KARAWANG- Perjuangan bidan desa yang tergabung dalam Forum Bidan Desa PTT (Pegawai Tidak Tetap) (Pusat) Indonesia untuk mendapatkan hak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) masih terus berlanjut. Perjuangan 40.000 bidan desa membantu kelahiran di daerah terpencil selama puluhan tahun tidak direken oleh penguasa. Padahal peraturan menentukan sudah waktunya 40.000 bidan PTT itu menjadi PNS.
Untuk itu Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT (Pegawai Tidak Tetap) (Pusat) Indonesia, Bidan Desa Lilik Dian Ekasari sekali lagi mencoba menyurati presiden Joko Widodo. Berharap Presiden ikut mengawal pengangkatan bidan menjadi PNS seperti yang dijanjikannya beberapa waktu lalu. Maklum, ditingkatan bawah, banyak upaya mensabot janji Presiden Joko Widodo pada bidan desa.
Dibawah ini surat Bidan Desa Lilik Dian Ekasari dari Karawang, Jawa Barat yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Selasa (16/8) :
Assalamualaikum, Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Pak Jokowi,
Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Serta seluruh Rakyat Indonesia, ini doa sekaligus pekerjaan utama kami, sebagai bidan desa pemerintahan pusat di seluruh pelosok Merah Putih ini, dari tanah Rencong Aceh, sampai bumi Cendrawasih, di Papua.
Bapak Presiden, esok hari, 17 Agustus 2016, kita akan memperingati Hari Besar Nasional Kemerdekaan Republik Indonesia, genap 71 tahun. Esok Sang Saka Merah Putih akan diarak dari Monas dan dikibarkan di Istana Negara. Begitupun di rumah-rumah penduduk, Merah Putih berkibar-kibar pertanda Hari Merdeka.
Kami bangga Merah Putih menghiasi negeri kepulauan ini. Kami tertegun, sebab rasanya kami ingin benar-benar menikmati kemerdekaan ini, dari tahun ke tahun.
Pak Jokowi, ijinkan saya dan kawan-kawan bidan desamu, sampaikan secarik surat terbuka ini. Agar Bapak tahu, kami masih terbelenggu. Karena ketidakpastian atas nasib kami, sebagai unsur strategis ketahanan nasional di bidang kesehatan. Bidan desa sebagai pelaksana prioritas kesehatan pemerintahan pusat di daerah, khususnya tenaga fungsional rendahan di desa yang masih berlabel Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat).
Pak Presiden, baru-baru saja, negara ini membuat terobosan kebijakan “Hitam Di Atas Putih” melalui Menteri PAN & RB, pada tanggal 28 September 2015, berkehendak untuk mengangkat kami sebagai pegawai tetap negara, semuanya, tanpa kriteria yang memberatkan. Hal ini berdasarkan masa kerja pengabdian kami selama ini, lebih dari sembilan tahun lamanya.
Singkatnya, kami telah mengikuti seluruh tahapan rekruitmen yang dilakukan Kemenkes RI. Seleksi administrasi kami dinyatakan lulus. Sistem Computer Assisted Tes (CAT) pun sudah kami laksanakan, sejak 19-26 Juli 2016 lalu. Sebagai tahapan yang terpaksa harus kami ikuti. Dan sedang menanti Pengumuman CPNSD 26 Agustus 2016 mendatang.
Mengapa kami ingin menjadi pegawai tetap negara, Pak? Selain alasan strategis di atas.
Yang kedua, selama ini, kami, sebagai perempuan Indonesia, yang juga para ibu-ibu, bertahun-tahun lamanya, sebagian besar dari kami, adalah korban PUNGLI. Kalau Bapak ke daerah-daerah, tolong tanyakan kepada bidan desa berlabel PTT (Pusat) ini, Pak, bagaimana tragisnya, nasib kami, yang dijadikan ladang PUNGLI, setiap perpanjangan kontrak kerja, sebagai Pegawai Tidak Tetap ini. Apalagi menjelang pengumuman CPNSD ini, Pak. Tapi perjuangan kami, bertekad melawan segala bentuk PUNGLI, Pak! Kami terus berjuang Pak, melalui wadah aspiratif bersama kami, FORBIDES. FORUM BIDAN DESA PTT (PUSAT) INDONESIA.
Bapak Presiden,
Masih segar dalam ingatan saya, dan kawan-kawan kami. Saat saya tepat di belakang bahu Bapak, menyampaikan Pidato Piagam Perjuangan Rengasdengklok, 8 September 2014. Dan kami menghampiri Bapak di Balaikota, 23 September 2014 sebelum pelantikan. Dan bertemu kembali dengan Bapak Presiden Joko Widodo saat melakukan pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Waluya Bondet, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 14 Januari 2016, lalu. Ataupun 17 Agustus 2015, tepat setahun yang lalu, di Istana Negara. Dalam peringatan bersama masyarakat, 70 tahun Indonesia Merdeka. Harapan besar kami membuncah, Bapak dapat memerhatikan lebih khusus atas nasib kami.
Pak Jokowi,
Kami tentu saja bukan siapa-siapa harus berkirim surat terbuka seperti ini kepada Bapak. Oya Pak, kami ingin mengingatkan kembali, Menteri Kesehatan RI, Ibu Nilla F Moeloek, berkirim surat pada tanggal 7 Juni 2016 lalu. Tapi belum ada respon Bapak. Isinya, memohon Bapak dapat mengakomodir bidan desa berlabel PTT (Pusat) yang berusia di atas 35 tahun sebagai PNS. Dan memerlukan kebijakan dan keputusan Bapak, sehingga kami dapat diakomodir ke dalam PP Manajemen PNS.
Delapan hari kerja lagi Pak. Kami akan diumumkan dan kami tidak tahu apakah kami masih penting dan dibutuhkan demi capaian Indeks Pembangunan Manusia, program 1.000 Hari Pertama Kehidupan, dan menekan angka kematian ibu, dan angka kematian bayi, pemberian vitamin A, dan bergelut dengan posyandu sehari-hari. Bapak mohon dapat menegaskan, agar kami tetap berpikiran sehat, menyelamatkan ibu dan bayi yang dilahirkan dengan tenang, dan kami bebas dari politik ladang PUNGLI, Pak Presiden Jokowi..
Salam Juang! Bapak Presiden Joko Widodo,
Karawang, 16 Agustus 2016
Bidan Desa Lilik Dian Ekasari, dan kawan-kawan
Sebanyak 40.000 bidan desa PTT saat ini menunggu, janji Presiden Joko Widodo untuk menyehatkan rakyat desa dan memastikan status PNS bagi bidan desa. (Web Warouw)
