinal dan otentik adalah pasangan politik kedaulatan pangan. Aneh bukan!?
Pantaslah pidato sambutan Jokowi berkesan perintah kepada capres Ganjar Pranowo, sebagai ilustrasi arahan bersikap bagi capres itu, sudahlah, asal manut saja. “Habis dilantik besoknya langsung masuk ke daulatan pangan, enggak usah lama-lama, perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan”. Ternyata menyindir singkirkan hilirisasi.
Dimulai 2 tahun lalu dilancarkan realisasi program gigantik penerabas stadium mestatasi kanker kemelaratan bangsa Indonesia dalam framework kinerjanya yakni protofolio hilirisasi kekayaan tanah air Indonesia mencakup produk tambang, lautan, pertanian, perikanan, perkebunan, dll yang menggandeng reka bangun smelterisasi dan pusat industri.
Protofolio ditentang di dalam negri dan pihak luarnegri yang selama ini mempraktekkan kolonialisasi mengeruk kekayaan bumi Indonesia. Tidak mudah mengajak eliteg bangsa menyetujui gagasan ini kunci pemaju ekonomi, sosial, budaya peradaban bangsa Indonesia. Temuan politik ini menstop posisi NKRI dipecundang nekolim.
Framework kinerja berportofolio proyek hilirisasi itu, penjala dana amat besar itu menuju program penghapusan kepapaan, kemelaratan, kemiskinan ekonomi sebagai syarat awal restorasi kehidupan petani, buruh dan semua kaum lantai terbawah & bawah, berubah naik ke trayektori sejahtera berkelanjutan dan juga untuk merealisasi NKRI 2045, masuk negara maju berpendapatan per kapita minimal US$11.906 per tahun menurut aturan sekarang.
Hilirisasi itu merekrut dan mencetak borjuasi nasional Patriotik Pancasilais, menggantikan borjuasi domestik binaan kapitalis kolonial Belanda tempohari yang kebanyakan tetap masih berparadigma jongos atau tergantung kepentingan nekolim.
Pengakuan kualitatif masyarakat mengapresiasi gagasan politik hilirisasi itu dinyatakan Djayadi Hanan dari Lembaga Survei Indonesia dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube LSI, pada 3/5/2023 mengumumkan 82% responden survey April 2023, menyatakan
puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Prosentase 82% puas atas kinerja pemerintah, baru terjadi kali ini diantara semua pemerintahan di dunia.
Burhanuddin Muhtadi, peneliti utama lembaga Indikator Politik Indonesia pada 12/11/2023 mengumumkan responden 75,8% menyatakan puas kinerja Jokowi, ditengah kemelut tahun politik yang berisik seleweran komentar menjelang pemilu & pilpres 2024 ini. Fakta kepuasan atas kinerja Jokowi hanya turun 6%-7% dari sebelumnya enam bulan lalu.
Sekitar 52,6 persen lebih berpendapat politik dinasti tidak menjadi persoalan selama masih melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat.
Kepuasan masyarakat atas capaian kinerja Jokowi, rupanya dirasakan Megawati menurunkan marwah figurnya.
Berhubung Jokowi memilih Ganjar Pranowo untuk bacapres PDIP di pilpres 2024, elektibilitasnya jauh diatas elektabilitas Puan Maharani yang disodorkan Megawati.
Setelah Gubernur Jateng itu manut menolak kompetisi Piala Dunia U20, ditengarai sebagai syarat, Megawati akhirnya mau menetapkan namanya capres PDIP. Bila kehadiran Israel jadi alasan Megawati menolak kompetisi itu mengapa tidak jauh di saat FIFA menyetujui penyelenggaraan di Indonesia? Persiapan kompetisi itu butuh waktu lama, menggunakan dana pemerintah triliuanan rupiah serta banyak energi yang terbuang sia-sia, ditengarai untuk menggunting keintiman Ganjar Pranowo dengan Jokowi.
Pendirian Ganjar Pranowo manut cara mudah dipilih capres itu indikator akan kempes kelak dalam arena perjuangan melanjutkan kinerja berportofolio hilirisasi itu yang ternyata tantangannya berat dalam komunitasnya sendiri. Terbukti tidak pernah disuarakan saat propaganda janji kampanye pilpres 2024.
Pusat ketegangan situasi politik kini sejatinya muncul dari kebijakan PDIP disinyalir tidak melanjutkan portofolio program kinerja hilirisasi itu yang telah disambut rasa puas setidaknya 75% masyarakat sekali pun baru bayangan skema trayektori bertahap di masa depan.
Tekad Jokowi tak terbendung
mewujudkan pencapaian trayektori program hilirisasi itu yang progres nya sudah terbayang diufuk mata kehadiran masa kondisi hidup lebih sejahtera asal portofolio hilirisasi yang sudah teruji itu berlanjut terus.
Dedikasikan Jokowi bergelora tak terbendung itu berasal dari kepatuhannya pada Pancasila sebagaimana ditandaskannya : “aku Indonesia” berpendirian Trisakti : berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian nasional dalam kebudayaan.
Trayektori diawali portofolio hilirisasi inilah proyek wajib dikultuskan bukan figur Jokowi dan tolak mengkultuskan Jokowi. Yang dikultuskan itu adalah pencapaian trayektori sejahtera merata dan adil berprogram hilirisasi berkelanjutan.
Siapa pun figur dirijen orkestrasinya yang mampu, sangat logis obyektif dipercaya melanjutkan prestasi teruji puas kinerja tersebut setidaknya 75% itu.
Paling logis, paling akurat, paling kompeten pelanjut kinerja itu adalah figur pertama penggagasnya, dan pengotorisasinya sepanjang figur itu masih mampu dan bersedia. Dan ternyata Jokowi masih sedia.
Mengingat urgensi portofio hilirisasi itu dan apresiasi setidaknya 75% masyarakat, mekanisme titi yang tidak bisa dilewati karena kayunya sudah lapuk selayaknya dikonstruksi titian pengakomodasinya sehingga kinerja itu dapat berlanjut menggarap kehendak masyarakat luas yang mengidamkannya.
Megawati telah berpengalaman amandemen UUD, meski kerjanya membuat kondisi amburadul. Sebetulnya bukan hal asing lagi baginya. Batu point sandungan adalah marwah dan kepentingan figur.
Padahal tatanan bernegara itu sejatinya ditata politik demokrasi substansial bukan berprinsip demokrasi prosedural serta aktivitas politik sejatinya berbasis sandar pilihan ideologi yang untuk NKRI adalah Pancasila yang disertai ajaran Marhaenisme untuk PDIP, dan bukan berbasis sandar politik populisme.
Jika bung Karno dan bung Hatta patuh pada aturan Tenno Heika yang diwakili Jendral Terauchi, menetapkan aturannya yang mereka temui di Dalat, Indonesia belum tentu merdeka. Dengan berani bung Karno dan Mohammad Hatta melampaui aturan Tenno Heika itu.
Tekad melanjutkan periode kinerja berportofolio hilirisasi, yang tidak diakomodasi UUD 1945 Amandemen, menunjuk yurisprudensi langkah bung Karno memilih maju vivere pericoloso.
Ganjar Pranowo yang tak berjanji melanjutkan kinerja dimaksud diupayakan berpasangan dengan Prabowo Subianto yang berjanji melanjutkan kinerja tersebut, ternyata gagal.
Takdirnya melanjutkan bervivere pericoloso rotan pun jadi dikala tali tidak ada, memilih
capres Prabowo Subianto yang nampaknya tulus tegak lurus melanjutkan kinerja berportofolio hilirisasi itu.
Rotan pun jadi, dikala tali tidak ada. Mengatasi getasnya, rotan itu harus diolah dengan lapisan zat pelentur tahan banting yakni figur Gibran Rakabuning Raka.
Tadinya Mahfud MD jika sejak jauh hari PDIP menetapkannya cawapres, tidak saat Gibran R. R hanya tunggu 4 hari lagi deklarasi yang sebelumnya sudah ditentukan, sangat mungkin Jokowi mengambil langkah bukan vivere pericoloso bung Karno. Jokowi tahu betul kepribadian Mahfud MD menyatu dengan Gus Dur setiawan sejati wong cilik.
Ontang anting politik ini pasti meningkatkan kesadaran dan pikiran masyarakat berpolitik semakin maju berbasis tinjauan lateral yakni resultante berbagai perspektif atau teori saling bertentangan dan bukan tinjauan linear yang mengacu dari satu perspektif atau satu teori saja. Tinjauan lateral demikian berhubung semua pola aktivitas seseorang berhulu pada tiga poros kekuatan yakni kuasa Allah, aksi Lucifer dan kemauan diri bersangkutan.
Adanya kemauan mencapai trayektori kesejahteraan adil mencakup masyarakat termiskin meraih kondisi optimal secara bertahap, melekat jadi indikator atau ciri kepribadian politikus pembela sejati wong cilik.
Trayektori politik kinerja berportofolio program hilirisasi itulah mengkultus dalam kemauan masyarakat luas utamanya wong cilik sejati.
Merdeka!
Bekasi, 15 Nopember 2023
*Penulis Toga Tambunan, pengamat sosial politik
