JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan publik. Setelah negara sudah rugi hampir Rp1.000 Trilun, Erick Thohir baru bicara tata kelola minyak mentah harus transparan dan akuntabel.
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan subholding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023 mengungkap berbagai tantangan dalam pengelolaan sektor energi. Pemerintah pun berupaya mencari solusi guna memastikan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Seperti kehilangan akal Menteri BUMN Erick Thohir berbasa-basi.
“Kita harus memberikan solusi agar tata kelola minyak mentah bisa lebih transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).
Pernyataan ini disampaikan Erick seiring dengan langkah peninjauan ulang tata kelola minyak mentah dan produk kilang, menyusul kasus korupsi yang melibatkan subholding dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023, yang kini tengah didalami oleh Kejaksaan Agung.
“Di Pertamina sendiri tentu kami akan melakukan review total. Kami ingin memastikan seperti apa perbaikan yang bisa dilakukan ke depan,” tambahnya seperti halusinasi.
Lebih lanjut, Erick membuka kemungkinan restrukturisasi perusahaan pelat merah di sektor energi, termasuk opsi merger untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari praktik pertukaran jual beli yang dinilai tidak efektif antara unit bisnis seperti kilang dan Pertamina Patra Niaga.
“Akan kami review secara menyeluruh, apakah ada perusahaan yang perlu kami merger agar operasional lebih efisien dan transparan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), guna mencari solusi yang tepat.
Terkait dengan pergantian direktur Pertamina Patra Niaga yang terseret dalam kasus tersebut, Erick menjelaskan bahwa perubahan akan dilakukan sesuai dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang umumnya digelar pada bulan Maret.
“Pergantian komisaris dan direksi akan disesuaikan dengan rapat tahunan, karena kami juga harus menjaga konsistensi perusahaan,” tutupnya.
Mafia Petral Dalam Pertamina
Masyarakat meminta pertanggung jawaban Erick Thohir sehubungan dengan penempatan bekas Mafia Petral dalam tubuh Pertamina. Hal ini sempat dipertanyakan oleh mantan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam akun Youtube Narasi News yang sedang viral
Ahok sejak bekerja di Pertamina sudah curiga dengan gerak-gerik para Direksi Utama.
Ia heran, Petral yang dibubarkan karena berisi mafia justru kembali dijadikan Dirut.
“Petral (sarang mafia) dibubarkan, tapi kenapa orang Petral jadi Dirut Patra Niaga? Jangan tanya pada saya, Anda tanya Menteri BUMN dong,” tegas Ahok dikutip dari kanal YouTube yang tayang Sabtu (1/3/2025).
NGAPAIN AJA WOI..! Negara Udah Tekor Hampir Rp1.000 Trilun, Erick Thohir Baru Ngomong Tata Kelola Minyak Mentah Harus Transparan dan Akuntabel
