JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo diminta agar segera menertibkan imigrasi diberbagai daerah karena selama ini membiarkan terjadi berbagai penyelewengan yang membiarkan tindak kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Pengamat Militer dan Intelejen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati pada Bergelora.com di Jakarta, Senin (27/10) menanggapi berbagai keluhan masyarakat kepada Bergelora.com
“Saya minta direktorat intel imigrasi jangan diam saja. Ini sudah menjadi cerita lama. Ajak serta polisi dan TNI memberantas perbagai penyimpangan diimigrasi. Jangan justru malahan menyuburkan, ujarnya.
Imigrasi dan pabean di daerah menurutnya memang sering menjadi lahan korupsi yang tidak terpantau dari pusat, sehingga masyarakat selalu mengeluh tanpa ditangani dengan baik.
Seorang pengusaha nasional, Christine Hartani kepada Bergelora.com dari Bintan sebelumnya mengeluhkan berbagai laporan dari berbagai daerah terutama dari perbatasan tentang banyaknya oknum petinggi imigrasi di daerah yang jauh dari pusat.
“Pembuatan pasport sudah ditetapkan sederhana dengan biaya Rp 255.000 dan tanpa calo. Tapi petugas bagian pemeriksaan hanya melayani sesuai aturan jika ada uang atau backing pejabat imigrasi,” jelasnya.
Di Sumatera menurutnya sudah menjadi kebiasaan petugas kepala pemeriksaan imigrasi akan meminta masyarakat untuk kembali mengurus berkali-kali sebelum ada uang pelicin.
Sementara itu menurutnya orang-orang asing dari Singapura dan Malaysia yang pasti ada uang diminta bayaratn jauh diatas harga resmi Rp 255.000.
“Entah bagaimana orang-orang asing itu bisa punya KTP dan kelengkapan lain yan dibutuhkan untuk mengurus paspor,” ujarnya.
Ia menceritakan pernah ada pembunuh berkebangsaan Singapura bisa masuk ke Indonesia dan mendapatkan paspor Indonesia lengkap dengan KTP dan Kartu Keluarganya.
“Beredar kabar bahwa orang asing bis mendapatkan paspor Indonesia dengan cara membayar uang sebesar Rp 1 milyar kepada petugas imigrasi dan kepolisian di Bintan,” jelasnya.
Untuk menutupi semua kegiatan dari pantauan dan tindakan pemerintah pusat. Petugas imigrasi menurutnya sangat pandai dalam melayani pejabat imigrasi pusat yang datang menyelidiki di daerah.
“Semua pejabat pusat kalau mengunjungi daerah diservis habis-habisan. Agar pejabat pusat tutup mata,” ujarnya.
Sehingga wajar perbatasan selalu dibobol oleh bajak laut, penyelundupan obat, senjata bahkan manusia, pencuri ikan bahkan koruptor,” katanya.
Di Kepulauan Riau menurutnya kapal asing bisa sandar bebas dengan alasan disewa oleh orang Indonesia.
“Mereka sudah berjaringan dengan orang lokal juga dan aparat imigrasi sudah siram duit sehingga tidak ada tindakan tindakan nyata untuk buka sarana pos petugas imigrasi di Kijang dan Berakit juga daerah lainnya,” jelasnya.
Sementara, ditempat-tempat tertentu itu kedatangan kapal asing sangat aktif mengangkut bauksit, pasir, batu dan mineral lainnya ke luar negeri
“Karena kesadaran pejabat setempat sudah dibeli maka, sarana imigrasi ditiadakan. Keuntungan masuk ke kantong pejabat,” ujarnya.
Direktur Insititute Proklamasi, Arief Rachman di Jakarta menegaskan bahwa kerusakan sistim keamanan dan pertahanan sudah mendalam sampai ketingkatan terkecil di berbagai perbatasan dan daerah terpencil dan melibatkan masyarakat dan petugas.
“Saya gak yakin kabinet yang sekarang ini mampu menghadapi kerusakan tersebut karena sudah sangat sistimatis dan mengakar. Semua saling menutupi mencari keuntungan dari sistim yang rusak,” ujarnya terpisah. (Web Warouw)
