test
Minggu, 26 Mei 2024

Menhan: Aparat Keamanan Harus Netral Dalam pilkada!

JAKARTA- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjadi narasumber di Sekolah Partai PDIP untuk Calon Kepala Daerah untuk Pemilu Serentak pada Jumat (2/9) malam. Menhan menjelaskan  bentuk-bentuk baru ancaman keamanan yang saat ini sedang dihadapi NKRI.

“Radikalisme dan terrorism merupakan ancaman terbesar saat ini, para kepala daerah harus waspada dan ikut mengatasinya di daerah masing-masing,” ungkap Menhan.

Tetapi, dua peserta yaitu H. Rapian dari Kab Simeulue – Aceh dan Tausikal Abua dari Maluku Tengah menambahkan bahwa pencurian ikan dari negara asing harus dimasukkan juga sebagai bentuk ancaman serius karena menghancurkan perekonomian daerah maupun nasional.

Dua peserta lain yaitu, Shabela Abubakar dari Aceh Tengah dan Yudas Sabagggalet dari Mentawai mengeluhkan ancaman pilkada yaitu adanya aparat keamanan yang tidak neutral alias memihak salah satu kandidat.

Sekretaris Sekolah Partai DPP PDIP, Eva Sundari sebagai moderator menambahkan, “PDIP punya pengalaman pahit di pilgub 2015 di Kalteng dan Keppri terkait adanya  intervensi dari aparat keamanan setempat.”

Menhan menyatakan prihatin dan menegaskan, “Hal itu tidak boleh lagi terjadi di pilkada 2017. Saya akan keluarkan Surat peringatan menjelang pilkada dan akan minta pemecatan Jika ada yang melanggarnya.”

Kepala Sekolah, Komarudin Watumbun menjelaskan juga bahwa factor keamanan fisik untuk daerah-daerah terluar juga menjadi kekhawatiran para calon kepala daerah. “Tolong pak Menhan, belanja alutsistanya yang bisa untuk mengamankan SDA kita di pulau-pulau terluar, gak perlu yang mahal dan canggih tapi tidak efektif,” ujar Komarudin.

200.000 Kader

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI)- Perjuangan merencanakan menyelenggarakan pendidikan kaderisasi untuk 200.000 kader hingga akhir 2018. Hal itu disampaikan saat Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Idham Samawi, membuka Rakorbid Ideologi dan Kaderisasi DPD Sulsel pada Jum’at (12/8) di Makasar.

Lebih lanjut kepada Bergelora.com dilaporkan, Idham Samawi menjelaskan, kaderisasi akan diadakan untuk seluruh tingkat mulai pratama yang diselenggarakan oleh Badiklatcab (Badan Pendidikan dan Pelatihan Cabang) DPC PDIP, tingkat madya oleh Badiklatda (Badan pendidikan dan pelatihan Daerah) DPD PDIP dan Kaderisasi tingkat Utama oleh Badiklatpus  DPP PDIP.

Pendekatan desentralisasi dalam penyelenggaraan ini merupakan strategi percepatan penambahan jumlah kader terdidik yang hingga saat ini tercatat sekitar 30.000 an orang.

“DPP mensegerakan pelaksanaan kaderisasi agar kita punya cukup pasukan tempur terdidik untuk menghadapi berbagai tantangan pilkada serentak, pileg, dan pilpres maupun untuk agenda politik partai di luar ketiganya,” tegasnya.

Sekretaris Badiklatpus DPP PDIP Eva Sundari dalam mengantar diskusi topik “Logika dan Kurikulum Pendidikan Kader” mengingatkan agar penyelenggaraan pendidikan kader di semua tingkat tidak melupakan keharusan menyertakan minimal 30% kader perempuan.

“Ingat! Ajaran pokok Ideologi Pancasila adalah kebhinekaan dan inklusivitas, sehingga menyertakan kelompok marginal termasuk perempuan adalah mandat dari Ideologi Pancasila,” pesan anggota Komisi XI Fraksi PDI-P DPR-RI ini secara serius.

Rakorbid yang berlangsung di Kantor DPD PDIP Sulsel tersebut ditutup dengan pelantikan pengurus Badiklatda DPD PDIP Sulsel oleh Idham Samawi. Terpilih sebagai Ketua Badiklatda Sulsel adalah Made Meradah dan Sekretaris Badiklatda adalah Busman Muin. (ZKA Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru