JAKARTA- Selama ini, sebesar 70 persen APBN dihabiskan untuk Kawasan Barat Indonesia dan sisanya 30 persen untuk Kawasan Timur Indonesia. Diskriminasi kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat selama ini harus segera dihentikan. Sekarang adalah saatnya kekuatan Timur Indonesia, baik itu para Kepala Daerah, anggota DPR dan DPD RI, kalangan intelektual dan mahasiswa serta kaum terpelajar untuk merapatkan barisan merumuskan agenda perjuangan besar “Indonesia Timur Menggugat”. Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Utara, Benny Rhamdani kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (19/1).
“Kawasan Timur Indonesia membutuhkan segera gerakan moratorium 5 Tahun APBN Kawasan Barat Indonesia untuk dialokasikan pembangunan infrastruktur dan pembangunan multisektor lainnya di Kawasan Timur Indonesia,” tegasnya.
Moratorium 5 tahun APBN untuk Kawasan Timur Indonesia ini menurut aktivis ‘98 dari Manado ini merupakan salah satu cara mengejar ketertinggalan dan memperpendek disparitas pembangunan antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia.
“Toh moratorium anggaran atau koreksi pengalokasian anggaran untuk Kawasan Barat Indonesia selama 5 tahun dari APBN tidak akan mengganggu atau mematikan roda ekonomi di Kawasan Barat Indonsia. Karena semua infrastruktur yang akan menggerakkan roda ekonomi di Kawasaan Barat Indonesia sudah siap tersedia, dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia,” tegasnya.
Wakil Ketua PB Anshor ini menjelaskan bahwa, sudah 70 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia tapi fakta bahwa kue pembangunan dibagi secara tidak merata, bisa dilihat langsung dalam peta ketimpangan pembangunan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Selama 70 tahun, negara tidak saja gagal dalam mengurus Kawasan Timur Indonesia sebagaimana perlakuan negara terhadap Kawasan Barat Indonesia.
“Tapi bisa dikatakan, setiap rezim berganti telah dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap wilayah timur dan kehidupan masyarakatnya. Ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan dan politik anggaran, adalah praktek diskriminasi yang secara sadar dan telanjang dilakukan oleh negara,” tegasnya.
Praktek memperlakukan kawasan timur seperti anak tiri ini, menurutnya telah menyebabkan Kawasan Timur Indonesia tertinggal jauh dibandingkan Kawasan Barat Indonesia.
“Dan lebih sialnya, tidak hanya pembiaran dan perlakuan melalui berbagai kebijakan negara yang diskriminatif, tapi kebijakan yang bersifat monopoli dan hegemonik melalui berbagai regulasi menempatkan Timur Indonesia selalu menjadi korban yang tidak pernah diuntungkan.
Mempertontonkan Kebohongan
Menurutnya, seharusnya negara dan setiap rejim yang berkuasa sadar, bahwa pemerintah pusat punya tanggung jawab melindungi segenap tumpah darah Indonesia, sehingga rakyat di Kawasan Timur Indonesia juga mendapatkankan hak yang sama untuk diurus oleh negara sebagaimana wilayah lainnya di Republik ini.
Tapi ia menegaskan watak dan perilaku pemerintah pusat tidak pernah bergeser dengan kebijakan pembangunan dan politik anggaran yang diskriminatif, monopolitik, hegemonik dan eksploitatif terhadap Kawasan Timur Indonesia.
“Maka jangan pernah lagi menanyakan tentang kesetiaan kami kepada Indonesia. Karena pemerintah pusatlah yang selama ini telah berkhianat kepada semangat para pendiri negara, cita-cita Proklamasi dan nilai suci konstitusi UUD’45,” tegasnya.
Menurutnya, itu sama artinya, selama ini negara telah mempertontonkan kebohongan yang sangat jorok dan tidak senonoh. Disatu sisi negara selalu mengobarkan semangat nasionalisme dengan jargon propaganda NKRI harga mati.
“Tapi disisi lain yang sama, negara telah dengan sengaja merawat dan memelihara benih-benih semangat disintegrasi,” jelasnya.
Hingga saat ini Benny Rhamdani menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat sangat eksploitatif terhadap segala potensi sumber daya alam yang terdapat di dalam perut bumi Republik yang berada di Kawasan Timur indonesia. Pemerintah pusat menututp mata terhadap dampak kebijakan nasional yang melukai dan menyakitkan perasaan setiap warga masyarakat yang berada di Kawasan Timur Indonesia.
“Kami sadar bahwa sumber daya alam yang kami miliki begitu melimpah. Tidak sekedar bisa mensejahterakan masyarakat kami di wilayah timur Indonesia, tapi juga bisa memberi konstribusi bagi pembangunan multisektor di Republik Indonesia,” tegasnya.
Padahal menurutnya, setiap daerah di seluruh Indonesia khususnya di kawasan Timur memiliki saham yang sama besar saat memperjuangkan Republik ini menjadi negara yang berdaulat. Tapi faktanya, rakyat Indonesia Timur hanya menjadi penonton atas perampokan yang dilakukan korporasi asing dengan meminjam tangan negara.
“Perampokan ini terus terjadi secara turun temurun yang membuat tidak saja masyarakat di wilayah kami miskin dan terbelakang, tapi juga daerah kami di wilayah Timur Indonesia semakin jauh tertinggal dibandingkan Kawasan Barat Indonesia,” tegasnya. (Web Warouw)
