JAKARTA- Sekarang de facto Taliban sudah berkuasa. Semua negara-negara sekutu Amerika Serikat dan PBB pun menarik diri tidak ada yang mau bertanggungjawab atas semua yang selama ini dilakukan di Afganistan. Hal ini disampaikan pengamat politik dan demokrasi, Eko Bambang Subiantoro kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (19/8)
“Amerika dan PBB lari meninggalkan Afganistan. Demokrasi terancam. Sementara rakyat yang anti Taliban terutama kaum perempuan harus menghadapinya sendirian. Perempuan paling beresiko dibawah Taliban,” katanya.
Menurutnya, selama tidak ada perlawanan internasional terhadap Taliban, opsinya meminta negara-negara yang sedang berdialog dengan Taliban adalah menekan Taliban untuk memperhatikan aspek HAM, Gender, pengakuan hak sipil sambil terus mendorong ke arah proses transisis demokrasi dengan Pemilu, agar pemerintahan menjadi legitimate.
“Peran Cina dan Rusia bisa menekan itu, sekaligus mengambil alih hegemoni demokrasi yang selama ini diklaim Amerika. Sambil terus mendorong ke arah proses transisisi lewat Pemilu, agar pemerintahan menjadi legitimate,” tegasnya.
Sebenarnya menurut Eko, ancamannya justru bukan Taliban, namun Amerika Serikat dan Sekutunya yang lari dari Afganistan adalah tragedi Demokrasi.
“Pembiaran kekuasaan dijalankan Taliban tanpa ada proses diplomatik atau pun perlawanan khususnya dari negara-negara yang anti Taliban sama saja menyerahkan leher rakyat dan secara khusus perempuan Afganistan di ujung pedang Taliban,” katanya.
Untuk itu Eko meminta agar pemerintah Indonesia dan dunia internasional secara serius terlibat memastikan keselamatan rakyat Afganistan di bawah rezim Taliban.
“Saya berharap proses politik di Afghanistan segera menemukan titik terang sehingga perempuan dan anak-anak tidak lagi menjadi korban. Karena merekalah pihak yang paling rentan terdampak dari sebuah perebutan kekuasaan,” tegas aktivis gender ini.
PBB Evakuasi
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mulai mengevakuasi sejumlah stafnya dari Afghanistan setelah kelompok Taliban kembali berkuasa. Proses evakuasi besar-besaran yang berlangsung di bandara Kabul diketahui diwarnai kekacauan saat ribuan warga Afghanistan membanjiri landasan agar bisa meninggalkan negaranya.
Seperti dilansir AFP, Kamis (19/8/2021), juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menuturkan kepada wartawan bahwa badan dunia itu telah merelokasi sekitar 100 staf dari Afghanistan ke Almaty, Kazakhstan.
“Ini merupakan langkah sementara yang dimaksudkan untuk memampukan PBB untuk tetap memberikan bantuan kepada rakyat Afghanistan dengan gangguan seminimal mungkin, sementara pada saat yang sama, mengurangi risiko bagi para personel PBB,” sebut Dujarric.
Dujarric tidak menyebut secara spesifik apakah para staf yang direlokasi itu merupakan warga negara asing atau warga Afghanistan, atau kombinasi keduanya.
Jika mereka warga negara asing, maka akan mewakili sekitar sepertiga staf asing yang bekerja untuk Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA).
Diketahui bahwa UNAMA mempekerjakan sekitar 300 warga negara asing di kantor pusatnya yang ada di Kabul. UNAMA juga mempekerjakan lebih dari 700 warga Afghanistan.
“PBB berkomitmen untuk tetap tinggal dan memberikan bantuan bagi rakyat Afghanistan pada saat mereka membutuhkan,” tegas Dujarric.
Kehadiran jarak jauh akan memberikan dukungan erat bagi keluarga PBB yang terus bekerja di lapangan di Afghanistan,” imbuhnya.
Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan sejak Minggu (15/8) waktu setempat, nyaris dua dekade setelah mereka digulingkan oleh invasi militer pimpinan AS usai serangan 11 September 2001.
Keberhasilan Taliban dalam merebut kekuasaan hanya dalam waktu sepekan saja, setelah AS menarik tentaranya, telah memicu kekacauan di bandara Kabul di mana AS dan negara-negara sekutunya berupaya mengevakuasi ribuan warga mereka dengan aman. (Web Warouw)
