JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menargetkan pembangunan 750 satuan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia hingga 2029. Program itu menjadi bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.
Satuan yang dibangun terdiri dari Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), satuan bantuan tempur, hingga satuan bantuan administrasi. Dari total target tersebut, sebanyak 593 merupakan Yon TP, sedangkan 157 lainnya berupa satuan bantuan tempur dan bantuan administrasi.
Berdasarkan laporan per April 2026, TNI telah membentuk sekitar 30 Brigade Teritorial Pembangunan (BTP) dan 155 Yon TP. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menargetkan pembangunan 150 Yon TP setiap tahun.
“Dan rencana setiap tahun akan dibangun 150 Batalyon Teritorial Pembangunan,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Tekan Kriminalitas
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pembentukan 750 batalion baru dilakukan untuk memperkuat kehadiran negara di daerah, termasuk menekan kriminalitas.
Menurut Sjafrie, sebelum ada batalion teritorial pembangunan, banyak kabupaten tidak memiliki pasukan TNI.
“Apa yang terjadi? Begal, kriminal itu besar sekali,” ujar Sjafrie, dalam rapat Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Ia mengeklaim, setelah TNI menempatkan batalion dan membangun pangkalan di suatu daerah, angka kriminalitas menurun hingga lebih dari 50 persen.
Sjafrie mengatakan, prajurit Yon TP juga bertugas melakukan patroli keliling dan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).
“Membangun sistem keamanan lingkungan, siskamling, yang tadinya itu menurun kemudian hidup kembali. Ini yang berkaitan dengan kriminalitas,” ujar dia.
Sjafrie menambahkan, Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk mencapai 287 juta jiwa serta berbatasan langsung dengan 11 negara. Namun, menurut dia, pembangunan 750 batalion bukan untuk mengantisipasi serangan dari negara tetangga, melainkan untuk menjaga kedaulatan negara.
“Kita ingin menjaga kedaulatan negara kita. Dan kita membangun kemampuan kita ini untuk mengawal ini semua. Akhirnya mereka bisa mengerti,” ucap Sjafrie.
Peran Sosial
Sjafrie menyebut, prajurit di batalion teritorial pembangunan akan dilibatkan dalam penguatan sosial masyarakat. Ia menuturkan, satu batalion berisi sekitar 1.190 prajurit dengan latar belakang beragam, mulai dari lulusan pesantren hingga rohaniwan nonmuslim.
Menurut dia, para prajurit bisa mendampingi masyarakat di rumah ibadah, termasuk menjadi imam dan khatib di masjid.
“Itu masuk ke gereja bersama-sama dengan masyarakat. Bersama-sama dengan masyarakat ada di masjid. Dia bisa jadi khatib, dia bisa jadi imam di masjid,” ungkap dia.
Selain itu, prajurit TNI juga disebut dapat membantu kegiatan pendidikan dengan mengajar anak-anak sekolah di lapangan. Dampak ekonomi Sjafrie mengatakan, keberadaan batalion juga berdampak pada perputaran ekonomi di daerah, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
Menurut dia, gaji prajurit dibelanjakan di desa dan kecamatan tempat mereka bertugas sehingga menggerakkan ekonomi lokal.
“Gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu Rp 6 juta satu orang. Kalau dia 1.000 orang dalam 1 batalion, dan dia belanjakan Rp 1 juta setiap bulan, berarti dia Rp 1 miliar di desa dan di kecamatan tempat mereka,” ujar dia.
Ia mengaku melihat banyak warung dan kafe baru bermunculan di sekitar batalion yang dikunjunginya.
“Berarti UKM ini meningkat. Dan ini yang kita tingkatkan. Itu baru Rp 1 juta. Memang komandan batalion-nya keras, tidak boleh lebih dari Rp 2 juta setiap bulan. Jadi kalau Rp 2 juta ya berarti Rp 2 miliar di kampung ataupun di kecamatan itu,” imbuh Sjafrie.
Berdiri di Atas Lahan Negara
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas memastikan pembangunan Yon TP dilakukan di atas lahan milik negara.
“Pembangunan Yon TP dilakukan pada lahan milik TNI dan atau lahan milik negara atau lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku dan dikoordinasikan dengan instansi terkait,” ujar Nas, Kamis (28/5/2026).
Karena itu, TNI membantah tudingan yang menyebut pembangunan Yon TP dilakukan dengan menyerobot lahan milik warga. (Web Warouw)
