JAKARTA – Komisi III DPR mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa atau mengaudit penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) . Dorongan ini menyusul penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar tak membuat PDN aman dari peretasan.
“Patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan di sana. Ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Minggu (30/6/2024).
Dia heran dengan kinerja pihak terkait yang tidak bisa mengamankan PDN dari peretasan. Padahal, mereka sudah disokong dengan anggaran yang sangat besar.
“Dengan dana sebesar itu, masak iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan tidak masuk akal. Terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?” katanya.
Dia meminta agar pejabat di lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN supaya kejadian serupa tidak terulang lagi.
“Masak negara kita dibuat tidak berdaya seperti ini. Data sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan,” ucapnya.
Menurut Sahroni, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka diminta tak menghindar dengan mencari berbagai alasan
“Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” ujarnya.
Menkominfo Diminta Mundur
Sementara itu publik ramai mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya buntut dari lumpuhnya PDN Sementara 2 yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Peretasan tersebut berdampak terhadap ratusan instansi.
Desakan itu muncul dari petisi yang digagas oleh SAFEnet dan dipublikasikan pada Rabu, 26 Juni 2024.
“Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. Mundurlah!,” tulis SAFEnet dalam petisinya di change.org.
Penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo dinilai kontroversial. Budi Arie, yang merupakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, dilantik di Istana Negara pada Senin, 17 Juli 2023 lalu. Pelantikan loyalis Jokowi itu dinilai tak lazim. Sebab, Budi Arie tidak memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Budi Arie selama menjabat sebagai Menkominfo menuai tersandung kontroversi. Berikut sederet kontroversi Budi Arie Setiadi selama menjadi Menkominfo:
1) Sebut kalah Pemilu 2024 bisa dipenjara
Pada Juli 2023, Budi Arie menuai perhatian setelah keceplosan menyebut kalau kalah di Pemilu 2024 bisa masuk penjara. Pernyataan itu termuat dalam potongan video berdurasi 1.01 detik di sebuah talkshow politik. Dalam acara tersebut, terlihat pembicara lainnya seperti Ray Rangkuti. Usai Ray menyampaikan pandangannya, Budi Arie kemudian memberikan pendapat tersebut.
“Saya bilang, 2024 ini saya haqul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos. Kalau kalah masuk penjara itu. Masalahnya banyak kan semua,” kata Budi Arie dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Projo.
Pemandu talkshow hingga pembicara lainnya sempat memperjelas maksud dari Budi Arie tersebut. Menurut dia, sebenarnya semua tahu maka tidak perlu berpura-pura. “Begini semua partai politik inikan bermasalah. 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah, kalau kalah masuk penjara,” katanya.
2) Dukung pasangan Capres-Cawapres tertentu di Pilpres 2024
Budi Arie Setiadi diketahui mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 lalu. Dukungan tersebut dianggap melanggar netralitas seorang pejabat publik. Karena itu, Budi Arie didesak mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin.
“Pejabat publik diamanatkan bekerja untuk publik, bukan sibuk mendukung capres. Apalagi Menkominfo merupakan jabatan strategis yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil,” kata Hasanuddin pada Kamis, 19 Oktober 2023.
TB Hasanuddin menilai keberpihakan Budi Arie terhadap salah satu capres sangat berpeluang menimbulkan praktik abuse of power lewat posisinya sebagai Menkominfo. Terlebih, kata dia, Kemenkominfo memiliki kemampuan untuk mengendalikan konten digital yang beredar di masyarakat. Hal ini berpotensi digunakan sebagai alat propaganda dan manipulasi informasi untuk memenangkan kandidat yang didukungnya.
3) Usul jadikan artis promotor judi online jadi duta anti judi online
Pada Agustus 2023, ramai publik figur dilaporin ke Bareskrim Polri atas dugaan promosi judi online melalui konten-konten di media sosial, termasuk di antaranya aktris Wulan Guritno. Budi Arie kemudian mengusulkan agar Wulan Guritno dijadikan sebagai duta judi online.
Alasannya, karena selebritas tersebut mengaku tidak tahu bahwa ternyata yang diiklankannya adalah judi online.
“Dia kan sudah bilang di media, dia enggak tahu (judi online). Dia pikir itu game. Ini bukan soal satu artis, semuanya, selebgram, artis, gitu, ya,” katanya.
4) Usul judi online dikenakan pajak
Budi Arie juga menuai polemik setelah mengusulkan penerapan pajak judi online. Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Senin, 4 September 2023, pihaknya menyebut potensi kerugian Indonesia gara-gara judi online. Sebab di ASEAN, katanya, hanya Indonesia yang tidak melegalkan judi. Oleh sebab itu, dia mengusulkan penerapan pajak judi online.
“Saya tidak mau jadi promotor legalisasi judi,” kata Budi Arie dalam tayangan YouTube Komisi I DPR RI pada Senin, 11 September 2023. “Cuma sebagai bangsa, sebagai negara, kita harus berpikir serius soal judi online.”
5) Sebut perempuan lebih kejam saat tanggapi kasus polwan bakar suami buntut judi online
Terbaru, Budi Arie menuai kontroversi saat membahas kasus judi online yang semakin marak di masyarakat dalam rapat Komisi I DPR yang digelar pada Senin, 10 Juni 2024. Kontroversi itu dipicu oleh komentarnya terkait kasus pembakaran yang dilakukan oleh Briptu FN terhadap suaminya, Briptu RDW, yang dipicu oleh judi online.
Budi menyebut perempuan lebih kejam dari laki-laki. “Ternyata perempuan itu lebih kejam dari laki-laki. Ini tanpa stereotip gender, tapi istrinya yang membunuh suaminya yang polisi,” ujar Budi dalam video yang diunggah pada Selasa, 11 Juni 2024.
Komentar Budi tersebut menjadi viral dan menuai berbagai reaksi dari netizen. Publik tidak terima jika dalam kasus tersebut pihak wanita yang disalahkan. Menurut Kabid Humas Polda Jatim, aksi pembakaran tersebut dipicu oleh kebiasaan Briptu RDW yang sering menghabiskan uang belanja untuk judi online. (Web Warouw)
