Sabtu, 22 Juni 2024

Menakar Beban Pemerintah Baru

Oleh : Bambang Soesatyo
 
WACANA tentang perlunya mengurangi subsidi energi (BBM dan listrik) akhir-akhir ini adalah gambaran mengenai rapuhnya perekonomian nasional. Tidak kokoh seperti yang digambarkan selama ini. Sebaliknya, negara justru sedang menghadapi tantangan sangat serius dan mengkhawatirkan. Beban pemerintah baru sangatlah berat.

Demikian beratnya sehingga harus ada keberanian dan konsistensi untuk menetapkan prioritas program. Soalnya, penanganan atas sejumlah masalah bersifat mendesak.  Mulai masalah ketahanan pangan, percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, peningkatan daya saing menuju penyatuan ekonomi ASEAN, merealisasikan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, hingga peningkatan kapabilitas dan kompetensi pemerintah daerah.  
 
Baru-baru ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia masuk 10 besar dunia. Dia mengacu pada laporan Bank Dunia tentang pemeringkatan ekonomi menurut produk domestik bruto (PDB) dan daya beli. Data ini mungkin tak perlu diperdebatkan.

Tetapi, apa konsekuensi data itu bagi kesejahteraan rakyat? Itulah pertanyaannya. Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintahan SBY memang sering menggemakan klaim tentang tingginya pertumbuhan ekonomi. Tetapi, rakyat nyaris tak peduli karena tidak merasakan atau menikmati pertumbuhan itu.
 
Karena itu, pemerintah baru jangan sampai terperangkap pada statistik pertumbuhan ekonomi tinggi yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan, statistik pertumbuhan itu tak layak dijadikan acuan karena rapuh dan tidak berkualitas. Statistik itu terbukti bukan solusi untuk mereduksi jumlah pengangguran dan memerangi kemiskinan. 
 
Sepanjang 2013 lalu, nilai impor bahan pangan sudah mencapai angka Rp 104,9 triliun untuk belanja 29 komoditi kebutuhan pokok dengan volume lebih dari 17 miliar kilogram. Menurut BPS, termasuk dalam daftar belanjaan itu adalah komoditi cabai, bawang, teh, cengkeh, jagung, beras, singkong dan garam.
 
Data dan fakta itu sangat menakutkan. Bahkan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menilai kebijakan pangan nasional ibarat selang infus. “Kalau infusnya dicabut, bisa mati kita,” kata Moeldoko, belum lama ini.
 
Volume impor pangan dan energi pun sudah berevolusi menjadi ancaman laten bagi stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo bahkan sudah mendesak pemerintah memperbaiki neraca perdagangan komoditas pangan dan BBM (bahan bakar minyak) jika ingin memperkuat nilai tukar rupiah. Bila defisit impor pangan dan BBM bisa diminimalisir, nilai tukar rupiah menguat.  Sebaliknya, kalau defisit  terus menggelembung, rupiah terus berselimut ancaman. 
 
Kalau belakangan ini dimunculkan wacana menaikkan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL), itu pertanda kekhawatiran terhadap potensi gelembung defisit impor energi. Lalu, dalam satu-dua bulan ke depan, harus dilakukan pengamanan stok bahan pangan menyongsong lebaran tahun ini. Artinya, akan terjadi gelembung defisit impor komoditi pangan.  
 
Jadi, jika pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu dikurangi lemahnya ketahanan pangan dan energi, statistik pertumbuhan itu nyata-nyata tak punya nilai tambah. Bahkan, dia lebih menggambarkan rapuhnya perekonomian negara.
 
Maka, pemerintah baru harus berjibaku memulihkan ketahanan pangan dan energi. Dalam konteks pangan, argumentasinya tidak boleh lagi sekadar stok yang aman atau cukup; stok harus cukup dengan harga terjangkau seluruh elemen rakyat. Stok cukup tetapi harga mahal tidak ada artinya.
 
Impor bahan pangan harus diturunkan secara bertahap dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Jangan lupa, mengolah ketahanan pangan adalah melayani kebutuhan hampir 250 juta perut rakyat dengan gizi yang layak. Jadi, sidang kabinet bidang ekonomi harus selalu memrioritaskan agenda pengelolaan kecukupan semua komoditi kebutuhan pokok. Pemerintah baru harus menjadikan fluktuasi harga kebutuhan pokok sebagai isu sensitif.
 
Kompetensi dan Sinkronisasi
 
Selain menginventarisasi persoalan, pemerintah baru perlu menyimak lagi hasil  survei  World Economic Forum (WEF) tahun 2011. WEF menjadikan 12 aspek untuk menetapkan Global Competitivenes Index (GCI); meliputi efektivitas birokrasi, infrastruktur, kondisi makro ekonomi, pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan, pelatihan, aspek kesehatan masyarakat, efisiensi pasar, produktivitas tenaga kerja, kinerja dan volume pasar uang, teknologi dan volume pasar (market size).
 
The Global Competitiveness Report 2012-2013 versi WEF menempatkan daya saing Indonesia di peringkat 50 dari 144 negara. Selain inefisiensi birokrasi dan perilaku korup, faktor infrastrktur ikut memperlemah daya saing.
 
Khusus infrastruktur, survei WEF 2013 memang menunjukan perbaikan di Indonesia. Peringkat RI naik dari 91 per 2012 ke posisi 82 per 2013. Namun, investor tetap saja belum merasa nyaman berbisnis di Indonesia. Para pemodal lebih senang berbisnis di Malaysia (peringkat 25), Thailand (61) dan China (74).
 
Pemerintah baru, mau tak mau, harus juga memiroritaskan masalah ini. Menurut Bappenas, tingkat elektrifikasi nasional baru 72,95 persen dengan rasio jumlah desa berlistrik sekitar 92,58 persen. Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan, legalitas lahan, dan pembiayaan perumahan masih sangat terbatas.
 
Aksesibilitas serta jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi belum memadai. Baru-baru ini, sebuah laporan dari Bank Dunia menggambarkan tantangan besar Indonesia dalam mengatasi masalah sanitasi dasar. Tak kurang dari 50 persen populasi masyarakat pedesaan tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Menurut Bank Dunia, dari 57 juta orang yang melakukan buang air besar (BAB) sembarangan, 40 juta diantaranya tinggal di pedesaan. Data ini sekaligus menggambarkan besarnya tantangan pemerintah baru untuk menyediakan rumah layak huni bagi puluhan juta warga pedesaan di berbagai pelosok.
 
Rehabilitasi jaringan irigasi belum mampu mengimbangi degradasi kondisi jaringan yang mencapai 340 ribu hektar per tahun.  Laju konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan dan Industri serta perkebunan terbilang sangat tinggi, terutama di Jawa dan Sumatera.  Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika belum memadai, yang ditandai dengan terbatasnya infrastruktur broadband.  
 
Jangankan di pelosok daerah lain, bahkan di Jawa sekali pun akses jalan, plus sarana dan pra sarana transportasi masih jauh dari memadai. Lihatlah kondisi ruas jalan utama di jalur Pantura. Jalur ini layak dilalui hanya jelang lebaran. Selepas hari raya, ruas jalan itu tampak berantakan seperti daerah bencana akibat ketidakpeduliaan pemerintah pusat dan daerah.
 
Sangat sulit memaksimalkan potensi ekonomi di setiap daerah  jika infrastruktur tak segera direhabilitasi dan dilengkapi. Padahal, trickle down effect pembangunan infrastruktur yang serentak dan berkesinambungan sudah sangat jelas. Tercipta banyak lapangan kerja baru di setiap daerah. Segera setelah jalan, jembatan dan pelabuhan rampung, warga lokal akan termotivasi memaksimalkan  potensi ekonomi di wilayahnya. Apalagi jika Pemerintah baru berani menggagas pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dan Sulawesi.

Pada gilirannya, akan terbentuk beberapa pusat pertumbuhan baru di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua dan Nusa Tenggara Barat-Timur. Angkatan kerja baru dari pulau-pulau tersebut tak lagi harus berbondong ke Jawa. Walau sedikit terlambat, melengkapi semua daerah dengan infrastruktur yang memadai akan menaikkan daya nasional untuk menghadapi penyatuan ekonomi ASEAN pada tahun mendatang.
 
Untuk merealisasikan kerja besar itu, pemerintah baru harus peduli pada peningkatkan kompetensi dan kapabilitas sejumlah pemerintah daerah (Pemda), utamanya Pemda baru hasil pemekaran. Masalah ini penting, sebab gagasan besar dari pusat harus bisa diimplementasikan di tingkat daerah. 
 
Pemerintahan sekarang ini menyusun konsep pembangunan yang disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan pendekatan konektivitas Koridor Ekonomi. Kalau di tingkat pusat sudah menyiapkan MP3EI, bagaimana respons semua Pemda terhadap konsep itu? Berarti, harus ada sinkronisasi perencanaan di pusat dengan perencanaan di daerah. Masalahnya, antusiaskah Pemda merespons MP3EI itu?
 
Sinkronisasi perencanaan pusat-daerah inilah yang harus diwujudkan pemerintah baru.

Penulis adalah Anggota Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru