JAKARTA – Pemerintah tengah mempertimbangkan adanya pemindahan ibukota negara sebagai pusat pemerintahan ke daerah Palangkaraya Kalimantan Tengah. Wacana tersebut memang masih dalam proses kajian sehingga belum tentu diterapkan dalam waktu dekat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, prinsipnya direncanakan ada pusat pemerintahan alternatif lantaran Jakarta dinilai sudah terlalu padat. Namun, butuh kajian karena ini menyakut fasilitas kantor instansi pemerintah dan lembaga pendukung lainnya.
“Karena apapun kalau sedang dalam keadaan darurat perlu ada alternatif. Seperti dulu sempat kan ibukota pindah ke DI Yogyakarta,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di kantornya, Selasa (11/4).
Menurut dia, masalah pemindahan ibukota negara ini sudah dipikirkan sejak lama. Pada era Presiden Soekarno, ini masuk dalam rencana pembangunan semesta jangka panjang pemerintah. Hanya untuk daerah mana saja yang dituju sebagai ibukota nantinya Tjahjo enggan berkomentar.
Sebelumnya, Kota Palangkaraya dikabarkan sempat menjadi daerah tujuan pembangunan ibukota. Namun, Mendagri menjelaskan kalau banyak wilayah yang dikaji lebih dalam, karena hampir semuanya memiliki desain kantor pemerintahan yang baik. Di Jawa semisalnya Kota Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.
“Cuman waktunya mungkin tidak seperti yang diharapkan (dekat-dekat ini). Kalau Presiden sudah lempar wacana kan memang semua bergerak, termaksud spekulan tanah,” ujar dia.
Mendagri juga mengungkapkan perlu banyak pertimbangan dalam menetapkan suatu daerah menjadi ibukota negara Indonesia. Salah satunya seperti adanya kemudahan akses transportasi.
“Dari gubernur juga telah siapkan lahan termasuk bandara. Karena ibukota harus mudah aksesnya. Presiden sudah ada kebijakan untuk mengkaji karena harus dilihat dari berbagai aspek, dikaji oleh Bappenas,” tutur Tjahjo.
Sejauh ini Presiden Joko Widodo memang masih fokus pada pembangunan infrastruktur sosial di daerah. Sebagaimana target pemerintah saat ini yakni mempercepat pemerataan pembangunan.
“Masih lama saya kira. Jangka pendek belum. Presiden masih fokus infrastruktur sosial hingga tahun kelima ini,” ucap Tjahjo.
Tidak Buru-buru
Kepada Bergelora.com dilaporkan, soal pemindahan ibukota Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tidak akan terburu-buru memindahkan lantaran saat ini pemerintah memang sedang fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah.
“Saya kira tidak meninggalkan Jakarta. Masih lama saya kira, jangka pendek belum. Presiden masih fokus pada infrastruktur sosial hingga tahun kelima nanti,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (11/4).
Tjahjo mengungkapkan meskipun tidak dalam waktu dekat, kajian tetap dilakukan serius dan komprehensif. Sebab, pemindahan ibukota sama seperti membangun ulang kota pusat pemerintahan. Akses menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian utama. Selain itu, lanjut Tjahjo, pemindahan ibukota juga harus dilakukan menyeluruh. Tidak bisa separuh di tempat baru, sementara masih ada di tempat yang lama.
“Memang serius, tapi waktunya belum bisa dipastikan. Membangun infrastruktur pemerintahan tidak mudah. Kalau ada sebagian di Jakarta dan di Palangkaraya repot,” tutur Tjahjo.
Palangkaraya saat ini masih menjadi satu-satunya opsi pengganti Jakarta. Wacana menurutnya sudah muncul sejak era Presiden Soekarno. Mendagri juga mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memang sudah ada kebijakan untuk mengkaji pemindahan ibukota tersebut.
Hanya saja, kajian ini membutuhkan waktu yang tidak pendek. Tjahjo meyakinkan, pemindahan ibukota tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Selain itu, Presiden Jokowi juga masih berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dan belum fokus soal pemindahan ibukota walau kini dalam kajian. (Web Warouw)
