BANDAR LAMPUNG- Masyarakat Lampung ternyata kritis. Netizen ramai disosial media menyoroti mobil milik petahana gubernur Muhammad Ridho Ficardo. Hal ini mencuat saat seorang netizen berhasil memotret mobil yang ditumpangi petahana saat pengundian nomor urut di Novotel, Bandar Lampung Selasa (13/2) malam. Pasalnya, sebelumnya petahana melaporkan harta kekayaannya ke KPU hanya Rp 1 milyar.
“Penampakan mobil gubernur kita yang laporan harta kekayaannya Cuma Rp 1 M, belakangnya sih mirip Mercedes-Benz G-Class G63. Kita asumsikan itu betul SUV Mercynya. Coba lihat harga secondnya, bandingkan dengan harta yang dilaporkan beliau,” ujar Amir Gunawansyah semalam dalam akun facebooknya dilengkapi foto dan info harga second mobil sejenis, sebesar Rp 5.273.500.000.
Dalam pengundian malam itu, Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri layaknya masih sebagai gubernur dan wakil gubernur diikuti hingar bingar pendukungnya. Bila diteliti, sebenarnya mobil Ridho yang disoroti tersebut berjenis Mercedes-Benz G-500.
Masing calon gubernur Lampung telah mendapatkan nomor urutnya. Pasangan Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri mendapat nomor urut 1. Pasangan Herman HN-Sutono mendapat nomor urut 2. Pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik) mendapat nomor urut 3. Pasangan Mustafa-Jajuli mendapatkan nomor urut 4.
Hutang DBH Rp 200 Milyar
Sebelumnya, kepada Bergelora.com dilaporkan, sebagai Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo tak menggubris arahan dan saran dari Kejaksaan Tinggi untuk membayarkan dana bagi hasil. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Trisno Andreas saat dihubungi Kamis (8/2) lalu.
Belum (dibayarkan- ed). Baru hasil rapat saja dengan Bakeuda, JPN, dan Kejati Lampung. Mediasi sudah dilakukan akhir Januari 2018, saya lupa tanggal dan harinya,” ungkapnya.
Masih kata dia, dalam mediasi tersebut pihak Pemprov Lampung telah melakukan usulan ke pimpinan dalam pembayarannya.
“Pernyataan Bakeuda sudah siap dibayarkan. Tapi katanya belum ada arahan dari pimpinan (Gubernur- ed),” ujarnya.
Menurutnya, kalau dari pimpinan (Gubernur- ed) belum ada arahan untuk membayarnya.
“Kita kan tahu kalau itu kewenangan pimpinan (Gubernur- ed). Mediasi juga pihak Kejati sudah memberikan arahan dan saran untuk membayarnya. Sampai sekarang tapi belum dibayarkan,” tuturnya.
Sebelumnya Ketua Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat, Ahmad Muslimin menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara tuntutan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan sebesar Rp 200 milyar selama 2 tahun dengan tunjangan kinerja yang belum dibayar. Hal ini disampaikan setelah aksi ribuan rakyat Bandar Lampung Senin (22/1) yang mempertanyakan tanggung jawab Pemerintahan Propinsi untuk segera terbuka kepada publik menjelaskan kemana DBH itu.
“Kami masyarakat Kota Bandar Lampung tadinya hanya minta pertanggung jawaban kemana dana tersebut,” ujarnya
Menurutnya, DBH sudah diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang harus dipatuhi oleh pemerintah Propinsi dimanapun termasuk di Lampung.
“Tidak mungkin masyarakat diam saja setelah ditunggak selama 2 tahun dengan besaran Rp 200 milyar itu. Gak usah menghindar dari tanggung jawab. Rakyat Bandar Lampung menjadi saksi bagaimana kegagalan pembangunan di Propinsi Lampung khususnya di Bandar Lampung,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa rakyat Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung berbeda dengan daerah lain di seluruh Indonesia.
“Sejak masa Orde Baru, rakyat Lampung khususnya Kota Bandar Lampung sudah tertempa secara politik dan tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jangan munafik kalau sudah gagal, apalagi lari dari tanggung jawab,” tegasnya. (Salimah)
