JAKARTA- Anggota SCO (Shanghai Cooperation Organization) atau Organisasi Kerja Sama Shanghai terus meningkatkan penggunaan mata uang lokal untuk mempercepat dedolarisasi . Hal itu disampaikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin saat KTT SCO di Astana, Kazakhstan, Kamis (4/7/2024).
Didirikan pada tahun 2001, SCO adalah blok ekonomi dan keamanan yang mencakup sebagian besar Eurasia dan menyumbang lebih dari 20% dari PDB global. Organisasi ini terdiri dari India, Iran, Kazakhstan, China, Kirgistan, Rusia, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan sekarang Belarus.
Saat ini total ada 14 negara, termasuk Mesir sebagai satu-satunya wakil dari Afrika yang memegang status mitra dialog SCO, sehingga memungkinkan untuk berpartisipasi dalam acara khusus organisasi atas undangan anggotanya.
Berbicara pada pertemuan Dewan Kepala Negara, Putin mencatat bahwa anggota SCO telah meningkatkan penggunaan mata uang nasional dalam penyelesaian perdagangan bersama.
“Misalnya dalam transaksi komersial Rusia dengan anggota organisasi telah melebihi 92% dalam empat bulan pertama tahun ini,” kata presiden.
Tren global untuk menggunakan mata uang nasional dalam perdagangan, alih-alih dolar AS memperoleh momentum signifikan setelah Rusia terputus dari sistem keuangan Barat dan cadangan devisanya dibekukan pada tahun 2022.
Putin juga menegaskan, kembali proposal Rusia untuk menciptakan mekanisme independen dalam menyelesaikan pembayaran di SCO. Ia juga menambahkan, bahwa pertemuan antara menteri keuangan dan gubernur bank sentral membantu meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi dalam organisasi.
Awal tahun ini, kepala bank sentral Rusia, Elvira Nabiullina mencatat bahwa lebih banyak negara meragukan SWIFT Barat, setelah banyak bank Rusia terputus dari sistem pesan keuangan yang berbasis di Belgia setelah perang Ukraina pecah pada 2022.
Lawan Dominasi AS
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Bank of Zambia telah menyusun peraturan-peraturan baru bertujuan untuk membatasi penggunaan dolar AS . Menurut kantor berita negara tersebut, peraturan-peraturan mata uang yang baru ini dilaporkan akan dikeluarkan sebagai sebuah instrumen hukum oleh menteri keuangan dan perencanaan nasional.
Setelah diberlakukan, peraturan ini akan mewajibkan kwacha Zambia dan sub-unitnya, ngwee digunakan untuk semua transaksi publik dan swasta domestik.
Kebijakan tersebut sebagai langkah tegas menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya penggunaan dolar dalam perekonomian lokal. Praktik ini, menurut bank sentral merusak perangkat kebijakan moneter dan memberikan tekanan pada nilai tukar.
Sebuah draft dokumen yang dirilis oleh Bank of Zambia mengungkapkan, warganya yang tertangkap menggunakan dolar AS untuk transaksi lokal akan dihukum penjara hingga 10 tahun atau denda yang sangat besar.
Hal ini diumumkan oleh deputi gubernur bank sentral untuk operasi, Francis Chipimo, dalam sebuah pidato di sebuah pameran perdagangan di Ndola.
Chipimo menyoroti risiko-risiko dari dolarisasi, dengan menyatakan bahwa hal ini menghambat kemampuan pihak berwenang untuk secara efektif mengelola kebijakan-kebijakan moneter dan nilai tukar. Dia menegaskan bahwa penggunaan dolar meningkatkan risiko kredit dan likuiditas, dan melemahkan pengaruh bank sentral karena pasar kredit dalam mata uang dolar tidak merespon tindakan Bank of Zambia.
Dia menekankan dalam ekonomi yang bergantung pada dolar AS, permintaan dan pentingnya mata uang lokal berkurang, yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang lokal secara terus-menerus baik sebagai alat tukar maupun penyimpan nilai.
“Secara ekstrem, mata uang ini akan kehilangan keberadaannya sebagai uang,” kata Chipimo dilansir dari Russian Today, Rabu (3/7/2024).
Pada Mei 2012, Zambia menerapkan pembatasan penggunaan dolar di kalangan bisnis lokal, namun langkah-langkah ini dihapuskan kurang dari dua tahun kemudian. (Web Warouw)
