JAKARTA- Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa perubahan besar akan muncul pro dan kontra. Jokowi menyebut bahwa pemindahan ibu kota negara sudah selesai secara politik karena sudah disahkan di DPR.
Video desain IKN Nusantara:
“Bang Surya dan Partai NasDem, saya juga ada ibu kota baru, ini bukan apa-apa, banyak memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar pasti ada pro dan kontra, ada setuju dan ada yang tidak setuju,” kata Jokowi dalam acara peresmian NasDem Tower, Selasa (22/2).
Jokowi mengatakan bahwa IKN sudah disahkan di DPR dan disetujui oleh delapan fraksi. Menurut Jokowi, pemindahan IKN tidak perlu dipertentangkan lagi.
“Tapi dalam sistem politik, kita jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi, kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya,” kata Jokowi.
Video desain final Istana Negara di IKN Nusantara:
Jokowi menjelaskan alasan pemindahan ibu kota. Jokowi mengatakan bahwa populasi masyarakat Indonesia berputar di Pulau Jawa.
“Tapi saya ingin menyampaikan, kenapa sih ibu kota ini harus pindah. Negara kita ini negara besar. Kita memiliki 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi, itu 56 persen ada di Jawa, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau,” ujarnya.
“Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta, sehingga magnet seluruh pulau itu ke Jakarta. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Pulau Jawa, yang terjadi adalah ketimpangan antarwilayah, ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa,” lanjutnya.
Jokowi mengatakan bahwa gagasan pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Presiden Sukarno. Sukarno ingin memindahkan ibu kota ke Palangka Raya.
“Inilah kenapa kepindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama, sejak tahun 1957, Bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangka Raya, tapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan,” ujarnya.
Jokowi mengatakan bahwa selain Sukarno, Presiden Suharto juga ingin memindahkan ibu kota.
“Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota, tapi bergeser sedikit ke Jonggol, Jawa Barat. Sehingga kajian-kajian sudah ada sebelumnya, sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial,” tuturnya. (Web Warouw)
