JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan.
Ajakan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema ‘Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan’ yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (2/7).
“Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis, dikutp Bergelora.com di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Trenggono menjelaskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dalam mendukung target swasembada pangan nasional, KKP mengonsolidasikan enam PKPN yang menjadi tanggung jawab kementerian. Pertama, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui pembangunan 5.000 lokasi hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Kedua, Budidaya Ikan Darat Tematik melalui pengembangan 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan protein nasional.
Ketiga, program Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan hingga 2.000 hektare (Ha) tambak garam guna mengurangi ketergantungan impor.
Keempat, program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa seluas sekitar 14.000 Ha untuk mendukung swasembada protein sekaligus rehabilitasi kawasan pesisir. Kelima, pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 Ha sebagai kawasan budidaya udang modern yang ramah lingkungan, serta keenam program Modernisasi Kapal Perikanan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing nelayan dan mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.
Dalam implementasinya, PKPN sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up yaitu melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini memastikan bahwa program yang dijalankan menjawab kebutuhan dan potensi lokal, memperkuat rasa memiliki (ownership) masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir.
“Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Trenggono.
Jadi Mesin Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono meyakini program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bisa menjadi mesin baru penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di wilayah pesisir.
Menurutnya, program tersebut dinilai mampu mentransformasi desa nelayan menjadi kawasan produktif, modern, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Trenggono menyampaikan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi baru yang turut mampu menopang ketahanan pangan nasional.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu strategi transformasi desa nelayan menjadi kawasan produktif dan modern, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir dengan proyeksi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 hingga 16,2 persen,” ujar Trenggono.
Ia mengungkapkan, implementasi KNMP telah dimulai sejak 2023 melalui proyek percontohan di Kampung Samber-Binyeri yang menunjukkan hasil signifikan.
Program tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan berupa naiknya nilai tukar nelayan hingga 113,2 persen, penjualan ikan sebesar 47 persen, serta produksi tangkapan hingga 103 persen.
Menurut dia, peningkatan tersebut berdampak pada kenaikan pendapatan nelayan hingga 78 persen.
Selain itu, akses pasar hasil perikanan juga semakin luas, mencakup Bitung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya dengan total volume distribusi mencapai 295 ton. Bahkan, sebagian besar hasil produksi kini telah memasuki pasar ekspor.
“Dulu penjualannya hanya di pasar lokal, sekarang sudah hampir 90 persen ekspor,” ujarnya.
Trenggono menambahkan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan melalui tiga tahap utama, yakni peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan.
Pada tahap keberlanjutan, masyarakat pesisir diarahkan untuk melakukan diversifikasi usaha melalui pengembangan budidaya laut yang dinilai memiliki potensi besar.
Menurutnya, model bisnis KNMP dirancang agar nelayan tidak hanya berfokus pada aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga memperoleh dukungan pembiayaan, fasilitas operasional, hingga akses pasar domestik dan ekspor.
Saat ini kata dia sudah ada 65 KNMP yang dalam proses transformasi operasional, serta secara pararel tahun ini pihaknya berencana membangun 1.269 kampung nelayan di di seluruh wilayah Tanah Air.
Ia turut menyampaikan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan Astacita Presiden, terutama dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Oleh karena itu, pihaknya mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru melalui beberapa program utama, yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut.
Ia menegaskan, kawasan konservasi laut menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sumber daya kelautan di masa depan.
Selain program KNMP, pemerintah juga mendorong pengembangan budidaya ikan darat tematik hingga 40 ribu titik di 500 kawasan. Langkah tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan produksi protein nasional tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan dan lahan.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dengan PLN, Gubernur NTB, serta Aspeksindo, kemudian penandatangan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam dan Pertamina Patra Niaga. Kolaborasi ini sebagai landasan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PKPN di sektor kelautan perikanan. (Web Warouw)
