JAKARTA- Pilpres 2014 yang hanya diikuti dua pasangan ini telah membelah berbagai kelompok masyarakat, termasuk ulama, dalam dua kubu yang saling diametral. Klaim kemenangan dari dua pasangan berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count masing-masing lembaga survei yang diakui dua pasangan itu telah menambah ketegangan.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam dialog pilar negara yang diselenggarakan MPR, Senin (14/7). Hadir sebagai pembicara dalam dialog tersebut,  Ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, pakar hukum tatanegara Irmanputra Sidin, dan Wakil Ketua MPR yang baru, Dimyati Natakusuma
Â
”Karena itu, kita tunggu saja hasil rekapitulasi KPU, sambil mengawalnya dengan ketat, agar suara rakyat tidak ada yang dimanipulasi oleh siapa pun,” kata Din.
Â
Untuk mengurangi tegangan dan membuat masyarakat lebih siap menanti hasil akhir keputusan KPU, Din Sysmsudin selaku Ketau umum PP Muhammdiyah mengungkapkan telah berisisiatif untuk mempertemukan kedua capres yakni Jokowi dan Prabowo untuk bersilaturahim.
Â
“Saya sudah mengirim pesan singkat dan juga melakui blackberry maqsseger, kepada Pak Jokowi dan pak Prabowo. Kita ingin mereka berdua menjadi negarawan hebat. Meski bersaing tapi dalam hal pribadi, tetap bersahabat. Ini akan berdampak sangat postif bagi rakyat,” ungkap Din.
Â
Din juga menyarankan kepada MPR untuk tetap menyiapkan agenda-agenda selanjutnya setelah pengumuman KPU, hingga pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.
Â
“Tahapan yang telah ditentukan MPR tidak boleh berubah, tetapi selalu menyiapkan hal-hal yang kemungkinan bakal terjadi terkait hasil pilpres,”katanya.
Â
Menahan Diri
Dalam dialog itu diminta agar elit politik dan masyarakat luas, termasuk relawan dari dua kubu pasangan capres-cawapres, menahan diri dan menanti hasil rekapitulasi surat suara yang kini tengah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengawalan atas proses  reakpitulasi mutlak dilakukan semua elemen.
Â
Pakar hukum tatanegara Irmanputra Sidin mengatakan, khusus untuk elit, termasuk pasangan capres-cawapres harus memperlihatkan sikap kenegarawanan, apapun hasil yang diumumkan KPU, harus diterima.
Â
Ia juga mengatakan, masyarakat tidak perlu larut dalam pertentangan atau konflik, tetapi harus ikut mengawal proses rekapitulasi yang kini tengah berlangsung di KPU.
Â
”Saya berpegang pada aturan konstitusi bahwa hak konstitusional KPU sangat tinggi sebagai penyelenggara pemilu dan pilpres. Jadi, hasil yang akan diumumkan KPU tanggal 22 Juli, itulah perhitungn konstitusional. Jika ada masyarakat tak puas atau menggugat hasil perhitungan itu, ada salurannya yaitu di Mahkamah Konstitusi,”ujarnya.
Â
Irman melihat salah satu sebab meruncingnya pertentangan karena peran parpol kurang maksimal dan malah diambil oleh lembaga survei. Sejak penentuan capres hingga kampanye dan pencoblosan, serta penghitungan suara, peran lembaga survei malah sangat besar.
Â
”Nah, ke depan, parpol di DPR harus mengkaji ulang, kapan lembaga survei boleh melakukan dan kapan boleh mengumumkan. Jika lembaga survei juga merangkap konsultan politik kandidat harus juga ada peraturannya,” katanya.
Â
Wakil Ketua MPR Dimyati Natakusuma juga sependapat bahwa klaim dan pertentangan mengenai pemenang pilpres, harus berakhir tanggal 22 Juli , ketika KPU telah mengumumkan hasil rekapitualsi finalnya. Kedua pasangan harus menerima ini, sesuai dengan janji saat deklarasi pemilu damai dan pernyataan siap menang siap kalah.
Â
Namun demikian, diakui Dimyati, melihat perkembangan dan eskalasi saat ini, pihaknya terus mengkaji dan merumuskan berbagai hal terkiat dengan pengumuman KPU 22 Juli nanti.
Â
“Kita antisipasi secara konstitusi kemungkinan-kemungkinan pasca 22 Juli,” katanya. (Calvin G. Eben-Haezer)
