JAKARTA- Dana desa yang diberikan dari pemerintah pusat ke desa-desa terbukti ampuh mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai capaian yang dilakukan oleh beberapa Desa di seluruh Indonesia.
Keberhasilan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat, membuat pemerintah pusat terus meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk dana desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menjelaskan bahwa dana desa akan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
“Tahun 2015 sudah kita berikan rata-rata 300 juta setia tahun, dan di tahun 2016 mengalami peningkatan antara 600-800 juta setiap tahun, artinya ada kenaikan 100 persen setiap tahunnya,” ujar Marwan kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (7/3)
Marwan menjelaskan Dana Desa tahun 2016 telah ditetapkan sebesar Rp46,98 triliun. Tahun ini Dana Desa tersebut akan disalurkan dalam dua tahap yaitu pada bulan Maret sebesar 60 persen dan pada bulan Agustus sebesar 40 persen.
“Penggunaan Dana Desa tahun 2016 masih akan diarahkan sebagian besarnya untuk pembangunan infrastruktur desa. Hal itu menindaklanjuti perintah langsung Presiden Republik Indonesia dalam rapat kabinet beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.
Menteri Desa yang pertama kali sejak Indonesia merdeka tersebut mengasumsikan jika 60 persen dana desa bisa direalisasikan secara tepat untuk pembangunan infrastruktur desa, maka akan terbangun 24.500 KM jalan desa, 16.800 unit jembatan desa dan 4.900 KM irigasi desa.
Pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari Dana Desa, imbuh Marwan, harus dilaksanakan secara swakelola ataupun padat karya. Karena pekerjaan swakelola akan memberikan nilai tambah penghasilan harian bagi masyarakat miskin karena dilibatkan untuk bekerja.
“Selain itu masyarakat yang terlibat juga akan merasa memiliki dan ikut menjaga hasil pembangunan di masa yang akan datang,” tambahnya.
Menteri Marwan juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat.
“Dana Desa harus digunakan sebaik-baikbya sesuai dengan permendesa no 21 tahun 2015 terkait prioritas penggunaan dana desa. Masyarakat kita harus tahu bahwa baru pertama kali ini pemerintah memberikan dana desa untuk keaejahteraan desa,” ujar Marwan.
Berdasarkan Permendesa no 21 tahun 2015, pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa dalam tiga hal. Pertama, infrastruktur, kedua Pelayanan sosial Dasar, dan ketiga peningkatan kapasitas ekonomi desa. Menteri Marwan meminta kepada masyarakat dan media untuk turut serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa.
“Seperti yang saya lihat di Kabupaten Belitung saat kunjungan kemarin. Penggunaan dana desa di sana saya kira sudah tepat sasaran. Dilapangan itu kecerdasan alamiah, ada yang dibikin untuk drainase, jalan, talud dan ini adalah bagian dari yang kita sosialisasikan selama ini. Dari tahun pertahun akan kita evaluasi terus,” tandasnya.
Menurut Marwan, penggunaan dana desa telah memberikan berbagai dampak positif terhadap desa. Sejak adanya dana desa, gini rasio di desa menurun dari 0,33 persen menjadi 0,27 persen.
“Ini memang tidak begitu kelihatan seperti mercusuar. Tapi ini langsung dirasakan masyarakat desa,” ungkapnya.
Untuk Posyandu
Sebelumnya saat mengujungi Desa Baru, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, Mendes Marwan Jafar mengapresiasi penggunaan dana desa yang dipergunakan membangun PAUD dan Posyandu.
“Penggunaan dana desa di desa ini sudah sesuai dengan Permen No 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. Selain untuk infrastruktur dan penguatan ekonomi, dana desa juga diprioritaskan untuk membangun pelayanan dasar seperti Paud dan Posyandu,” ujar Menteri Marwan di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur.
Selain digunakan untuk pembangunan PAUD dan Posyandu, dana desa di Desa Baru juga digunakan untuk membangun ingragtsruktur seperti jalan desa dan drainase.
“Di desa ini infrastrukturnya sudah bagus karena dana desa benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan jalan dan drainase,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Baru, Kecamatan Manggar, Mislan Kadir mengaku sangat terbantu dengan adanya dana desa. “Kita benar-benar manfaatkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, untuk membangub PAUD ini kita sudah habiskan 115 juta,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mislan juga mendukung langkah Menteri Desa yang telah mendorong pencairan dana desa dipersingkat menjadi dua tahap. “Kalau dua termin bisa lebih kenceng. Oktober penggunaan dana desa bisa selesai,” paparnya.
Peningkatan Kualitas
Sementara itu, Ahmad Erani Yustika, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) mengatakan, dana desa tahun 2016 akan dilakukan pendalaman program. Hal ini dilakukan, agar kualitas program akan lebih bagus dan manfaat akan jauh lebih dirasakan masyarakat desa.
“Dana desa punya tanggungjawab sejarah agar desa bisa terlayani semua. Dana desa tahun 2015 sudah banyak membantu pembangunan desa-desa. Tahun ini, aka nada pendalaman lebih, artinya kualitasnya jauh lebih bagus dan manfaatnya bagi desa jauh lebih terasa,” ujar Erani kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (7/3)
Terkait hal tersbut, ia juga meminta peran aktif seluruh masyarakat desa, agar turut mengawasi penggunaan dana desa. Ia menegaskan, bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dana desa telah dilindungi undang-undang.
“Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa, dan juga penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini jelas-jelas dijamin di dalam pasal 68 ayat (1) UU No 6 tahun 2014 tentang Desa,” paparnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar,mengungkapkan, bahwa penggunaan dana desa telah memberikan berbagai dampak positif terhadap desa. Sejak adanya dana desa, gini rasio di desa menurun dari 0,33 persen menjadi 0,27 persen.
“Ini memang tidak begitu kelihatan seperti mercusuar. Tapi ini langsung dirasakan masyarakat desa,” ungkapnya. (Andreas Nur)
