JAYAPURA –Dana Otonomi khusus untuk Papua terlalu kecil dan tidak mampu membiayai pembangunan di Tanah Papua dibandingkan dengan Sumberdaya alam yang ada di Papua Dana Otonomi. Dana Otonomi Khusus juga tidak dirasakan oleh rakyat Papua, karena dana tersebut kembali lagi ke Jakarta, karena semua pengerjaan proyek dilakukan orang luar Papua. Untuk itu pemerintah Papua merencanakan untuk mengembalikan dana Otonomi Khusus dari Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada Bergelora.com di Jayapura, Kamis (18/2)
“Otonomi khusus terlalu kecil bagi kita. Dana itu tidak mampu membiayai pembangunan di Tanah Papua. Saya katakan dana itu terlalu kecil bagi kita tidak bermanfaat untuk merubah Papua,” tukasnya.
Gubernur menjelaskan dengan kebijakan fiskal daerah yang sudah sangat jelas. Dimana Gubernur sudah merubah 80 : 20. Sebanyak 80 persen sudah ada di kabupaten, yang dikelola oleh para bupati dan 20 persen ke Provinsi.
“Jadi kalau ada bupati yang masih berbicara tentang otonomi khusus. Berarti orang itu keliru. Dia yang harus diperiksa,” ucapnya.
Untuk itu gubernur bersama tim provinsi akan menunjuk BPK. BPKP guna melakukan audit khusus. Karena dari pemerintah provinsi sudah memberikan 80 persen ke kabupaten/kota selama jangka waktu dua tahun.
“Sudah waktunya kita periksa ada audit khusus, sehingga bupati tidak perlu lagi bertanya kepada gubernur. Dana itu di kabupaten, pengelolaan itu di kabupaten. Peruntukannya harus sesuai dengan UU Otsus atau tidak. Sebab Petunjuk Teknis (Juknis) sudah jelas. Saya gubernur tidak kelola dana otsus,” tukasnya lagi.
Bahkan menurutnya dana sisa 20 persen bagi provinsi sebesar Rp. 800 milyar harus dibagi lagi untuk lembaga keagamaan.
Kata gubernur lagi, isu otsus sangat luar biasa terjadi. Apakah sengaja untuk mendiskreditkan pemerintah di Papua, para pejabat di Papua.
“Saya belum tau itu. Tetapi isu yang dibicarakan santer ini selalu dibicarakan. Padahal dana itu terlalu kecil bagi kita,” akunya lagi.
Untuk itu bersama para bupati dalam Rapat Kerja yang tidak lama lagi, dirinya akan membicarakan mengenai penggunaan dana otsus ini. Apakah otonomi khusus dikembalikan ke pemerintah pusat atau ada cara lain.
“Jadi daripada menjadi isu politik yang mendiskreditkan pejabat di Papua. Bisa-bisa semua masuk penjara, lebih bagus kita kembalikan saja dana otsus. Pikiran saya seperti itu,”tuturnya.
Lanjutnya jika Papua mengembalikan dana otsus ke pusat, tetapi kemudian mengelola sumber daya alam yang ada, yang selama ini diperjualbelikan dan dimanfaatkan orang-orang Jakarta. Lebih baik hal itu dimanfaatkan sendiri oleh rakyat Papua.
“Itu yang saya pikir begitu. Karena otonomi khusus sangat mengganggu pemerintah daerah. Sangat tidak bermanfaat untuk itu,” ulangnya.
Bahkan dana sebesar Rp. 100 milyar/kabupaten yang diberikan oleh provinsi, menurutnya hanya bisa membuat dua jembatan saja.
“Oleh karena itu kami akan sepakat bersama para bupati. Bagusnya apakah dikembalikan atau bagaimana sebab menjadi beban bagi pemerintah daerah.
Sebab jangan sampai gara-gara otonomi khusus bisa-bisa semua pejabat masuk penjara. Para bupati bisa masuk tahanan,” katanya.
Gubernur juga mengatakan selama diberlakukan di Papua, dana otonomi khusus tidak di orang Papua. Karena semua kerja dan proyek besar tidak ada untuk orang Papua.
“Proyek-proyek besar yang dikelola kembali lagi masuk ke Jakarta dan tidak dikerjakan oleh orang Papua. Sebenarnya ini menjadi beban yang luar biasa. Untuk itu saya mengajak bupati untuk bagaimana memikirkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” tandasnya. (Yohana)
