JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan modernisasi kapal perikanan sebanyak 4.582 unit. Program ini ditargetkan dapat menyerap 58 ribu awak kapal.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan modernisasi kapal bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing sektor penangkapan ikan. Modernisasi kapal masuk dalam program prioritas nasional pada 2025 hingga 2029.
“Pemerintah melaksanakan program modernisasi 4.582 unit kapal perikanan,” ujar Trenggono dalam acara rapat koordinasi nasional, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, dikutip Bergelora.com.di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Dalam paparannya, rincian dari 4.582 unit kapal yang akan dimodernisasi tersebut terdiri dari kapal penangkapan berukuran 10 GT-1.500 GT sebanyak 4.515 unit dan kapal pengangkut berukuran 200 GT-2.500 GT sebanyak 67 unit.
KKP memproyeksikan program ini akan membawa dampak ekonomi berantai (multiplier effect) yang signifikan bagi sektor kelautan. Dari sisi produksi, modernisasi ini ditargetkan mampu mencapai volume penangkapan ikan sebesar 2,3 juta ton per tahun.
Selain itu, program ini juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Melalui pengoperasian ribuan kapal modern tersebut, pemerintah memperkirakan terciptanya lapangan kerja bagi sekitar 58 ribu awak kapal.
Tak hanya itu, peningkatan efisiensi operasional kapal diharapkan mampu mendongkrak profitabilitas yang berujung pada peningkatan kontribusi terhadap kas negara.
“Akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara melalui devisa, pajak dan PNBP,” tambah Trenggono.
Trenggono mengatakan, modernisasi armada perikanan dapat meningkatkan kualitas hasil tangkapan sekaligus mendorong penerimaan negara dari devisa, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pinjaman Luar Negeri
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.582 unit akan dibiayai melalui fasilitas pinjaman dari pemerintah Inggris, dengan target penyelesaian bertahap hingga 2028.
“Modernisasi 1.582 itu dibiayai dari pinjaman luar negeri, dari pemerintah Inggris. Yang sekarang sedang dalam proses perencanaan,” kata Trenggono.
Trenggono menjelaskan, modernisasi diperlukan karena sebagian besar armada penangkapan ikan nasional masih menggunakan kapal kayu. Kondisi tersebut memengaruhi kualitas hasil tangkapan sehingga kurang mampu bersaing di pasar internasional.
“Kapal penangkap ikan kita saat ini adalah kapal kayu. Itulah kemudian kualitas tangkapan kita itu belum bisa bersaing dengan baik di level pasar internasional,” katanya.
Menurutnya, nilai ekspor perikanan Indonesia masih belum sebanding dengan besarnya produksi nasional. Dalam lima tahun terakhir, nilai ekspor perikanan tercatat sekitar USD6,2 miliar per tahun, sementara produksi perikanan tangkap dan budidaya mencapai sekitar 13 juta ton.
“Sebetulnya ekspornya harusnya jauh lebih tinggi lagi,” ujar Trenggono.
Trenggono menambahkan, pemerintah mengambil peran sebagai inisiator karena pelaku usaha dinilai sulit melakukan modernisasi armada secara mandiri. Nantinya, kapal-kapal tersebut akan menggunakan material besi, dilengkapi teknologi modern, serta alat tangkap yang ramah lingkungan.
“Modernisasi kalau kita minta kalian modernisasi sulit, maka yang harus dilakukan, pemerintah dulu melakukan inisiasi itu dengan cara melakukan modernisasi. Jadi kapalnya menggunakan kapal besi dengan teknologi yang modern dan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga tidak tidak ngawur,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan program modernisasi kapal ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Modernisasi kapal ini juga akan melengkapi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Mulanya, KKP akan modernisasi sebanyak 1.582 kapal perikanan tradisional. Pada tahap pertama, 1.000 kapal perikanan akan dimodernisasi.
“Kemudian modernisasi kapal perikanan ini juga merupakan program dari bapak presiden, dan itu di-declare oleh Bapak Presiden. Akan ada modernisasi kapal 1.582 kapal perikanan. Ini sebagai role model yang nanti juga akan melengkapi Kampung Nelayan Merah Putih kita,’ ujar Latif dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
