JAKARTA- Penggantian secara tiba-tiba oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla dari nama Kabinet Trisakti menjadi Kabinet Kerja menimbulkan kecurigaan. Ketua Front Pelopor, Rachmawati Soekarno putri kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (27/10) menyatakan bahwa ini tanda awal kebohongan Jokowi akan menjalankan Tri Sakti seperti yang dijanjikannya selama ini.
“Jokowi menamakan kabinetnya dengan nama Kabinet Kerja. Dapat diprediksi Jokowi secara langsung mengakui kebohongannya tidak akan bisa mengimplementasikan atau melaksanakan Trisakti nya Bung Karno,” ujarnya.
Selain itu menurut anak Presiden Soekarno ini menegaskan, Jokowi telah memanipulasi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
“Ia menentang rekomendasi KPK dengan memasukkan orang-orang bercatatan merah dan kuning oleh KPK dalam kabinetnya. Sekarang apakah KPK berani menindak lanjuti para menteri bercatatan merah dan kuning itu. Rakyat akan menunggu keseriusan KPK,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa kabinet kerja yang dibentuk oleh Jokowi adalah bukti bahwa Jokowi JK akan tunduk pada kepentingan kapitalisme yang dikendalikan oleh kepentingan ekonomi dan politik luar negeri.
“Terbuktikan apa yang sudah sering saya sampaikan. Bahwa mereka cuma boneka imperialisme dan anti rakyat. Kebijaksanaan kabinet pasti capitalist market oriented. Tidak akan berobah. Saya harap para pendukungnya termasuk Megawati Soekarno putri bertanggung jawab terhadap semua kerusakan bangsa ini dimasa depan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah Jokowi- JK dan seluruh kabinet kerjanya akan lebih giat lagi melanjutkan pengurasan sumber daya alam Indonesia.
“Kabinet kerja ini adalah bekerja untuk kepentingan para pemodal kapitalis asing dan overseas yang menguasai ekonomi dan aset negara. Pemerintahan ini akan bekerja atas nama rakyat tapi untuk kepentingan corporate capitalisme dalam semangat free fight liberalism yang satu sama lain akan menguras sumber daya alam Indonesia,” jelasnya.
Rachmawati mengingatkan dengan susuanan kabinet kerja maka, Indonesia sudah menjadi bagian dari grand design apa yang disebut Bung Karno sebagai neo kolonialisme-imperialis (nekolim) untuk dipecah-pecah menjadi negara federal dan dikuasai secara ekonomi dan politik.
“Targetnya Indonesia dalam grand design nekolim menjadi negara federalis atau konfederalis. Setidaknya akan dilepas 8 propinsi yang berpotensi konflik dan dalam penguasaan sumberdaya alam antara lain Papua. Inilah sistimatika disintegrasi bangsa,” tegasnya. (Web Warouw)
