JAKARTA- Untuk memberantas mafia migas, pemerintah harus berani keluar dari lingkaran setan yang dibuat oleh Pertamina dan Petral yang terus menerus memainkan harga BBM. Hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Hanura, Lily Wahid kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (03/9).
“Cari sumber baru pengadaan crude oil. Negosiasi dengan sumber baru. Dalam dua tahun kedepan harus sudah berdiri kilangda dan refinary(pengolahan) BBM di dalam negeri sesuai jenis minyak mentah produksi kita,” ujarnya.
Menurutnya tentu hal ini akan menghadapi hambatan dari jaringan mafia migas yang sudah memiliki jaringan yang sangat kuat.
“Hambatannya mafia minyak yg ada hari ini. Itu seperti flatus (kentut) ,ada baunya gak bisa dibuktikan siapa yang kentut, tapi yang jelas Petral yang memainkan semua harga BBM. Mereka kuat karena keuangan yang maha kuasa,” tegasnya.
Untungkan Mafia
Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSPBUMN-Bersatu) Arief Poyuono membenarkan bahwa subsidi BBM selama ini justru merupakan keuntungan besar bagi mafia migas dan merugikan negara ribuan triliun rupiah.
“Lihat saja perusahan tambang batubara dan emas yang banyak dimiliki oleh perusahaan asing dan konglomerat hitam mereka banyak mengunakan BBM bersubsidi untuk mengoperasikan pertambangannya. Mereka hanya bayar royalty 5 persen,” paparnya.
Ia menambahkan belum lagi Perusahaan Listrik Negera (PLN) yang menggunakan BBM bersubsidi yang juga dipakai oleh perusahaan multinasional dengan cara kongkalikong dengan petinggi PLN.
“PLN dan semua perusahan negara selalu telat atau tidak bayar pada Pertamina. Mereka (Pertamina-red) memang sapi perahan,” ujarnya
Namun menurut Arief Poyuono, kebijakan mencabut subsidi BBM dan manaikkan harga BBM bukan kebijakan yang tepat. Rencana pemerintahan Jokowi-JK untuk mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga BBM justru akan memberi dampak pukulan yang luar biasa berat bagi masyarakat dan dunia usaha khususnya.
“Tentu saja naiknya harga BBM bersubsisi mengharuskan dunia usaha untuk kembali mengoreksi Rencana Anggaran dan Keuangan Perusahaan di akhir tahun 2014. Kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada kerugian dunia usaha yang melakukan kontrak ekspor karena buyer di luar negeri akan tetap membayar harga produk yang diekspor dengan harga BBM bersubsidi sebelum dinaikan. Lebih parah lagi adalah dunia usaha pasti akan merespon dengan pengurangan jumlah tenaga kerja,” ujarnya.
Untuk itu menurutnya, seluruh kekuatan gerakan buruh sudah memastikan akan melawan pencabutan subsidi BBM dan kenaikan harga BBM.
“Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kaum buruh dan kaum tani agar bersatu menyiapkan penolakan terhadap pencabutan subsidi BBM dan menolak kenaikan harga BBM,” tegasnya.
Selain itu, Arief Poyuono menuntut agar pemerintah dimasa akan datang serius memberantas mafia migas sampai di lingkaran kementerian dan Istana.
“Hampir semua presiden menerima setoran dari Petral. Pemerintah akan datang dan KPK berani gak usut semua itu,” tegasnya. (Tiara Hidup)
