JAKARTA – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ia menyampaikan penyelenggaraan program pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga miskin ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Prinsipnya gini, jadi presiden itu mintanya setiap kota/kabupaten minimal punya satu (Sekolah Rakyat). Saya ingin mengatakan, walaupun sekarang di Banggai sedang berproses, nggak usah khawatir karena itu perintah presiden gitu loh, tinggal waktunya saja. Kalau tidak bisa mulai tahun ini ya mudah-mudahan karena sudah diusulkan awal-awal tahun depan sudah bisa dibangun,” kata Agus dalam keterangannya.diyerima Bergelora.com.di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banggai, Nur Djalal serta Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Ronal Putje di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).
Agus mengungkapkan saat ini, Pemkab Banggai sedang proses pecah lahan dan menunggu sertifikasi terkait status tanah di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Adapun lahan milik pemda itu memiliki luas total 85 hektare, dan 10 hektare diantaranya diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat kini sedang memasuki proses tahap kedua yang tersebar pada 104 titik di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah ini ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026 untuk menggantikan gedung sekolah rintisan yang digunakan sejak Juli 2025.
Agus menambahkan, jika pembangunan Sekolah Rakyat di Banggai tidak dapat dilakukan pada tahap kedua, maka bisa mengikuti tahap ketiga. Namun, status lahan yang diusulkan sudah harus jelas dan memiliki sertifikat.
“Di Banggai kan tidak ada rintisan, jadi kalau kemudian slot untuk tahap yang ketiga karena Pak Presiden minta selain 104 (titik) ada 100 sekolah lagi (akan dibangun) di tahun ini. Kalau kuotanya masih ada, ya nanti (usulan Pemkab Banggai) masuk tahap ketiga dengan catatan harus definitif punya pemkab. Apa buktinya? Harus (punya) sertifikat atas nama pemkab,” jelasnya.
“Jadi untuk Pemkab Banggai silakan kekurangannya dilengkapi,” sambung Agus.
Agus pun menjelaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam menjalankan program prioritas presiden. Sebab, target yang ingin dicapai, salah satunya adalah menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“(Target) Yang kedua, angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2029 harus dibawah 2 persen, maka program-program pusat, seperti Sekolah Rakyat, terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan, silakan semuanya segera diakses,” ungkap Agus.
Sementara itu, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili menyebut proses sertifikasi pecah lahan diperkirakan selesai pada akhir bulan ini. Ia juga mengungkapkan tanah yang diusulkan itu telah dinyatakan memenuhi syarat pembangunan.
“Kementerian PU juga sudah melakukan peninjauan. Hasilnya, memenuhi syarat,” pungkas Furqanuddin.
Seruan Jatuhkan Prabowo
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menjadi pembicaraan karena pernyataannya mengenai Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara halal bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertipkan”, Saiful menyatakan bahwa cara menyelamatkan Indonesia adalah dengan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun kegiatan itu digelar di Beranda Utan Kayu pada Selasa, 31 Maret 2026. Acara itu digelar sebagai ruang silaturahmi sekaligus forum diskusi bagi para pengamat dari berbagai latar belakang. Selain Saiful Mujani, acara itu dihadiri pula oleh Feri Amsari, Islah Bahrawi, hingga Ubedilah Badrun.
Saiful menjadi pembicara penutup dalam forum tersebut. Saat itu, Saiful menyebut Presiden Prabowo tidak presidensial. Menurut dia, Prabowo sudah tidak mempan jika diberikan saran-saran perbaikan.
“Kalau menasihati Prabowo enggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” ucap Saiful.
Kata Saiful, cara “menjatuhkan” Prabowo ini tidak bisa dilakukan melalui prosedur formal berupa pemakzulan lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.
Bagi dia, satu-satunya cara adalah masyarakat mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo.
“Menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan,” kata Saiful.
Pernyataan Saiful ini kemudian viral di sosial media setelah Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengunggah ulang potongan videonya.
Lewat akun Instagram @leveenia, Ulta menyebut Saiful sebagai “provokator berbaju akademisi”.
Ia juga menyerukan supaya masyarakat menjaga Indonesia dari upaya yang disebutnya sebagai makar terstruktur.
“Ngeriiiii ini sudah luar biasa provokasinya, ini bisa disebut makar,” tulis Ulta pada takarir di unggahannya.
Ketika dikonfirmasi, Saiful Mujani menegaskan bahwa ucapannya bukan upaya makar. “Tapi “political engagement”, yakni sikap tentang isu politik yang dinyatakan di hadapan orang banyak,” kata Saiful pada Selasa, 7 April 2026.
Saiful menerangkan, sikap politik ini berada satu tingkat di bawah partisipasi atau tindakan politik. Partisipasi politik itu sendiri, menurut dia, adalah inti dari demokrasi.
Saiful juga menyebut bahwa tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik.
Dia pun menekankan bahwa sikap maupun tindakan politik merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
“Ia masuk dalam wilayah kebebasan bicara,” tuturnya.
Bagi Saiful, sikap politiknya yang dinyatakan secara verbal di muka umum saat itu adalah wujud dari kebebasan berekspresi atau berpendapat, sekaligus juga wujud kebebasan untuk berkumpul.
Dia mengingatkan bahwa bentuk kebebasan tersebut dijamin oleh konstitusi. (Web Warouw)
