MOROWALI- Anggota Komisi III DPR RI Ahmad M Ali mengecam tindakan Dandim 1311 Morowali, Letkol. Infantri Richard Tulong yang diduga menekan petani mengatasnamakan Panglima TNI untuk membeli harga beras petani di bawah harga pasar. Hal ini disampaikannya kepada Bergelora.com di Morowali, Jumat (9/10)
Sebelumnya menurut Ahmad Ali, negara harusnya memberikan jaminan harga pada petani, bukan menekan petani dengan membeli di bawah harga.
“Negara tidak boleh menggunakan praktik pemaksaan untuk pembelian beras petani Kabupaten Morowali di bawah harga,” ujar Ahmad Ali usai berdialog dengan warga Witaponda Kabupaten Morowali, Selasa (6/12).
Dihadapan Ahmad Ali, perwakilan kelompok petani mengeluhkan praktik pembelian beras oleh Bulog yang dilakukan dengan menerapkan standar di bawah harga pasar.
“kami mengeluh pak, kalau beras kami dibeli di bawah harga pasar. Apalagi Bulog kan tidak beli gabah. Sementara kami juga dilarang menjual gabah di luar daerah,” ujar Tajin, petani Desa Laantula Jaya.
Menanggapi itu, Ahmad M Ali menilai jika tujuan Pemerintah untuk swasembada pangan dengan membeli beras petani itu baik. Tetapi kata Ali bukan dengan membeli di bawah harga.
“Swasembada semacam apa yang dipikirkan oleh kementeriaan pertanian dan pemerintah dengan memaksakan pembelian beras di bawah harga pasar. Itu penindasan, terhadap petani, itu bukan jalan keluar yang tepat untuk mengakhiri kesejahteraan petani,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Ali menegaskan akan segera menyikapi kasus ini pada tingkat Fraksi NasDem di DPRI RI.
“Hal semacam ini tidak bisa dibiarkan, negara harusnya memberikan perlindungan pada petani. Bukan dengan mengupayakan swasembada dengan menekan petani untuk menyerahkan berasnya dengan harga murah,” urainya.
Hal semacam ini kata Ali tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan ini karena saya khawatir ini hanya permainan pada tingkat rantai pasokan di tingat Bulog.
Apalagi, TNI dikerahkan untuk menciptakan atmosfir yang meresahkan masyarakat.
“Kalau praktiknya TNI menekan petani agar menyerahkan berasnya dengan harga murah. Itu artinya negara menggunakan daya koersif. Jika benar, ini jelas penindasan pada petani,” terangnya.
Ahmad Ali berjanji dihadapan petani akan menyampaikan aspirasi ini pada Menteri Pertanian dan Panglima TNI.
“kami akan segera klarifikasi masalah ini pada Menteri Pertanian. Terutama evaluasi kinerja Bulog,” tegasnya. (Lia Somba)
